POJOKSATU.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menerapkan kebijakan Work From Home atau WFH bagi ASN setiap hari Rabu mulai awal April 2026.
Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Beliau mengumumkannya saat apel sekaligus halalbihalal bersama ASN dan BUMD usai libur Lebaran di halaman Kantor Sekda Provinsi Jatim, Surabaya.
Menurut Khofifah, kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah daerah untuk mendukung program penghematan energi.
Khususnya bahan bakar minyak (BBM), yang terdampak kondisi geopolitik global.
Dikutip dari Jatim.net, 25 Maret 2026, begini kata Khofifah.
“Mulai minggu depan, WFH kita dilaksanakan pada hari Rabu. Jadi Senin, Selasa, Kamis dan Jumat kita bekerja secara hadir langsung,” ujarnya.
Baca Juga: Ancaman PHK Massal PPPK Menguat! DPR Minta Aturan Belanja Pegawai 30 Persen APBD Ditunda
Dampak Konflik Global pada Harga Energi
Penerapan WFH bagi ASN di Jawa Timur tidak terlepas dari kondisi global yang tengah memanas.
Khofifah menjelaskan bahwa konflik antara Amerika-Israel dengan Iran telah memicu gejolak harga minyak dunia.
Situasi tersebut membuat pemerintah pusat mendorong berbagai langkah efisiensi energi, termasuk di sektor pemerintahan.
Pemprov Jawa Timur pun merespons kebijakan tersebut dengan menerapkan sistem kerja fleksibel bagi ASN.
Melalui kebijakan WFH satu hari dalam seminggu, mobilitas pegawai diharapkan dapat berkurang sehingga konsumsi BBM juga ikut menurun.
WFH Bukan Berarti ASN Boleh Santai
Meski bekerja dari rumah, Khofifah menegaskan bahwa kebijakan WFH bukanlah bentuk pelonggaran disiplin kerja.
Ia meminta seluruh ASN tetap menjaga produktivitas serta tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.
Baca Juga: Usai THR, Kini Gaji ke-13 PNS dan PPPK 2026 Segera Cair! Ini Jadwal, Komponen, dan Aturan Resminya
Artinya, meskipun sebagian ASN bekerja dari rumah, layanan publik tetap harus berjalan normal tanpa hambatan.
WFH Dipilih Dibandingkan WFA
Dalam kebijakan ini, Pemprov Jawa Timur memilih menerapkan Work From Home (WFH) dibandingkan Work From Anywhere (WFA).
Menurut Khofifah, bekerja dari rumah dinilai lebih efektif untuk menjaga fokus kerja ASN.
Baca Juga: Heboh! Wacana PHK 9.000 PPPK di NTT Picu Protes, Ini 3 Kategori Pemutusan Kerja Sesuai Aturan
“WFH di rumah seluruh anggota keluarga bisa melakukan monitoring bahwa suami/istri hingga anggota keluarga lain bisa turut mensuport dan melaksanakan pekerjaan dari rumah,” jelasnya.
Dengan sistem ini, lingkungan keluarga juga diharapkan dapat membantu menciptakan suasana kerja yang lebih disiplin.
Alasan Hari Rabu Dipilih
Salah satu hal yang menarik dari kebijakan ini adalah pemilihan hari Rabu sebagai hari pelaksanaan WFH.
Khofifah menyebut hari tersebut dinilai paling ideal untuk menjaga ritme kerja ASN selama satu pekan.
Selain itu, kebijakan ini juga mempertimbangkan jarak tempuh rata-rata ASN Pemprov Jawa Timur yang cukup jauh menuju kantor.
Berdasarkan perhitungan pemda, rata-rata ASN menempuh jarak sekitar 14 kilometer menuju kantor atau sekitar 28 kilometer pulang-pergi setiap hari.
Dengan menerapkan WFH satu hari setiap minggu, diharapkan konsumsi BBM dapat ditekan secara signifikan.
Mengapa Bukan Hari Jumat?
Pemprov Jawa Timur sebenarnya sempat mempertimbangkan opsi menerapkan WFH pada hari Jumat.
Namun setelah dianalisis, pilihan tersebut dinilai kurang efektif dalam menekan penggunaan BBM.
Khofifah menjelaskan bahwa jika WFH diterapkan pada hari Jumat, ada kemungkinan masyarakat memanfaatkannya untuk libur panjang atau long weekend.
“Kalau WFH dilaksanakan hari Jumat ada kecenderungan libur panjang bahkan pulang kampung, rekreasi dan kegiatan lain yang menghabiskan BBM lebih banyak karena berlanjut dengan long weekend,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah akhirnya memilih hari Rabu yang berada di tengah pekan kerja.
Pengawasan ASN Tetap Ketat
Meski bekerja dari rumah, kinerja ASN tetap akan diawasi secara ketat.
Pemprov Jawa Timur telah menugaskan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk memantau kehadiran serta produktivitas pegawai.
Khofifah menegaskan bahwa kebijakan ini tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga: Jadwal Seleksi Kompetensi CAT PPPK Guru SMA Unggul Garuda 2026 Resmi Dirilis, Simak Lengkapnya
“Produktivitas ASN tidak boleh menurun. Layanan publik harus tetap berjalan optimal, responsif, dan tanpa hambatan,” tegasnya.
Dengan pengawasan tersebut, pemerintah berharap sistem WFH dapat berjalan efektif sekaligus mendukung efisiensi energi nasional.***
