POJOKSATU.ID - Teman-teman kabar terbaru nih dari pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, bersiap melakukan redistribusi guru PNS dan PPPK dalam waktu dekat.
Nah, langkah ini diambil karena selama ini terjadi ketimpangan penempatan tenaga pendidik, terutama penumpukan di wilayah perkotaan.
Lalu, kondisi ini membuat sejumlah sekolah di daerah pesisir dan pegunungan justru kekurangan guru, sehingga proses belajar mengajar tidak berjalan maksimal.
Penumpukan Guru Jadi Sorotan
Kepala Dinas Pendidikan Mimika, Antonius Welerubun, ungkap masalah distribusi guru menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Baca Juga: 500 Warga NTB Siap Operasi Katarak Gratis, Jadwal Sudah Ditentukan Mulai 9 Mei 2026
Dikutip JPNN.com pada 18 April 2026, Antonius berkata demikian.
“Tahun ini kami mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp780 miliar lebih.
Tapi dari jumlah itu, sebanyak Rp400 miliar lebih digunakan untuk belanja pegawai,” ujarnya di Timika, Jumat (17/4).
Meski anggaran pendidikan tergolong besar, sebagian besar terserap untuk gaji tenaga pendidik.
Baca Juga: Ditanya MK, DPR Tegaskan Anggaran Makan Bergizi di APBN Pendidikan 2026 Tak Langgar Konstitusi
Sementara itu, anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana masih jauh lebih kecil.
Ribuan Guru Belum Tersebar Merata
Berdasarkan data, jumlah guru di Kabupaten Mimika pada 2025 hampir mencapai 2.000 orang.
Sementara data terbaru dari Kemendikdasmen hingga April 2026 mencatat total pendidik dan tenaga kependidikan mencapai 4.626 orang.
Namun ya, jumlah besar tersebut belum menjamin pemerataan.
Antonius menyebut hasil kunjungan ke sejumlah sekolah di Kota Timika menunjukkan adanya penumpukan guru.
Di sisi lain, banyak sekolah di wilayah terpencil masih kekurangan tenaga pengajar.
Baca Juga: Afifah Shahnameh
“Kami akan mendistribusikan guru secara merata sesuai kebutuhan.
Sekolah di pegunungan dan pesisir harus tetap berjalan,” tegasnya.
Fokus Pemerataan dan Keadilan Pendidikan
Ke depan, Dinas Pendidikan Mimika juga memastikan tidak ada lagi perbedaan perlakuan antara sekolah negeri dan swasta.
Jadi, semua lembaga pendidikan akan mendapatkan perhatian yang sama.
Baca Juga: KPK Kasih ‘PR’ untuk Program Makan Gratis, Ini 7 Rekomendasi Pentingnya MBG Jadi Sorotan
Data pokok pendidikan (Dapodik) akan menjadi acuan dalam penataan ulang distribusi guru agar lebih tepat sasaran.
Nah, langkah ini juga sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk membangun dari desa ke kota, termasuk dalam sektor pendidikan.
Oiya, redistribusi guru di Mimika menjadi langkah penting untuk mengatasi ketimpangan pendidikan.
Dengan penataan yang tepat, diharapkan seluruh siswa, baik di kota maupun daerah terpencil, bisa mendapatkan akses pendidikan yang setara dan berkualitas.***
