POJOKSATU.ID - Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan mencabut izin usaha 28 perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan, perkebunan, hingga pertambangan di Pulau Sumatera.
Kebijakan tersebut langsung menyita perhatian publik, termasuk dari kalangan pelaku usaha yang terdampak.
Salah satu perusahaan yang disebut izinnya dicabut adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU), emiten yang bergerak di bidang industri pulp dan kehutanan.
Namun hingga kini, manajemen perusahaan mengaku belum menerima keputusan tertulis resmi dari pemerintah terkait pencabutan izin tersebut.
Pencabutan izin itu disebut menyasar Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang selama ini menjadi dasar operasional sejumlah perusahaan di sektor kehutanan.
Kebijakan ini dinilai sebagai bagian dari upaya pemerintah menata ulang pengelolaan sumber daya alam.
Baca Juga: Cegah Tawuran, Polres Metro Jakarta Timur Pantau Akun Medsos Kelompok Remaja
Menanggapi pernyataan Presiden Prabowo dan pemberitaan yang berkembang, manajemen Toba Pulp Lestari menyatakan masih menunggu kejelasan resmi dari instansi berwenang.
Hingga Rabu, 21 Januari 2026, perusahaan mengaku belum menerima surat keputusan atau pemberitahuan administratif terkait pencabutan izin PBPH.
“Perseroan saat ini sedang melakukan klarifikasi dan koordinasi secara aktif dengan Kementerian Kehutanan serta instansi terkait lainnya,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip pojoksatu.id dari IDX Channel.
Baca Juga: Nahloh Menaker Yassierli Disemprot DPR! Ditanya Mana Aksi Nyata Hentikan PHK?
Dalam keterangannya, Toba Pulp Lestari menegaskan pihaknya membutuhkan penjelasan resmi mengenai dasar hukum kebijakan tersebut.
Selain itu, perusahaan juga ingin mengetahui ruang lingkup pencabutan izin, status administratif perizinan yang dimiliki, serta implikasi kebijakan itu terhadap operasional perseroan ke depan.
Manajemen menilai, kepastian hukum menjadi hal krusial, terutama bagi perusahaan terbuka yang memiliki kewajiban transparansi kepada publik dan pemegang saham.
Tanpa dokumen resmi, perusahaan belum dapat mengambil langkah strategis lanjutan.
Langkah Presiden Prabowo mencabut izin puluhan perusahaan di Sumatera sendiri dipandang sebagai sinyal kuat perubahan arah kebijakan pengelolaan hutan dan sumber daya alam.
Pemerintah disebut ingin memastikan bahwa izin usaha tidak merugikan lingkungan maupun masyarakat sekitar.
Baca Juga: Kepala Daerah Apresiasi Digitalisasi Layanan BKN, Dinilai Permudah Tata Kelola dan Karier ASN
Namun di sisi lain, kebijakan ini juga memunculkan tanda tanya di kalangan pelaku usaha.
Mereka berharap proses penertiban izin dilakukan secara transparan, terukur, dan tetap menjunjung kepastian hukum.
Bagi masyarakat di sekitar kawasan operasional, keputusan ini memunculkan harapan akan perbaikan lingkungan dan tata kelola hutan yang lebih adil.
Sementara bagi perusahaan, kebijakan tersebut menjadi ujian besar dalam menghadapi dinamika regulasi baru.
Hingga saat ini, Toba Pulp Lestari menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan kejelasan status perizinan.
Perusahaan juga memastikan akan menyampaikan perkembangan terbaru kepada publik sesuai ketentuan pasar modal.
Di tengah langkah tegas pemerintah dan sikap menunggu dari pelaku usaha, publik kini menanti bagaimana kebijakan pencabutan izin ini benar-benar diterapkan di lapangan, serta dampaknya bagi lingkungan, industri, dan masyarakat Sumatera.***
