POJOKSATU.id — Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) tengah menyiapkan langkah untuk menghentikan sejumlah program studi (prodi) yang dianggap sudah tidak sejalan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.
Kebijakan tersebut direncanakan akan dijalankan dalam waktu dekat.
Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco, menyampaikan bahwa kebijakan ini memerlukan kesepakatan bersama antara pemerintah dan pihak perguruan tinggi.
Baca Juga: BOGORUN 2026 Digelar, bank bjb Tawarkan Cara Praktis Dapatkan Tiket Lari
Ia berharap kampus dapat secara sadar mengevaluasi dan menentukan prodi mana yang masih relevan dan mana yang sebaiknya dihentikan.
"Jadi ini menurut kami di kementerian perlu kebijakan bersama. Kami berharap juga support teman-teman dari PTPK, tentunya bapak rektor yang ada di sini semuanya, (supaya) ada kerelaan," ujar Badri.
"Bukan hanya kerelaan, nanti mungkin ada beberapa hal yang harus kami eksekusi dalam waktu yang tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansinya," jelasnya.
Baca Juga: Hati-hati Salah Data, TPG Guru ASN Bisa Ditarik Kembali Secara Kumulatif
Salah satu bidang yang menjadi perhatian utama adalah prodi kependidikan atau keguruan.
Badri mengungkapkan bahwa jumlah lulusan dari sektor ini jauh melampaui kebutuhan yang ada di lapangan kerja.
"Keguruan kita meluluskan tiap tahun 490 ribu," kata Badri.
"Sementara, kebutuhan untuk lulusan keguruan hanya 20 ribu," imbuhnya.
Baca Juga: Benarkah Membaca Novel Bisa Meningkatkan Empati? Ini Penjelasan Ilmiahnya!
Situasi ini menunjukkan adanya kelebihan jumlah lulusan atau oversupply dalam skala besar.
Program studi seperti Pendidikan Guru SD (PGSD), pendidikan bahasa, hingga pendidikan ekonomi dinilai memiliki potensi tinggi untuk ditinjau ulang, bahkan dikurangi atau dihentikan di sejumlah perguruan tinggi.
Selain itu, prodi di bidang ilmu sosial juga masuk dalam daftar evaluasi.
Baca Juga: Gencatan Senjata Baru Dimulai, Militer Israel Malah Mau Operasi Terarah di Lebanon Selatan
Berdasarkan data pemerintah, sekitar 60 persen program studi di Indonesia berasal dari rumpun ilmu sosial.
Meski memiliki banyak peminat, tidak semuanya mampu diserap oleh pasar kerja.
Program seperti administrasi, ilmu komunikasi, hingga manajemen di kampus tertentu berpotensi terkena dampak, terutama jika tidak memiliki keunggulan yang jelas dan lulusannya kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Di sisi lain, pemerintah juga mulai mengantisipasi kemungkinan kelebihan tenaga kerja di sektor lain, termasuk bidang kedokteran.
Baca Juga: 15 Cara Menghemat Data Internet agar Kuota Awet dan Kantong Tetap Aman
Jika tidak dikendalikan, Indonesia diperkirakan akan mengalami kelebihan dokter pada 2028, meskipun saat ini masih terdapat ketimpangan distribusi tenaga medis di berbagai wilayah.
Kemdiktisaintek menilai banyak perguruan tinggi selama ini membuka program studi dengan pendekatan market driven strategy, yakni lebih mengikuti tren dan minat pasar.
Hal ini kemudian menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dan kebutuhan industri.
Padahal, Indonesia saat ini berada dalam fase bonus demografi yang seharusnya menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: 15 Cara Menghemat Data Internet agar Kuota Awet dan Kantong Tetap Aman
Namun, peluang tersebut bisa berubah menjadi tantangan jika lulusan perguruan tinggi tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Ke depan, pemerintah akan mengarahkan pengembangan pendidikan tinggi pada sektor-sektor prioritas seperti energi, pangan, kesehatan, digital, manufaktur maju, maritim, dan pertahanan.
Dengan kondisi tersebut, program studi yang tidak berkaitan dengan sektor prioritas, memiliki tingkat penyerapan kerja rendah, atau hanya mengikuti tren, berpotensi besar untuk dievaluasi hingga ditutup.
Baca Juga: Mualem Desak Pemerintah Pusat Keruk Muara Sungai, Nelayan Aceh Terancam
Sebagai kesimpulan, kebijakan ini bukan sekadar menghapus program studi tertentu, tetapi merupakan upaya penataan ulang sistem pendidikan tinggi agar lebih sesuai dengan kebutuhan masa depan.
Prodi yang mengalami kelebihan lulusan, minim keterkaitan dengan industri, serta rendahnya serapan kerja menjadi yang paling berisiko terdampak.***
