POJOKSATU.id – Isu validasi tunjangan profesi guru (TPG) kembali jadi perbincangan hangat.

Sebagian guru menyebut proses validasi melalui Info GTK terasa seperti verifikasi “masih hidup”.

Ungkapan ini mungkin terdengar satir, tapi di lapangan, itulah rasa lelah yang muncul dari proses administrasi berulang.

Baca Juga: THR ASN Rp55 Triliun Siap Cair Awal Ramadhan 2026, Dompet Aman Jelang Lebaran

Bapak/Ibu pasti paham, setiap menjelang pencairan TPG, ada satu rutinitas yang tak boleh terlewat, cek Info GTK, pastikan status valid, sinkronisasi Dapodik, dan memastikan jam mengajar terbaca sistem.

Pertanyaannya, apakah sistem ini memang harus seperti itu?

Mengapa Validasi TPG Masih Diperlukan?

Secara regulasi, TPG diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi beban kerja minimal 24 jam tatap muka per minggu.

Baca Juga: Tunjangan Sertifikasi Guru Cair Tanpa Validasi Info GTK? Mekanisme Terbaru TPG 2026 dan Dampaknya

Validasi melalui Dapodik dan Info GTK dilakukan untuk memastikan:

1. Guru aktif mengajar

2. Jam linier dengan sertifikasi

3. Status kepegawaian sesuai

4. Tidak ada duplikasi data

Karena TPG bersumber dari anggaran negara, sistem verifikasi dibuat ketat agar tepat sasaran.

Namun di lapangan, proses ini sering terasa teknis dan tidak ramah pengguna.

Guru yang sudah rutin mengajar tetap harus memastikan data digitalnya terbaca sempurna.

Di sinilah muncul anggapan bahwa validasi terasa seperti pembuktian berulang.

Kenapa Guru Menginginkan Sistem Lebih Manusiawi?

Bapak/Ibu, menjadi guru bukan pekerjaan administratif semata.

Fokus utama tetap pada pembelajaran dan siswa.

Baca Juga: Kabar Gembira! Pemegang Paspor Indonesia Kini Bisa Jelajahi 88 Negara Tanpa Visa

Ketika proses pencairan tunjangan terasa lebih rumit dibanding persiapan mengajar, wajar jika muncul kelelahan.

Beberapa keluhan yang sering muncul antara lain:

1. Data kecil yang tidak sinkron bisa menggagalkan pencairan

2. Kurangnya sosialisasi perubahan sistem

Baca Juga: Mudik Lebaran 2026 Kian Terjangkau, Pemerintah Guyur Diskon Tiket hingga Gratis Jasa Pelabuhan

3. Ketergantungan penuh pada operator sekolah

4. Perbedaan pemahaman antar daerah

Guru berharap sistem berbasis kepercayaan data yang sudah ada, bukan validasi manual berlapis setiap periode.

Istilah “lebih manusiawi” di sini bukan berarti tanpa kontrol, tetapi lebih sederhana, otomatis, dan tidak membuat guru cemas setiap semester.

Respons Kebijakan Pendidikan Nasional

Pemerintah sebenarnya sudah mulai mengarah pada integrasi data nasional berbasis satu data pendidikan.

Beberapa kebijakan yang mengemuka antara lain:

1. Penguatan sistem data terpusat

2. Integrasi NIK dengan database guru

Baca Juga: Resmi Dibuka! Rekrutmen PATT BPJS Kesehatan 2026 untuk Kantor Pusat dan Cabang Se-Indonesia

3. Wacana pembentukan Badan Guru Nasional

4. Pembahasan RUU Perlindungan Guru

Jika sistem benar-benar terintegrasi penuh, validasi bisa berjalan otomatis tanpa perlu pengecekan manual berulang.

Baca Juga: 6 Tragedi Laut Paling Mengguncang Indonesia! Dari Sinar Bangun hingga KM Selebes Terbalik

Namun, perubahan ini membutuhkan waktu, pembenahan infrastruktur, serta sinkronisasi lintas kementerian dan daerah.

Apa yang Bisa Dilakukan Guru Sekarang?

Sambil menunggu sistem lebih ideal, langkah realistis tetap perlu dilakukan:

1. Rutin cek Info GTK, jangan menunggu mendekati pencairan

2. Pastikan Dapodik sinkron tepat waktu

3. Simpan dokumen SK pembagian tugas dan bukti jam mengajar

4. Aktif bertanya jika ada perubahan regulasi

Bapak/Ibu, kritik terhadap sistem adalah hal wajar dalam proses perbaikan kebijakan.

Yang penting, diskusi tetap berbasis solusi.

Harapannya, ke depan validasi TPG tidak lagi terasa seperti pembuktian keberadaan, melainkan sekadar konfirmasi otomatis dalam sistem yang sudah cerdas.

Karena pada akhirnya, guru ingin satu hal sederhana yakni mengajar dengan tenang tanpa dibayangi kekhawatiran administrasi yang berulang.***