POJOKSATU.id - Program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu prioritas pemerintah kini ditegaskan tidak menggunakan sistem pendaftaran seperti sekolah pada umumnya.
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa proses penerimaan siswa dilakukan melalui sistem rekrutmen berbasis data, bukan pendaftaran mandiri.
Hal ini dilakukan agar program benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Baca Juga: Album COMMA 225, Menemukan Hidup dalam Jeda Musik, Ada Narasi ‘Cahaya’ di Ujung ‘Koma’
Berbasis Data, Bukan Pendaftaran
Menurut Agus Jabo, Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin yang berada pada desil 1 dan desil 2. Karena itu, proses seleksinya menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama.
"Sekolah Rakyat ini bukan berbasis pendaftaran, tetapi berbasis rekrutmen menggunakan data DTSEN, sehingga benar-benar menyasar mereka yang paling membutuhkan," kata Agus Jabo dalam keterangannya.
Dengan sistem ini, pemerintah ingin memastikan tidak ada kesalahan sasaran dalam program pendidikan yang ditujukan bagi masyarakat rentan.
Baca Juga: Gak Perlu Mahal! 7 Cara Ganti Plastik yang Lebih Hemat dan Ramah Lingkungan
Fokus pada Ketepatan Sasaran Program Sosial
Agus Jabo juga menekankan pentingnya integrasi program berbasis data sebagai fondasi utama dalam kebijakan sosial pemerintah.
Menurutnya, seluruh intervensi sosial harus berjalan secara terkoordinasi antara pusat dan daerah agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.
"Kami ingin memastikan seluruh program sosial terintegrasi, tepat sasaran, dan berdampak nyata melalui penguatan koordinasi pusat dan daerah,” ujarnya.
Jika terjadi kendala di lapangan, pemerintah daerah diminta untuk segera berkoordinasi dengan unit teknis terkait di Kementerian Sosial.
Dukungan Pusat untuk Daerah
Direktur Pemberdayaan Sosial Masyarakat, Adrianus Ala, menambahkan bahwa pemerintah pusat siap membantu daerah dalam proses rekrutmen Sekolah Rakyat.
Ia menyebutkan bahwa ke depan akan didorong pembentukan kelompok masyarakat berbasis data DTSEN agar program pemberdayaan bisa lebih terarah.
"Kami akan mendorong pembentukan kelompok masyarakat berbasis DTSEN, sehingga intervensi pemberdayaan dapat lebih terarah dan menyasar desil 1 hingga 4," ujarnya.
Pendekatan ini sekaligus memperkuat peran data dalam memastikan program sosial tidak hanya berjalan, tetapi juga tepat sasaran.
Baca Juga: Lolos SNBP 2026 UIN Bandung? Ini Panduan Lengkap Daftar Ulang, Jangan Sampai Terlewat
Program Prioritas Pemerintah
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga telah menyampaikan konsep Sekolah Rakyat dalam pertemuan bersama Teddy Indra Wijaya di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas perkembangan penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang sepenuhnya mengacu pada DTSEN, termasuk upaya penyaluran bantuan sosial yang semakin tepat sasaran.
" Selain itu, turut disampaikan perkembangan penyaluran bantuan sosial yang terus diupayakan semakin tepat sasaran dengan berpedoman pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)," ujar Teddy. ***
