POJOKSATU.ID - Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan akan melakukan survei menyeluruh terhadap seluruh desil penerima bantuan sosial pada tahun 2026, mulai dari desil 1 hingga desil 10.
Langkah ini dilakukan untuk menilai kelayakan penerima serta memastikan keadilan distribusi bansos di seluruh lapisan masyarakat.
Kebijakan ini menjadi sorotan karena untuk pertama kalinya survei tidak hanya berfokus pada kelompok miskin ekstrem, tetapi juga menyasar kelompok ekonomi menengah hingga atas yang selama ini masuk dalam data bansos daerah.
Apa Itu Survei Seluruh Desil Bansos?
Dalam sistem kesejahteraan sosial, masyarakat dikelompokkan ke dalam desil 1 sampai desil 10 berdasarkan tingkat ekonomi.
Baca Juga: PBI JKN BPJS Gratis PBPU dan BP Pemda Dinonaktifkan Massal? Ini Penjelasan untuk Desil 6–10
Desil 1 merupakan kelompok paling miskin, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Melalui survei 2026, BPS akan memotret ulang kondisi sosial ekonomi seluruh desil, bukan hanya penerima bansos aktif, tetapi juga kelompok yang berpotensi masuk atau keluar dari skema bantuan.
Kenapa Survei Dilakukan ke Semua Desil?
BPS menilai selama ini masih terdapat ketimpangan dan ketidaktepatan sasaran bansos.
Di satu sisi, ada warga miskin yang belum menerima bantuan, sementara di sisi lain terdapat penerima yang secara ekonomi sudah membaik.
Dengan menyasar desil 1 hingga 10, survei ini diharapkan mampu:
Menyaring penerima yang sudah tidak layak
Menangkap warga rentan yang belum terdata
Menjamin asas keadilan dan objektivitas
Apa yang Akan Dinilai dalam Survei BPS 2026?
Survei ini tidak hanya melihat pendapatan, tetapi juga berbagai indikator lain, seperti:
Kondisi tempat tinggal
Kepemilikan aset
Pengeluaran rumah tangga
Akses pendidikan dan kesehatan
Status pekerjaan
Data tersebut akan menjadi dasar penentuan kelayakan bansos di masa mendatang.
Dampaknya bagi Penerima Bansos
Bagi masyarakat, survei ini bisa membawa dua kemungkinan.
Pertama, penerima yang sudah tidak layak berpotensi dikeluarkan dari daftar bansos.
Baca Juga: Bansos Terlanjur Kembali ke Kas Negara? Ini Penjelasan dan Langkah yang Wajib Dilakukan KPM
Kedua, warga yang selama ini belum menerima bantuan namun terbukti layak bisa masuk sebagai penerima baru.
Karena itu, survei ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki data kesejahteraan nasional.
Peran Masyarakat dalam Survei BPS
BPS mengimbau masyarakat agar memberikan data yang jujur dan sesuai kondisi sebenarnya saat petugas melakukan pendataan.
Baca Juga: Tahun 2026 Ada Perbedaan Nominal TPG, Nunuk Suryani Jelaskan Penyebabnya!
Manipulasi data justru akan merugikan masyarakat sendiri dan menghambat perbaikan sistem bansos.
Petugas survei akan dibekali identitas resmi dan bekerja sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
Melalui survei menyeluruh ini, pemerintah ingin memastikan bahwa bansos benar-benar diterima oleh yang berhak, bukan sekadar berdasarkan data lama yang sudah tidak relevan.
BPS menegaskan bahwa hasil survei akan menjadi rujukan utama bagi kementerian dan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan bansos ke depan.
Masyarakat diimbau tidak panik atau berspekulasi berlebihan.
Survei ini bukan untuk menghukum, melainkan menata ulang sistem bantuan agar lebih adil dan tepat sasaran.
Baca Juga: Geger! Prabowo Ngamuk di Depan Publik, Sindir Direksi BUMN 'Dablek'Minta Bonus Padahal Rugi
Dengan keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan kebijakan bansos ke depan dapat menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan tanpa menimbulkan kecemburuan sosial.***
