POJOKSATU.id - Pergerakan terbaru pada portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) mendadak menyita perhatian kalangan honorer dan pelamar umum.
Sejumlah pengguna mendapati adanya perubahan tampilan dan informasi baru di akun masing-masing, yang sebelumnya tidak pernah muncul.
Perubahan tersebut langsung memicu spekulasi luas.
Banyak yang menilai pembaruan ini sebagai sinyal awal dimulainya rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) pada 2026, khususnya untuk skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tingkat instansi.
Menanggapi ramainya perbincangan tersebut, Badan Kepegawaian Negara (BKN) akhirnya buka suara.
BKN memastikan bahwa perubahan di akun SSCASN bukanlah kesalahan sistem, melainkan bagian dari proses seleksi PPPK yang memang sedang berjalan.
Wakil Kepala BKN, Suharmen, menjelaskan bahwa pembaruan itu berkaitan dengan pengadaan PPPK oleh kementerian baru yang belum lama terbentuk.
Salah satunya adalah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM).
Menurut Suharmen, formasi yang muncul di SSCASN sejatinya merupakan kebutuhan PPPK tahun 2025.
Baca Juga: Diplomasi Makin Padat, Tiga Wamen Dinilai Tak Cukup: Sugiono Lirik Tambahan dengan Restu Presiden
Namun, pelaksanaannya baru bisa dilakukan pada awal 2026 sehingga baru sekarang ditampilkan di sistem.
“Formasinya sudah ditetapkan sebelumnya, hanya pelaksanaannya memang baru berjalan sekarang,” ujarnya.
Dengan demikian, seleksi tetap sah dan sesuai regulasi, meskipun waktunya bergeser ke tahun berikutnya.
Kementerian HAM sendiri secara resmi membuka rekrutmen PPPK dengan jumlah formasi mencapai 500 orang.
Kebutuhan pegawai tersebut tersebar di unit kerja pusat maupun kantor wilayah di berbagai daerah.
Baca Juga: Tidak Semua Pegawai SPPG Bisa Diangkat Menjadi PPPK, Hanya Kriteria Tertentu Saja
Berbeda dengan seleksi nasional yang biasa dilakukan serentak, rekrutmen PPPK ini bersifat tingkat instansi.
Meski demikian, seluruh proses tetap terintegrasi melalui portal SSCASN BKN, mulai dari pendaftaran hingga pengumuman hasil.
Tahapan seleksi tetap mengacu pada standar nasional, meliputi pendaftaran daring, seleksi administrasi, ujian kompetensi berbasis CAT BKN, hingga penetapan nomor induk PPPK bagi peserta yang dinyatakan lulus.
BKN menegaskan bahwa kebijakan pembukaan rekrutmen PPPK tingkat instansi tidak bisa dilepaskan dari implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Dalam aturan tersebut, pemerintah secara tegas melarang instansi merekrut tenaga non-ASN.
Kondisi inilah yang membuat kementerian baru tidak memiliki pilihan selain mengisi kebutuhan pegawai melalui skema PPPK.
Rekrutmen honorer sudah tidak lagi diperbolehkan, sehingga PPPK menjadi satu-satunya jalur yang sah.
Menariknya, seleksi ini terbuka bagi honorer maupun pelamar umum.
Namun, BKN menekankan bahwa tidak ada lagi kebijakan afirmasi khusus sebagaimana yang berlaku pada seleksi sebelumnya.
Honorer tetap diperbolehkan mendaftar, tetapi harus bersaing secara terbuka dengan pelamar umum.
Penilaian sepenuhnya didasarkan pada kompetensi, nilai ujian, dan kesesuaian kualifikasi jabatan.
Kebijakan ini sekaligus menandai arah baru pengelolaan ASN yang lebih kompetitif dan profesional, tanpa jalur khusus berbasis status sebelumnya.
Untuk sementara, BKN menyebut mekanisme rekrutmen PPPK tingkat instansi masih terbatas pada kementerian baru.
Pemerintah daerah belum dapat serta-merta membuka seleksi serupa tanpa persetujuan dari pemerintah pusat.
Setiap instansi wajib mengajukan kebutuhan formasi kepada Kementerian PANRB.
Setelah mendapat persetujuan, barulah proses rekrutmen bisa dilaksanakan secara resmi melalui SSCASN.
Baca Juga: KPK Ungkap Indikasi Uang Suap ke Pegawai DJP, Pemeriksaan Diperluas
Di sisi lain, perubahan tampilan akun SSCASN turut menumbuhkan harapan baru di kalangan honorer, khususnya mereka yang belum mengikuti skema PPPK paruh waktu.
Munculnya kolom konfirmasi kesediaan mengikuti pengadaan PPPK tingkat instansi dinilai sebagai peluang yang patut dicermati.
Ketua Umum AP3KI, Nur Baitih, mengakui adanya kegelisahan sekaligus optimisme di kalangan honorer akibat perubahan tersebut.
Ia menyebut banyak honorer mempertanyakan kemungkinan dibukanya kembali peluang menjadi PPPK.
Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal FHNK2I Tendik, Herlambang Susanto.
Menurutnya, langkah Kementerian HAM bisa menjadi preseden bagi instansi lain untuk membuka rekrutmen PPPK sesuai kebutuhan.
***
