POJOKSATU.ID - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengambil langkah tak biasa dalam menghadapi derasnya arus informasi digital.
Seluruh ASN kini didorong aktif di media sosial, bukan sekadar sebagai pengguna, tetapi sebagai penggerak utama distribusi informasi resmi pemerintah.
Kebijakan ini menjadi strategi baru agar informasi pemerintah tidak hanya diproduksi.
Tetapi juga benar-benar sampai ke masyarakat luas melalui interaksi digital yang masif.
ASN Jadi Duta Digital Pemerintah
Sekretaris Dinas Kominfo Kulon Progo, Chris Agung Pramudi, menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah di media sosial.
Dikutip dari Kompas, 14 April 2026, begini kata Chris Agung:
“Kalau pemerintah tidak hadir di media sosial, maka informasi yang keliru bisa lebih mudah berkembang dan tidak terkoreksi,” ujarnya.
Baca Juga: 2.019 ASN Ikuti Pelatihan Komcad 2026! Siap Tempur, Jalani Latsarmil 1,5 Bulan di Halim
Menurutnya, ASN kini didorong berperan sebagai duta digital dengan cara sederhana namun berdampak besar, seperti like, share, dan comment terhadap konten resmi pemerintah.
Langkah ini diyakini mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus melawan penyebaran hoaks yang kian masif di ruang digital.
Algoritma Medsos Jadi Kunci Strategi
Pemkab Kulon Progo menyadari bahwa tantangan komunikasi publik saat ini bukan lagi soal ketersediaan informasi, melainkan bagaimana mendistribusikannya secara efektif.
Baca Juga: WFH ASN Dievaluasi! MENPANRB Ungkap Hasilnya 'Kinerja Tetap Stabil Meski Kerja dari Rumah'
Chris menjelaskan bahwa algoritma media sosial sangat dipengaruhi oleh tingkat interaksi pengguna.
“Semakin tinggi interaksi, semakin banyak yang melihat, semakin besar peluang konten menjangkau masyarakat lebih luas,” jelasnya.
Artinya, peran ASN dalam meningkatkan engagement menjadi faktor krusial dalam memastikan pesan pemerintah benar-benar sampai ke publik.
OPD Diminta Konsisten Produksi Konten
Tak hanya distribusi, Pemkab Kulon Progo juga mendorong setiap OPD untuk lebih aktif dan konsisten dalam memproduksi konten.
Baca Juga: KPK Mulai Soroti Pembelian Motor Listrik Emmo untuk Program MBG
Sejak 2025, sejumlah OPD telah mulai membuat berbagai konten informasi publik, mulai dari video pendek hingga konten edukatif.
Langkah ini menjadi bagian dari transformasi komunikasi publik, di mana media sosial tidak lagi sekadar alat publikasi.
Melainkan telah berkembang menjadi kanal pelayanan publik yang strategis.
Sudah Jadi Tren Nasional
Strategi ini bukan hal baru di Indonesia. Pola serupa telah diterapkan oleh berbagai instansi, mulai dari pemerintah pusat, kementerian, kepolisian, hingga BUMN dan sektor swasta.
Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial sebagai alat komunikasi publik sudah menjadi kebutuhan utama di era digital saat ini.
Perhatikan Etika dan Keamanan Digital
Meski mendorong aktivitas ASN di media sosial, pemerintah tetap menekankan pentingnya etika dan keamanan digital.
Baca Juga: Telkom Gandeng Media, Kampus Jadi Arena Nyata Pengembangan AI Nasional
Pemkab Kulon Progo berencana memperkuat pendampingan bagi ASN serta mendorong berbagi praktik terbaik antar-OPD untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik.
Langkah ini penting agar aktivitas digital ASN tetap profesional, akurat, dan tidak menimbulkan masalah baru di ruang publik.
Transformasi Komunikasi Publik
Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi besar dalam cara pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat.
Dengan melibatkan ASN sebagai penggerak utama distribusi informasi, diharapkan pesan pemerintah dapat lebih cepat, luas, dan efektif menjangkau masyarakat.
Di tengah derasnya arus informasi digital, langkah ini dinilai sebagai strategi cerdas untuk memastikan narasi resmi tetap menjadi rujukan utama publik.
Dorongan agar ASN aktif di media sosial menandai era baru komunikasi publik di Indonesia.
Baca Juga: Nasib 433 PPPK Ditentukan! Wajib Lulus Orientasi Nilai 70,01 Jika Ingin Kontrak Diperpanjang
Bukan hanya memproduksi informasi, pemerintah kini fokus pada distribusi dan engagement.
Dengan strategi ini, Pemkab Kulon Progo berharap mampu menghadapi tantangan informasi digital sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.***
