POJOKSATU.id - Ribuan guru madrasah swasta dari berbagai daerah yang tergabung dalam Persatuan Guru Madrasah (PGM) Indonesia memadati Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 11 Februari 2026.
Bukan aksi biasa. Mereka datang bukan sekadar membawa spanduk dan tuntutan, tetapi juga kisah panjang pengabdian yang selama puluhan tahun berjalan dalam senyap.
Satu suara yang mereka gaungkan hari itu adalah tuntutan keadilan dan perhatian negara terhadap nasib guru madrasah swasta yang hingga kini dirasakan masih timpang.
Di antara ribuan peserta aksi itulah, berdiri Sutan Ahmad Jalaluddin (51), guru Madrasah Aliyah asal Cianjur, Jawa Barat.
Baca Juga: Ribuan Guru Madrasah Swasta Kepung DPR RI, Tuntut Keadilan Status dan Akhiri Ketimpangan Kebijakan
Sejak dini hari, ia telah meninggalkan kampung halamannya di Desa Ciharashas, Kecamatan Cilaku, Cianjur demi menyuarakan nasibnya di depan gedung wakil rakyat.
Langkahnya ke Senayan bukan perjalanan singkat. Sepanjang 108 KM perjalanan Cianjur ke Jakarta hanyalah waktu singkat dibanding perjalanan panjang pengabdian yang sudah ia jalani sejak muda.
“Saya menjadi guru sejak tahun 1988,” ujarnya kepada POJOKSATU.id di sela-sela aksi.
Meski terhitung sudah 37 tahun mengajar, namun perjalanan Sutan di dunia pendidikan madrasah lebih dari itu. Usianya pun sudah mulai mendekati masa pensiun, mendekati batas persyaratan menjadi ASN.
Usai menjadi guru biasa sejak 1988, pada 1992, ia diangkat menjadi Kepala Raudlatul Athfal. Enam tahun berselang, pada 1998, ia dipercaya menjadi Kepala Madrasah Aliyah Ullul Abshar di Cianjur.
Baca Juga: SK Kepala Daerah Jadi Syarat Pencairan TPG Bagi Guru Honorer? Cek Penjelasannya di Sini!
Lalu, lebih dari tiga dekade hidupnya ia dedikasikan untuk mendidik generasi bangsa di lingkungan madrasah swasta.
Di balik pengabdian panjang itulah rasa getir terus ia rasakan. Ketimpangan perlakuan antara lembaga pendidikan negeri dan swasta bukan cerita baru baginya.
“Sejak kami jadi honorer, ketimpangan antara negeri dan swasta itu ada,” katanya pelan, namun tegas.
Menurut Sutan, jika berbicara soal kontribusi, sekolah swasta justru memegang peran yang sangat besar dalam mencetak anak-anak bangsa.
Berdasarkan data Education Management Information System (EMIS) Kementerian Agama tahun 2025, jumlah satuan pendidikan Raudlatul Athfal dan Madrasah di Indonesia mencapai 87.605 lembaga.
Baca Juga: Satgas Damai Cartenz Ungkap Pilot Kopilot Pesawat Smart Air Tewas Ditembak KKB Usai Mendarat
Dari total tersebut, sebanyak 83.559 lembaga atau lebih dari 95 persen dikelola oleh swasta, sementara madrasah negeri hanya berjumlah 4.046 lembaga atau sekitar 5 persen.
Komposisi ini menunjukkan bahwa keberlangsungan pendidikan madrasah di Indonesia sangat ditopang oleh partisipasi dan inisiatif masyarakat.
Jumlahnya lebih banyak, jangkauannya luas, dan kehadirannya sering kali menjadi satu-satunya akses pendidikan bagi masyarakat.
“Yang banyak mewujudkan anak-anak bangsa itu kebanyakan dari swasta. Jadi pemerintah mohon untuk diperhatikan guru-guru yang ada di sekolah swasta. Kalau yang negeri sudah ada anggarannya. Yang swasta ingin tolong diperhatikan, dari mulai RA sampai Madrasah Aliyah,” tegasnya.
Tiga Tuntutan, Satu Harapan
Dalam aksi damai tersebut, para guru madrasah swasta membawa tiga tuntutan utama yang lahir dari pengalaman panjang mereka di lapangan.
Baca Juga: Bangli di Bantaran Citarum Ditertibkan, Tim Gabungan Bergerak Tekan Banjir Dayeuhkolot
Pertama, mereka meminta DPR RI agar secara serius mendorong penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap guru madrasah swasta dalam kebijakan pendidikan nasional.
Kedua, mereka mendesak pemerintah agar guru madrasah swasta dapat diikutsertakan dalam seleksi dan penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta, tanpa memandang status lembaga tempat mereka mengabdi.
Ketiga, para guru menuntut kepastian pembayaran tunjangan sertifikasi atau Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan tunjangan lainnya agar dapat dicairkan secara rutin setiap awal bulan, sebagaimana sistem penggajian yang berlaku pada umumnya.
Bagi banyak guru madrasah swasta, tunjangan tersebut bukan pelengkap, melainkan penopang utama kehidupan keluarga.
Baca Juga: Catat Tanggalnya! WFA ASN dan Swasta Berlaku Jelang Lebaran 2026, Bisa Mudik Lebih Awal
Demikian juga bagi Sutan, perjuangan ini melampaui soal angka dan kesejahteraan pribadi.
Ia melihatnya sebagai upaya menjaga masa depan pendidikan madrasah yang selama ini telah ikut membangun karakter bangsa.
“Pendidikan madrasah itu bukan hanya didik pengetahuan umum, melainkan juga ilmu agama. Ada keseimbangan. Diharapkan lulusan-lulusan menjadi anak-anak yang betul-betul cerdas dan berakhlak karimah,” ujarnya.
Sutan pun menyampaikan pesan sederhana bagi rekan-rekannya sesama guru madrasah swasta di seluruh Indonesia.
“Tetap semangat berjuang mencerahkan kehidupan bangsa untuk mewujudkan negara yang adil dan sejahtera,” katanya.
Baca Juga: Orang Tua Wajib Tahu! PIP TK 2026 Cair Mei, Begini Cara Mengajukan
Ia kemudian menatap rekan-rekannya yang dipersilahkan masuk ke Gedung DPR RI, untuk berdialog.
Di balik pagar dan barisan aparat keamanan dan gedung megah milik rakyat, Sutan menyelipkan harapan besar agar suara yang mereka sampaikan hari itu tidak berhenti sebagai gema sesaat. ***
