POJOKSATU.id - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa keberadaan guru honorer hingga saat ini masih sangat dibutuhkan dalam sistem pendidikan nasional.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, meminta pemerintah daerah maupun satuan pendidikan agar tidak merumahkan guru honorer yang masih aktif mengajar.

Menurutnya, para guru honorer tetap menjalankan fungsi penting dalam proses pembelajaran di sekolah dan membantu menutup kekurangan tenaga pendidik di berbagai wilayah.

"Guru-guru honorer yang saat ini masih ada, kami masih sangat membutuhkan. Kami menghimbau untuk tidak dirumahkan karena mereka tetap menjalankan fungsi penting dalam pembelajaran," kata Nunuk dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/4/2026).

Baca Juga: Guru PPPK Paruh Waktu Bisa Digaji dari Dana BOSP 2026, Kemendikdasmen Terbitkan Kebijakan Relaksasi

Kekurangan Guru Masih Jadi Persoalan Nasional

Nunuk menjelaskan, kebutuhan guru di Indonesia masih menjadi tantangan besar yang harus segera dituntaskan.

Salah satu penyebab utamanya adalah tingginya angka pensiun guru setiap tahun.

Ia menyebut, sekitar 70.000 hingga 80.000 guru memasuki masa pensiun setiap tahunnya.

Kondisi itu membuat kekurangan tenaga pendidik terus menumpuk jika tidak segera diatasi.

Baca Juga: Universitas Gunadarma Jadi Kampus Pertama di IKN, Kuliah Perdana 28 September 2026

"Setiap tahun guru-guru kita pensiun 70.000 hingga 80.000. Kekurangan ini terus terakumulasi, sehingga pemenuhan kebutuhan guru menjadi prioritas yang harus segera dituntaskan," ujarnya.

Situasi tersebut membuat peran guru honorer masih sangat relevan, terutama di daerah yang belum sepenuhnya terpenuhi kebutuhan formasi guru tetap.

Sertifikasi Guru Tembus 92 Persen

Selain fokus pada jumlah guru, Kemendikdasmen juga menaruh perhatian pada peningkatan kualitas tenaga pendidik.

Nunuk menyebut, capaian sertifikasi guru secara nasional kini telah melampaui angka 92 persen.

Sisanya merupakan guru yang belum memenuhi syarat kualifikasi akademik minimal D4 atau S1.

"Secara nasional kita sudah mencapai di atas 92 persen guru tersertifikasi. Sisanya adalah yang belum memenuhi kualifikasi S1, dan ini kita dorong melalui program beasiswa kualifikasi D4/S1," ucapnya.

Baca Juga: Giliran Grup Chat Mahasiswa IPB Viral Dugaan Pelecehan, Kampus Janji Tindak Tegas

150 Ribu Guru Akan Dapat Beasiswa

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti sebelumnya menyampaikan bahwa sebanyak 150.000 guru yang belum memiliki ijazah D4 atau S1 akan menerima beasiswa pendidikan pada tahun 2026.

Program tersebut akan dijalankan melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), sebagai upaya percepatan peningkatan kualifikasi akademik guru di Indonesia.

Pada tahun 2025, pemerintah juga telah menyalurkan beasiswa kepada 12.500 guru dengan nilai bantuan Rp3 juta per semester.

Baca Juga: BCA Borong 4 Penghargaan SUN dari Kemenkeu, Bukti Kinerja Kuat di Pasar Obligasi

Sinyal Penting bagi Dunia Pendidikan

Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa guru honorer masih memegang peranan besar dalam menjaga keberlangsungan pendidikan nasional.

Di tengah kebutuhan guru yang terus meningkat, keberadaan mereka bukan sekadar pelengkap, tetapi penopang utama di banyak sekolah Indonesia.***