POJOKSATU.ID - Media sosial kembali dihebohkan oleh video viral seorang influencer yang menyebut bahwa kuliah adalah scam atau penipuan.

Pernyataan tersebut memicu perdebatan luas di ruang publik, terutama karena disampaikan kepada audiens muda yang sedang menentukan arah masa depan pendidikan mereka.

Narasi “kuliah tidak menjamin sukses” memang bukan hal baru.

Namun ketika istilah scam digunakan secara vulgar, dampaknya bisa jauh lebih serius.

Baca Juga: Atasan Cuti atau Hari Libur, Ini Aturan Penyesuaian Tanggal Tanda Tangan SKP E-Kinerja 2025

Banyak pihak menilai pernyataan tersebut berpotensi menyesatkan dan melemahkan semangat pendidikan, khususnya di tengah upaya negara menekan angka putus sekolah.

Ironisnya, di saat wacana anti-kuliah itu viral, pemerintah justru sedang menggencarkan kebijakan pendidikan inklusif, salah satunya melalui program Sekolah Rakyat.

Program ini digagas sebagai solusi pendidikan alternatif bagi masyarakat miskin dan rentan agar tetap memiliki akses belajar yang layak.

Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau kelompok yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan formal.

Baca Juga: KKS Bukan Jaminan Cair! Banyak Gagal Saat Cek Rekening, Ini Penyebabnya

Tujuannya jelas, memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, bukan sekadar mengejar ijazah, tetapi membangun keterampilan, literasi, dan daya saing jangka panjang.

Pemerintah menilai pendidikan tetap menjadi instrumen paling strategis untuk mobilitas sosial.

Berbagai data menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berbanding lurus dengan peluang kerja, pendapatan, dan kualitas hidup.

Karena itu, narasi yang meremehkan pendidikan formal dinilai berbahaya jika tidak disertai konteks yang utuh.

Pernyataan influencer tersebut juga dikritik karena cenderung menyederhanakan persoalan.

Memang benar, tidak semua lulusan perguruan tinggi langsung sukses.

Namun kegagalan sebagian individu tidak bisa dijadikan dasar untuk menafikan peran pendidikan secara keseluruhan.

Baca Juga: Petinggi Golkar Idrus Marham Dukung Pilkada via DPRD, Anggap Itu Falsafah dan Ideologi Negara

Di sisi lain, pemerintah menyadari bahwa sistem pendidikan juga perlu beradaptasi.

Program Sekolah Rakyat, beasiswa, bantuan pendidikan, hingga pelatihan vokasi menjadi bukti bahwa negara tidak menutup mata terhadap realitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Kekhawatiran terbesar dari video viral tersebut adalah dampaknya pada kelompok rentan.

Bagi anak-anak dari keluarga miskin, pendidikan sering kali menjadi satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan struktural.

Baca Juga: Bingung Skrining BPJS 2026? Tenang, yang Gaptek Tetap Bisa Ikut

Ketika pendidikan dianggap tidak penting, risiko putus sekolah bisa semakin tinggi.

Pakar pendidikan menilai bahwa kritik terhadap sistem pendidikan sah-sah saja, namun harus disampaikan secara proporsional.

Alih-alih menyebut kuliah sebagai scam, diskursus seharusnya diarahkan pada perbaikan kualitas pendidikan, relevansi kurikulum, dan keterhubungan dengan dunia kerja.

Pemerintah pun terus mengampanyekan gerakan anti putus sekolah sebagai prioritas nasional.

Sekolah Rakyat menjadi simbol bahwa negara hadir bagi mereka yang selama ini tertinggal, sekaligus penegasan bahwa pendidikan tetap menjadi fondasi pembangunan manusia.

Di tengah banjir opini di media sosial, masyarakat diimbau lebih kritis menyerap informasi.

Pendidikan bukan jalan instan menuju kekayaan, tetapi terbukti sebagai jalan panjang menuju kemandirian dan kesejahteraan.

Narasi viral boleh datang dan pergi, tetapi kebijakan pendidikan menentukan masa depan bangsa.***