POJOKSATU.id - Pemerintah kembali menyoroti pentingnya pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di sektor keagamaan. 

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, mengusulkan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp24,8 triliun.

Usulan ini bukan tanpa alasan. Menag menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya besar untuk menghapus ketimpangan antara madrasah dan sekolah umum.

"Usulan anggaran ini adalah ikhtiar kita untuk menjamin bahwa tidak ada lagi ketimpangan antara madrasah dan sekolah umum," ujarnya dalam keterangan di Jakarta.

Baca Juga: Polemik Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai, JK Minta Ditunjukkan yang Asli demi Hentikan Perpecahan di Masyarakat

Fokus ke Program Strategis

Anggaran tambahan tersebut akan difokuskan ke sejumlah program utama yang menyentuh langsung kebutuhan pendidikan keagamaan.

Rinciannya meliputi:

  • Revitalisasi Satuan Pendidikan: Rp13,7 triliun

  • Digitalisasi Pembelajaran: Rp10,9 triliun

  • Bantuan Buku Tulis Gratis: Rp159 miliar

  • Sekolah Unggul Garuda Transformasi: Rp22,9 miliar

Menurut Nasaruddin Umar, pemerintah harus hadir secara adil tanpa membedakan perlakuan antara sekolah umum dan keagamaan.

Baca Juga: Sanksi Berat Menanti! ASN Tangerang Diawasi Ketat Selama WFH Lewat Absensi Digital, Ini Penjelasanya

"Pemerintah harus hadir dan memberikan perhatian yang sama. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara pendidikan di sekolah umum maupun sekolah keagamaan," jelasnya.

"Semuanya harus setara, karena ini menyangkut hak anak bangsa untuk masa depan mereka," sambungnya.

Perbaikan Sarpras Jadi Prioritas

Salah satu fokus utama dari anggaran ini adalah perbaikan sarana dan prasarana (sarpras) yang dinilai masih menjadi persoalan mendasar.

Total anggaran Rp13,7 triliun akan digunakan untuk merevitalisasi 7.131 lembaga pendidikan, yang terdiri dari:

  • 6.973 madrasah

  • 128 sekolah Kristen

  • 13 sekolah Katolik

  • 9 sekolah Hindu

  • 8 sekolah Buddha

Baca Juga: 40 Soal TKA Bahasa Indonesia SMP 2026 Sesuai Materi Resmi, Lengkap dengan Kunci Jawaban dan Pembahasan

Menag menyoroti bahwa masih banyak bangunan madrasah yang membutuhkan perhatian serius. Kondisi sarpras dinilai menjadi cerminan nyata keberpihakan negara terhadap pendidikan keagamaan.

Program MBG Masih Tertinggal

Selain infrastruktur, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga jadi perhatian penting. Saat ini, jangkauan program tersebut di madrasah dan pesantren masih tergolong rendah.

Cakupannya baru sekitar 10–12 persen, jauh di bawah sekolah umum yang ditargetkan mencapai 80 persen.

“Padahal, jika melihat kondisi ekonomi, anak-anak madrasah dan santri di pondok pesantren sangat membutuhkan dukungan ini. Kami berharap jangkauannya ditingkatkan,” ujar Menag.

Ia juga menambahkan bahwa sistem makan di pesantren justru sudah terbukti aman dan efektif.

“Di pesantren hampir tidak ada kasus risiko kesehatan terkait pangan, karena mereka sudah terbiasa dengan pola dapur mandiri dan makan bersama. Ini adalah model yang sangat aman dan efektif,” lanjutnya.

Baca Juga: Gaji ke-13 ASN Belum Pasti, Sinyal Efisiensi Bikin Deg-degan

Dorong SDM Unggul dan Inklusif

Usulan tambahan anggaran ini diharapkan bisa menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui jalur pendidikan keagamaan.

Dengan pemerataan fasilitas, dukungan program, dan digitalisasi, pendidikan keagamaan diharapkan tidak lagi tertinggal, melainkan mampu berdiri sejajar bahkan bersaing di tingkat nasional. ***