POJOKSATU.id - Presiden RI, Prabowo Subianto, mengungkap rencana besar reformasi birokrasi dengan menyiapkan regenerasi aparatur sipil negara (ASN) sekaligus membangun 10 universitas baru.

Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat perbaikan tata kelola pemerintahan dan mengganti pejabat yang dinilai tidak berkinerja atau melanggar aturan.

Prabowo menegaskan, pemerintahan yang bersih dan adil adalah syarat mutlak agar Indonesia mampu maju dan dipercaya oleh investor maupun masyarakat.

Baca Juga: Ma’ruf Amin Nilai Performa KPK Kurang Maksimal, Sarankan UU Dikembalikan ke Versi Lama Jika Perlu

“Saya pelajari sejarah, tidak ada negara berhasil tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Dan saya bertekad dengan tim saya, kita membangun pemerintah yang bersih dan adil,” kata Prabowo dalam Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat (12/2/2026).

Bangun 10 Universitas Baru
Sebagai bagian dari program regenerasi, pemerintah akan menyiapkan institusi pendidikan baru yang fokus pada administrasi pemerintahan dan manajemen publik.

“Tahun ini kita akan mulai membangun 10 universitas baru. Satu lembaga khusus untuk administrasi pemerintahan.

Baca Juga: FK Undip Luncurkan 15 Prodi Spesialis dan Subspesialis Baru, Jawab Krisis Dokter di Indonesia

Putra-putri Indonesia yang terbaik akan kita pilih, akan kita godok, kita siapkan untuk mengambil alih kepemimpinan semua lembaga yang baik,” tutur Prabowo.

Langkah ini diharapkan melahirkan generasi pemimpin birokrasi yang profesional, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan modern.

Pejabat Tak Berkinerja Akan Diganti
Prabowo juga memberikan kewenangan penuh kepada kementerian dan lembaga untuk mengevaluasi serta mengganti pejabat yang tidak menunjukkan kinerja optimal.

Baca Juga: Rusun Modern hingga Smart Hospital Canggih, MenPAN-RB Pastikan ASN Betah Tinggal di IKN

“There is nobody that cannot be replaced,” tegasnya.

Menurutnya, reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada tataran wacana. Pejabat yang tidak mampu beradaptasi dengan standar integritas dan profesionalisme harus siap diganti.

“Saya perintahkan kepada menteri-menteri, beri wewenang penuh untuk mengganti semua pejabat-pejabat yang tidak perform dengan baik atau yang melanggar,” terangnya.

Baca Juga: Polisi Buru Penumpang Mesum di Taksi Online Tujuan Jakarta Pusat ke Cipulir

Reformasi untuk Kepercayaan Publik
Reformasi birokrasi yang digagas pemerintah bukan hanya soal pergantian orang, melainkan perubahan sistem dan budaya kerja.

Pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel menjadi fondasi utama agar Indonesia semakin dipercaya di kancah global.

Baca Juga: Bank Mandiri Perkuat Struktur Keuangan, Aset Tembus Rp2.829 Triliun pada 2025

Komitmen ini sekaligus menjadi sinyal bahwa regenerasi ASN dan pembenahan kelembagaan akan menjadi agenda prioritas pemerintahan ke depan. ***