POJOKSATU.ID - Kemenag terus berupaya melakukan percepatan dalam transformasi manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).

Langkah strategis ini diperkuat melalui pertemuan formal antara Kepala Biro SDM Setjen Kemenag, Muhammad Zain, dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakhrulloh, di Jakarta pada Selasa, 3 Maret 2026.

Fokus utama dari diskusi tersebut adalah optimalisasi tata kelola manajemen ASN di lingkungan Kemenag, terutama mengenai implementasi sistem yang lebih modern dan efisien.

Baca Juga: Terdapat 20 Ribu ASN Kemenag Sebagai Peserta Berhasil Lulus Short Course SMART HAB 2026

Implementasi Manajemen Talenta

Salah satu poin krusial yang dibahas adalah penerapan Manajemen Talenta sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 1871 Tahun 2025.

Pedoman yang telah disahkan oleh Menteri Agama, Prof. Nasaruddin Umar, tersebut menjadi landasan utama bagi Kemenag dalam memetakan potensi dan karier pegawai secara lebih terstruktur.

Pihak Kemenag meyakini bahwa penataan SDM yang berkelanjutan merupakan kunci utama dalam mendongkrak kinerja organisasi.

Dengan manajemen talenta yang tepat, setiap aparatur diharapkan mampu memberikan kontribusi maksimal sesuai dengan kompetensi masing-masing.

Baca Juga: Inilah Daftar Lengkap Pembatasan Operasional Angkutan Barang di Jalur Tol dan Nontol Seluruh Indonesia

Digitalisasi dan Layanan Publik

Di era digital society, Kemenag berkomitmen untuk memastikan seluruh layanan kepegawaian beralih ke sistem daring.

Transformasi digital ini dirancang untuk menciptakan ekosistem kerja yang memiliki karakteristik kecepatan, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BKN menekankan pentingnya perhatian khusus terhadap Kementerian Agama, mengingat jumlah personelnya yang sangat besar di Indonesia.

BKN menyatakan kesiapannya untuk melakukan jemput bola dan menginventarisasi berbagai kendala teknis yang mungkin muncul di lapangan, khususnya terkait layanan kenaikan pangkat dan jenjang jabatan.

Sinergi antara kedua lembaga ini diharapkan mampu melahirkan perbaikan layanan kepegawaian yang berkesinambungan.

Sehingga proses administrasi tidak lagi menjadi penghambat, melainkan pendorong produktivitas ASN di seluruh pelosok negeri.***