POJOKSATU.id - Bapak/Ibu guru, sampai sekarang masih ada yang belum menerima TPG tahun 2025? Kalau iya, Bapak/Ibu tidak sendirian.
Kondisi ini memang terjadi di sejumlah daerah, dan cukup membuat resah karena menyangkut hak yang seharusnya sudah diterima.
Kabar baiknya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan masih memberikan ruang waktu.
Tapi di sisi lain, ada batas yang perlu benar-benar diperhatikan supaya hak tersebut tidak hilang begitu saja.
Batas Waktu Resmi dari Kemenkeu, Jangan Sampai Terlewat
Berdasarkan kebijakan terbaru, pencairan TPG tahun 2025 masih bisa dilakukan hingga 30 Juni 2026.
Artinya, masih ada kesempatan bagi daerah untuk menyelesaikan pembayaran yang tertunda.
Namun, ini juga jadi “alarm penting” nih, Bapak/Ibu.
Karena kalau sampai melewati batas waktu tersebut dan belum ada realisasi, potensi hak itu tidak bisa diproses lagi akan semakin besar.
Makanya, penting untuk tidak hanya menunggu, tapi juga mulai aktif mencari kejelasan.
Kenapa TPG 2025 Bisa Belum Cair?
Ada beberapa faktor yang biasanya menjadi penyebab keterlambatan, di antaranya:
Proses administrasi daerah belum tuntas
1. Keterbatasan fiskal atau anggaran daerah
2. Data guru yang belum sinkron atau valid
3. Proses birokrasi yang memakan waktu panjang
Setiap daerah punya kondisi yang berbeda.
Jadi, kasusnya pun tidak bisa disamaratakan.
Langkah yang Harus Dilakukan Guru, Yuk Jangan Diam Saja
Bapak/Ibu, dalam kondisi seperti ini, penting untuk tetap proaktif.
Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan:
1. Cek status ke dinas pendidikan setempat
Tanyakan secara langsung progres pencairan TPG 2025.
2. Pastikan data di Dapodik sudah benar
Kesalahan kecil bisa berdampak besar pada pencairan.
3. Koordinasi dengan operator sekolah
Biasanya mereka punya akses informasi terbaru terkait data dan status guru.
4. Simpan dokumen pendukung dengan rapi
Seperti SKTP, SK mengajar, dan dokumen lainnya untuk berjaga-jaga.
Peran Pemda Sangat Menentukan
Perlu dipahami, setelah dana dari pusat disalurkan, proses berikutnya ada di tangan pemerintah daerah.
Jadi cepat atau lambatnya pencairan sangat bergantung pada kesiapan dan kebijakan daerah masing-masing.
Di sinilah pentingnya komunikasi antara guru, sekolah, dan dinas pendidikan agar tidak terjadi miskomunikasi.
Jangan Anggap Sepele, Ini Hak Bapak/Ibu
TPG bukan sekadar tambahan penghasilan, tapi bentuk apresiasi atas profesionalitas guru.
Jadi wajar kalau Bapak/Ibu memperjuangkannya.
Baca Juga: Minta Diangkat Jadi PPPK Malah Dapat Sindiran, Guru Madrasah Bukan Tanggung Jawab Negara?
Selama masih dalam batas waktu, peluang untuk dicairkan tetap ada.
Yang penting, jangan pasif dan terus pantau perkembangannya.
Bapak/Ibu, situasi ini memang tidak nyaman, tapi bukan berarti tanpa harapan.
Selama kita tahu alurnya dan mengambil langkah yang tepat, peluang untuk mendapatkan hak tersebut masih terbuka.
Yuk, tetap semangat dan saling berbagi informasi yang valid agar tidak ada lagi guru yang dirugikan karena kurangnya informasi.***
