POJOKSATU.id - Pemerintah Kabupaten Agam mengambil langkah serius untuk memperjuangkan kepastian gaji PPPK.
Bupati Agam Benni Warlis secara langsung menemui jajaran Kemendikdasmen.
Guna membahas skema gaji PPPK yang dinilai masih membutuhkan kejelasan kebijakan dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Ratusan PPPK Probolinggo Cairkan JHT, BPJS Jelaskan Syarat dan Risiko Kehilangan Perlindungan
Pertemuan tersebut menjadi perhatian, terutama bagi PPPK di sektor pendidikan yang selama ini masih menunggu kepastian mekanisme pembayaran gaji.
Pemkab Agam menilai, tanpa regulasi yang jelas, daerah berpotensi menghadapi tekanan fiskal di masa mendatang.
Pemkab Agam menegaskan bahwa PPPK telah menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan layanan pendidikan.
Baca Juga: Seleksi PPPK 2026 Makin Ketat Karena Kebijakan Zero Growth! Begini Skema dan Dampaknya Bagi Honorer
Sehingga kesejahteraan mereka tidak bisa diabaikan.
Skema Gaji PPPK Jadi Fokus Audiensi
Dalam audiensi tersebut, skema gaji PPPK menjadi bahasan utama.
Pemkab Agam mengajukan usulan agar pembiayaan gaji PPPK, khususnya di sektor pendidikan, memiliki payung kebijakan yang jelas dan berkelanjutan.
Baca Juga: Kabar Gembira, PPPK Paruh Waktu Lombok Utara Berpeluang Diangkat Jadi Full Waktu
Salah satu poin yang disorot adalah kemungkinan sinkronisasi pembiayaan gaji PPPK dengan anggaran pendidikan pusat.
Sehingga tidak sepenuhnya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Langkah ini dinilai penting mengingat jumlah PPPK di Kabupaten Agam cukup besar dan berperan langsung dalam pelayanan publik.
Khususnya di bidang pendidikan dasar dan menengah.
Alasan Pemkab Agam Jemput Bola ke Pusat
Pemkab Agam memilih untuk jemput bola ke pemerintah pusat karena regulasi terkait gaji PPPK masih berkembang.
Baca Juga: Guru di Tapanuli Selatan Hibahkan 7.500 Meter Tanah Demi Bangun Sekolah yang Terdampak Bencana
Tanpa kejelasan skema, daerah harus menanggung risiko ketidakpastian anggaran di tahun-tahun berikutnya.
Selain itu, kepastian gaji juga berdampak langsung pada motivasi dan kinerja PPPK.
Dengan sistem penggajian yang jelas, PPPK diharapkan dapat bekerja lebih fokus dan profesional.
Baca Juga: Info Terbaru Sertifikasi Guru 2026, SKTP Langsung Terbit, Ini Fakta dan Saran Resminya
Langkah yang diambil Agam ini juga dinilai bisa menjadi contoh bagi daerah lain yang menghadapi persoalan serupa terkait pembiayaan PPPK.
Pernyataan Bupati Agam
Bupati Agam Benni Warlis menegaskan bahwa pengajuan skema gaji PPPK ke Kemendikdasmen mempunya tujuan pasti.
Yakni untuk mencari solusi jangka panjang yang adil bagi daerah dan pegawai.
Dikutip dari Kabarpadang.com, 18 Januari 2026, Benni Warlis menyatakan:
“Kami berharap ada kepastian kebijakan dari pemerintah pusat terkait skema gaji PPPK, sehingga daerah memiliki pegangan yang jelas dan tidak terbebani dalam penganggaran,”.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Pemkab Agam tidak ingin persoalan gaji PPPK menjadi masalah berulang setiap tahun anggaran.
PPPK Pendidikan Jadi Perhatian Khusus
Dalam audiensi itu, PPPK di sektor pendidikan menjadi perhatian utama.
Pemkab Agam menilai keberadaan PPPK guru dan tenaga kependidikan sangat krusial untuk menjaga mutu pendidikan di daerah.
Tanpa skema gaji yang jelas dan berkelanjutan, dikhawatirkan akan muncul persoalan lanjutan.
Baca Juga: Banjir Bekasi Surut, BPBD Pastikan Tak Ada Genangan, Fokus Evaluasi dan Mitigasi
Mulai dari ketidakpastian kesejahteraan hingga gangguan layanan pendidikan.
Karena itu, Pemkab Agam berharap Kemendikdasmen dapat memberikan arahan dan dukungan kebijakan agar pengelolaan gaji PPPK lebih terstruktur.
Dampak bagi PPPK di Daerah
Jika skema gaji PPPK yang diusulkan mendapat respons positif dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Pria di Karawang Dikepung Warga Usai Jual Motor Pinjaman
Maka hal ini akan menjadi angin segar bagi PPPK, tidak hanya di Agam, tetapi juga di daerah lain.
Kepastian skema gaji diharapkan mampu:
- Memberikan rasa aman bagi PPPK
- Menjaga stabilitas layanan pendidikan
- Mengurangi beban fiskal daerah
Baca Juga: LOWONGAN KERJA BI Sultra 2026! Tenaga Ahli dan Social Media Specialist Dibutuhkan
Isu gaji PPPK kini menjadi perhatian nasional.
Seiring semakin banyaknya daerah yang mengandalkan PPPK untuk mengisi kebutuhan layanan publik.
Menunggu Respons Pemerintah Pusat
Saat ini, Pemkab Agam masih menunggu tindak lanjut dari Kemendikdasmen atas usulan skema gaji PPPK yang diajukan.
Respons pemerintah pusat akan sangat menentukan arah kebijakan PPPK ke depan.
Baca Juga: Drama Kotak Oranye! Dikira Black Box, Pas Dicek Ulang Ternyata Kotak Lain, Begini Penjelasannya
Bagi PPPK, pertemuan ini setidaknya memberi sinyal bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam.
Serta terus berusaha memperjuangkan kepastian kesejahteraan mereka.***
