POJOKSATU.ID - Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Bantuan Sosial hingga 15 Januari tercatat masih bertahan pada status final closing.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya di kalangan pendamping sosial dan pemerintah daerah karena data yang muncul di sistem pusat justru mencatat periode tahun sebelumnya.
Berdasarkan penelusuran, status final closing menandakan bahwa proses pemutakhiran dan penginputan data penerima bantuan sosial telah ditutup sementara.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan data lama masih aktif dan belum sepenuhnya tergantikan oleh data terbaru untuk periode berjalan.
Baca Juga: Keluarga Pramugari Olen Ucapkan Terima Kasih ke SAR, Harap Korban Pesawat ATR Lain Segera Ditemukan
Sejumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan petugas data di daerah menyebutkan bahwa data yang tampil di SIKS-NG masih mengacu pada periode tahun lalu.
Hal ini memunculkan dugaan bahwa proses penutupan data atau cut off belum sepenuhnya dilakukan oleh sistem pusat.
“Kami melihat di sistem masih muncul periode sebelumnya. Ini membuat daerah ragu apakah data benar-benar sudah ditutup atau masih dalam tahap transisi,” ungkap salah satu pendamping sosial.
Kondisi ini berdampak langsung pada proses verifikasi dan validasi penerima bantuan sosial.
Daerah kesulitan memastikan apakah data yang digunakan sudah menjadi acuan resmi untuk penyaluran bansos tahun berjalan, atau masih bersifat sementara.
SIKS-NG sendiri merupakan sistem terintegrasi milik Kementerian Sosial yang digunakan untuk pendataan dan penetapan penerima berbagai program bantuan sosial, mulai dari PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga program perlindungan sosial lainnya.
Keakuratan dan ketepatan waktu pembaruan data menjadi faktor krusial agar penyaluran bansos tepat sasaran.
Jika status final closing belum benar-benar diikuti dengan cut off data lama, dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih data, keterlambatan penyaluran, hingga potensi kesalahan sasaran penerima.
Situasi ini juga berpotensi memicu keluhan masyarakat yang merasa berhak namun belum tercantum dalam data terbaru.
Pengamat kebijakan sosial menilai perlu adanya kejelasan informasi dari pusat terkait status SIKS-NG.
Sosialisasi kepada pemerintah daerah dan pendamping sosial dinilai penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan.
“Jika memang masih menggunakan data periode tahun lalu, seharusnya ada pemberitahuan resmi. Transparansi sangat penting agar daerah bisa menyesuaikan langkah,” ujarnya.
Hingga pertengahan Januari, belum ada penjelasan rinci terkait apakah status final closing tersebut bersifat sementara atau menandakan penutupan penuh sebelum pembaruan data baru.
Daerah berharap sistem segera menampilkan periode terbaru agar proses perencanaan dan penyaluran bansos dapat berjalan optimal.
Situasi ini menjadi pengingat pentingnya sinkronisasi data antara pusat dan daerah.
Baca Juga: Cegah Tawuran, Polres Metro Jakarta Timur Pantau Akun Medsos Kelompok Remaja
Tanpa kejelasan cut off dan pembaruan sistem, efektivitas program bantuan sosial berisiko terganggu, terutama bagi masyarakat yang sangat bergantung pada bansos untuk memenuhi kebutuhan dasar.***
