POJOKSATU.ID - Kebijakan mengejutkan datang dari Pemerintah Kota Bogor.
Wali Kota Bogor Dedie A Rachim resmi memangkas anggaran bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan dinas hingga 50 persen.
Langkah ini bukan sekadar penghematan biasa, tetapi bagian dari strategi besar efisiensi energi yang kini mulai diterapkan secara serius.
Kebijakan ini langsung berdampak pada para ASN, khususnya pejabat yang selama ini mengandalkan mobil dinas untuk aktivitas sehari-hari.
Kini, mereka didorong untuk beralih ke transportasi umum hingga kendaraan hemat energi.
Pangkas BBM 50 Persen, ASN Harus Beradaptasi
Dedie A Rachim menegaskan bahwa pemangkasan anggaran BBM ini sudah dibahas bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Fokus utama kebijakan ini adalah kendaraan dinas milik kepala dinas.
Dikutip dari detik news, 1 April 2026, begini kata Dedie:
“Untuk penghematan di kendaraan dinas, kemarin saya sudah bicara juga dengan BKAD untuk melakukan pemangkasan alokasi anggaran bensin dan solar sebanyak 50 persen,” ujarnya.
Dengan adanya kebijakan ini, penggunaan mobil dinas tidak lagi sebebas sebelumnya.
ASN kini dituntut untuk lebih bijak dan efisien dalam menggunakan fasilitas negara.
ASN Didorong Naik Transportasi Umum
Sebagai solusi atas pemangkasan BBM, Pemkot Bogor mendorong ASN untuk mulai menggunakan transportasi umum.
Selain itu, alternatif lain seperti kendaraan listrik dan kendaraan hemat energi juga dianjurkan.
“Bisa menggunakan kendaraan listrik atau kendaraan yang lebih hemat energi."
Baca Juga: Trump Geram Perancis Tutup Wilayah Udara untuk Pesawat AS ke Israel, Singgung Loyalitas Sekutu Barat
"Seperti kendaraan roda dua atau menggunakan transportasi umum,” jelas Dedie.
Langkah ini dinilai sebagai upaya nyata mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus mendukung program nasional efisiensi energi.
Tak Hanya BBM, Listrik dan Air Juga Dihemat
Kebijakan penghematan ini tidak berhenti pada BBM saja.
Dedie juga menginstruksikan seluruh ASN untuk melakukan efisiensi energi secara menyeluruh di lingkungan kerja.
Baca Juga: Rencana Pindah
Ia meminta agar penggunaan listrik dan air di kantor turut dikontrol dan dihemat.
Hal ini dilakukan untuk menekan pengeluaran serta mendukung kebijakan pemerintah pusat.
“Seluruh ASN Kota Bogor harus mulai melaksanakan penghematan, baik bahan bakar kendaraan dinas, listrik, maupun air di kantor masing-masing,” tegasnya.
Baca Juga: AI Center Makassar Jadi Andalan Baru Telkom Kembangkan Talenta dan Inovasi Digital
Dukung Program Pemerintah Pusat
Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah sinkronisasi dengan program pemerintah pusat dalam menghemat energi.
Pemerintah daerah diminta turut berkontribusi dalam menekan konsumsi BBM nasional.
Dedie menegaskan bahwa langkah ini bukan hanya kebijakan lokal, tetapi bagian dari gerakan nasional.
“Pemerintah daerah harus membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan efisiensi energi,” ujarnya.
Wali Kota Beri Contoh Nyata
Menariknya, Dedie tidak hanya mengeluarkan kebijakan, tetapi juga memberi contoh langsung.
Ia mengaku sudah mulai meninggalkan penggunaan mobil dinas untuk perjalanan tertentu.
Saat melakukan perjalanan ke luar kota seperti Bandung, ia memilih menggunakan transportasi umum dibanding kendaraan dinas.
“Saya kalau ke Bandung tidak pernah lagi bawa kendaraan dinas, lebih memilih transportasi umum,” ungkapnya.
Baca Juga: Pemuda Antikorupsi Minta KPK Periksa Bos Agrinas Soal Rencana Impor Mobil India untuk Kopdes
Langkah ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi ASN lainnya untuk mengikuti pola hidup yang lebih hemat dan efisien.
Kebijakan pemangkasan BBM hingga 50 persen ini menjadi langkah berani Pemkot Bogor dalam mendorong efisiensi energi.
ASN kini dituntut beradaptasi dengan pola transportasi baru yang lebih hemat dan ramah lingkungan.
Dengan dorongan penggunaan transportasi umum, kendaraan listrik, serta penghematan energi di kantor, Bogor menjadi salah satu daerah yang serius menjalankan agenda penghematan nasional.***
