POJOKSATU.id - Menjelang pertengahan Februari 2026, sebagian guru sertifikasi mulai kembali diingatkan untuk bersiap.
Bukan karena ada aturan baru, bukan pula karena beban mengajar berubah, melainkan karena alur pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) kini sangat bergantung pada ketepatan waktu data.
Bagi guru yang belum memahami alurnya, keterlambatan TPG sering dianggap sebagai masalah teknis atau kesalahan sistem.
Padahal, di balik layar ada rangkaian proses panjang yang semuanya bermula dari satu titik yaitu data di sekolah sebelum tanggal 15 Februari.
Alur Awal Dimulai dari Aktivitas Guru di Sekolah
Semua hak TPG berangkat dari aktivitas guru sehari-hari.
Jam mengajar, rombongan belajar, tugas tambahan, hingga status kepegawaian dicatat oleh sekolah dan dimasukkan ke dalam Dapodik.
Baca Juga: Heboh Prabowo Blak-blakan: Saat Negara Ingin Berantas Korupsi, Para Garong Menyerang Balik
Data ini bukan sekadar arsip administratif.
Ia menjadi bahan baku utama yang menentukan apakah seorang guru memenuhi syarat menerima TPG pada periode berjalan atau tidak.
Sekolah dan Operator Memegang Peran Kunci
Di tahap awal ini, peran sekolah terutama operator sangat menentukan.
Data yang belum diperbarui, sinkronisasi yang terlambat, atau kesalahan kecil dalam penginputan bisa berdampak panjang.
Karena itu, guru dan operator sejatinya berada di satu perahu yang sama.
Koordinasi sebelum 15 Februari 2026 menjadi krusial agar data benar-benar siap masuk ke tahap validasi berikutnya.
Validasi Info GTK Menjadi Gerbang Penentuan
Setelah data dari sekolah tersinkronisasi, sistem Info GTK di Kemendikdasmen melakukan validasi.
Proses ini umumnya berlangsung pada rentang 15 hingga 20 Februari.
Baca Juga: Sopir Inara Rusli Bantah Punya Niat Jahat Ambil CCTV, Berawal dari Suara 'Aneh' di Lantai 3
Di fase inilah sistem memeriksa kelayakan guru secara administratif yaitu beban kerja, status sertifikasi, dan kesesuaian data lainnya.
Hasilnya hanya dua yaitu valid atau tidak valid.
Status inilah yang menjadi dasar rekomendasi pencairan.
Mengapa Kementerian Keuangan Ikut Menentukan Waktu Cair
Untuk guru ASN, proses belum berhenti di Info GTK.
Baca Juga: Hadiri Milad Al Azhar ke-37, Bupati Bandung Tekankan Pentingnya Pendidikan Karakter Sejak Dini
Data yang sudah valid akan dikirim sebagai rekomendasi resmi ke Kementerian Keuangan.
Barulah setelah itu pembayaran diproses sesuai mekanisme keuangan negara.
Artinya, jika rekomendasi terlambat dikirim karena data belum siap sejak awal, pencairan otomatis ikut mundur.
Bukan karena dana tidak ada, melainkan karena alurnya memang berjenjang.
Jalur Non ASN Berbeda, Tapi Titik Awalnya Sama
Guru non ASN memang tidak melalui Kementerian Keuangan, tetapi jalur teknis Kemendikdasmen.
Meski begitu, titik awalnya tetap identik, yakni validasi data sebelum tanggal 15 Februari.
Perbedaan jalur bukan berarti kelonggaran waktu.
Sistem tetap bekerja berbasis siklus dan tenggat.
Titik Rawan yang Sering Menyebabkan TPG Tertunda
Beberapa masalah yang paling sering terjadi antara lain:
1. Sinkronisasi Dapodik terlalu dekat dengan batas waktu
Baca Juga: Tujuh UKM Perempuan Kabupaten Bandung Tembus INACRAFT 2026, Batik Kina Jadi Sorotan
2. Data sudah benar di sekolah, tetapi belum terbaca Info GTK
3. Guru terlambat mengecek status validasi
Masalah kecil di awal bisa berujung penundaan di akhir.
Pahami Alur, Bukan Menyalahkan Sistem
Imbauan bersiap sebelum 15 Februari 2026 bukan untuk membebani guru, melainkan agar hak tidak tertunda oleh sistem yang bekerja otomatis.
Dengan memahami alur dari sekolah hingga Kementerian Keuangan, guru dapat bersikap lebih tenang, proaktif, dan tidak lagi salah menyimpulkan ketika TPG belum cair sesuai harapan.***
