POJOKSATU.ID - Teman-teman kabar terbaru tentang rencana perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS tahun 2026 di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB masih belum jelas.

Jadi, pemprov mengaku masih perlu mempertimbangkan banyak hal sebelum membuka seleksi.

Eh, salah satu faktor utamanya adalah tekanan anggaran daerah yang makin ketat, terutama terkait batas belanja ASN.

 

Terkendala Batas Belanja ASN

Saat ini, belanja ASN di NTB sudah mencapai 33,4 persen dari total APBD.

Baca Juga: Soal Gaji PPPK! Gubernur Kepulauan Riau Minta Pusat Tanggung Gaji PPPK Lewat APBN, Ini Alasannya

Angka ini melampaui batas maksimal 30 persen yang akan diberlakukan pada 2027.

Kondisi ini membuat Pemprov harus berhitung matang agar tidak melanggar aturan yang bisa berdampak pada keuangan daerah.

“Apakah kemudian clear di tahun 2027 dipatok seperti itu ataukah ada skema lainnya, tentu kita harus membuatkan alternatif-alternatif,” ujar Kepala BKD NTB, Tri Budiprayitno.

 

Data Kebutuhan ASN Masih Dikumpulkan

BKD NTB saat ini tengah mengumpulkan data analisis jabatan dari seluruh OPD.

Baca Juga: 1.040 PPPK Jambi Ikuti Orientasi, Wawako Diza Tekankan Kualitas SDM Kunci Pelayanan Publik

Nah, data ini penting untuk mengetahui kebutuhan riil pegawai di tiap instansi.

Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan BKAD untuk memastikan kemampuan anggaran jika rekrutmen tetap dibuka.

Namun hingga kini, data tersebut belum sepenuhnya rampung karena masih ada OPD yang belum menyerahkan laporan.

 

Ada Pensiun, Tapi PPPK Bertambah

Di satu sisi, sekitar 545 ASN akan memasuki masa pensiun pada 2026.

Tapi di sisi lain, jumlah pegawai tetap besar karena adanya sekitar 9.400 PPPK paruh waktu.

Baca Juga: Di Tengah Belanja Pegawai Rp2,7 Triliun, Kukar Tetap Perpanjang Kontrak PPPK Hingga 5 Tahun, Ini Penjelasannya

Nah, kondisi ini membuat kebutuhan formasi CPNS harus dihitung secara detail, agar tidak terjadi pembengkakan pegawai.

 

Formasi Khusus Tetap Dipertimbangkan

Yap, meski peluang tidak membuka CPNS cukup besar, Pemprov NTB tetap membuka kemungkinan untuk formasi tertentu.

Apalagi ya, terutama tenaga kesehatan dan guru yang masih dibutuhkan.

Baca Juga: Di Tengah Belanja Pegawai Rp2,7 Triliun, Kukar Tetap Perpanjang Kontrak PPPK Hingga 5 Tahun, Ini Penjelasannya

Eh, meski sebelumnya beberapa formasi dokter spesialis justru minim pelamar.

“Kalau ada yang sangat penting seperti tenaga kesehatan atau guru tertentu, itu tetap kita pertimbangkan,” jelasnya.

Jadi, pemprov NTB saat ini berada di posisi dilematis antara kebutuhan pegawai dan keterbatasan anggaran.

Lalu kini, keputusan akhir rekrutmen CPNS 2026 akan sangat bergantung pada hasil analisis kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah.***