POJOKSATU.id - Kabar belum cairnya gaji ASN di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) kembali menjadi perhatian.
Memasuki awal bulan, sejumlah ASN mengeluhkan hak gaji mereka yang belum masuk rekening.
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat pun angkat bicara dan memastikan bahwa pembayaran tetap akan dilakukan.
Baca Juga: Terus Bebani APBD, Dedi Mulyadi Usul Bandara Kertajati Diserahkan ke Kemenhan
Bahkan akan disiapkan dengan skema rapel apabila proses administrasi belum juga tuntas.
Keterlambatan ini bukan disebabkan karena kekurangan anggaran.
Melainkan karena sejumlah kendala teknis dan administratif yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah.
Pemerintah menegaskan bahwa hak ASN tetap menjadi prioritas utama dan tidak akan dihilangkan meski terjadi keterlambatan pencairan.
Kendala Sistem Jadi Penyebab Gaji Molor
Pemkab Lombok Barat menjelaskan bahwa molornya gaji ASN dipicu oleh masalah teknis pada sistem administrasi keuangan.
Khususnya saat proses penginputan data pembayaran gaji melalui aplikasi SP2D online yang terhubung dengan sistem perbankan.
Baca Juga: LOWONGAN KERJA Garuda TV Buka untuk Reporter, Account Executive, dan Sales Group Head
Proses ini diperlambat oleh penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta penggabungan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Akibatnya, pemutakhiran data pegawai memakan waktu lebih lama dari biasanya.
Kepala BPPKAD Lombok Barat, Baiq Yeni S. Ekawati, menegaskan bahwa keterlambatan ini murni karena masalah teknis.
Dikutip dari Posbali.net, 12 Januari 2026, Baiq Yeni S. Ekawati menyatakan:
“Ada kendala teknis pada aplikasi SP2D online yang terhubung dengan pihak perbankan saat proses penginputan data dilakukan."
Baca Juga: Kasus Hak Cipta Video Musik NewJeans: Pengadilan Kabulkan Gugatan ADOR terhadap Dolphin Kidnappers
"Tapi kami terus berupaya melakukan perbaikan sistem agar proses ini kembali lancar,” tambahnya.
Skema Rapel Jadi Solusi Sementara
Untuk mengantisipasi dampak keterlambatan yang dirasakan ASN, Pemkab Lombok Barat menyiapkan solusi berupa skema pembayaran rapel.
Artinya, gaji yang belum sempat dibayarkan akan tetap dicairkan sekaligus setelah seluruh proses administrasi selesai.
Baca Juga: Ali Syafiq Sudah 2 Minggu Hilang di Gunung Slamet, Sepatunya Sudah Ditemukan di Kawasan Segara Wedi
Skema rapel ini disiapkan agar ASN tidak dirugikan akibat keterlambatan teknis yang terjadi di luar kendali pegawai.
Pemerintah daerah memastikan bahwa tidak ada pemotongan hak gaji, meskipun pencairannya tidak tepat waktu.
Langkah ini dinilai penting, mengingat sebagian ASN memiliki kewajiban rutin.
Baca Juga: Heboh di Publik! KIP Perintahkan Ijazah Jokowi Dibuka, Bonatua Tantang KPU 'Jangan Berani Banding!'
Seperti cicilan bank, kebutuhan rumah tangga, hingga biaya pendidikan yang bergantung pada gaji bulanan.
ASN Sempat Terdampak, Pemkab Minta Pengertian
Keterlambatan gaji ini diakui berdampak langsung pada sebagian ASN.
Terutama mereka yang memiliki sistem pemotongan otomatis di rekening perbankan.
Beberapa ASN mengaku saldo rekening sempat terganggu karena gaji belum masuk, sementara kewajiban finansial tetap berjalan.
Pemkab Lombok Barat pun meminta pengertian dari para ASN dan memastikan bahwa perbaikan sistem akan terus dilakukan.
Tentunya agar kejadian serupa tidak terulang di bulan-bulan berikutnya.
Baca Juga: ASN Diminta Sekolah Lagi, Pemkot Madiun Dorong Lanjut Pendidikan Pascasarjana
Menurut pemerintah daerah, proses transisi dan pembenahan sistem keuangan memang membutuhkan ketelitian tinggi.
Dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan pembayaran yang justru berpotensi merugikan ASN.
Pemerintah Pastikan Hak ASN Tetap Aman
Pemkab Lobar menegaskan bahwa anggaran gaji ASN aman dan tersedia.
Baca Juga: Outsourcing Ditolak, Ratusan Honorer Mataram Dipastikan Tetap Dikontrak
Sehingga keterlambatan ini tidak ada kaitannya dengan kondisi keuangan daerah.
Pemerintah hanya membutuhkan waktu tambahan untuk memastikan seluruh data pegawai dan pembayaran benar-benar sesuai.
Dengan disiapkannya skema rapel, pemerintah berharap keresahan ASN dapat diredam dan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga.
Ke depan, Pemkab Lobar berkomitmen memperbaiki sistem administrasi keuangan.
Tentunya agar proses pembayaran gaji ASN dapat kembali berjalan normal dan tepat waktu.***
