POJOKSATU.ID - Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) kembali menjadi sorotan seiring rencana pemerintah melanjutkannya pada 2026.
Meski dinilai efektif menjaga daya beli pekerja, pengalaman pelaksanaan BSU 2025 menyisakan pekerjaan rumah besar, terutama terkait ketepatan sasaran dan validitas data penerima.
Pada 2025, BSU ditargetkan menyasar jutaan pekerja berpenghasilan di bawah batas tertentu.
Namun, dalam pelaksanaannya, program ini sempat menuai kritik akibat keterlambatan penyaluran dan proses validasi data yang memakan waktu.
Baca Juga: Saat Daya Beli Tertekan, BSU Disiapkan Jadi Shock Absorber Ekonomi Pekerja 2026, Kapan Cair?
Persoalan administrasi menjadi salah satu faktor utama yang membuat bantuan tidak langsung diterima pekerja saat paling dibutuhkan.
Keterlambatan tersebut tidak hanya berdampak pada penerima, tetapi juga memengaruhi persepsi publik terhadap efektivitas kebijakan.
Bagi pekerja dengan pendapatan terbatas, jeda waktu penyaluran bantuan dapat mengurangi manfaat BSU sebagai bantalan ekonomi.
Bantuan tunai yang seharusnya menjadi solusi cepat justru tertahan di proses administratif.
Masalah utama terletak pada sinkronisasi data antar lembaga.
Basis data penerima BSU bergantung pada informasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, data upah, serta status aktif pekerja.
Ketika data tersebut tidak mutakhir atau tidak seragam, proses verifikasi menjadi lambat dan berisiko menimbulkan kesalahan sasaran.
Menjelang 2026, pertanyaan penting pun mengemuka apakah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah belajar dari pengalaman tersebut?
Pemerintah dituntut memastikan sistem pendataan pekerja lebih siap, akurat, dan terintegrasi agar BSU benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak.
Dalam konteks kebijakan publik, ketepatan sasaran bukan sekadar isu teknis, melainkan menyangkut keadilan sosial.
Bantuan yang salah sasaran berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
Baca Juga: Terbongkar! Kajari Bangka Tengah Terseret Kasus dan Jadi Tersangka, Diduga Terima Rp840 Juta
Sebaliknya, bantuan yang tepat dan tepat waktu dapat memperkuat legitimasi kebijakan.
Untuk itu, perbaikan sistem data menjadi agenda krusial.
Integrasi data antara Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, dan lembaga terkait lainnya perlu diperkuat.
Pembaruan data pekerja secara berkala, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan koordinasi lintas instansi menjadi langkah yang kerap disorot oleh pengamat kebijakan.
Baca Juga: KABAR BAIK! Ribuan Honorer Banyuasin Resmi Menyandang Status ASN Melalui Skema PPPK Paruh Waktu
Selain soal data, transparansi proses juga menjadi faktor penting.
Publik perlu mengetahui kriteria penerima, mekanisme seleksi, hingga tahapan penyaluran BSU.
Keterbukaan informasi diyakini dapat meminimalkan kesalahpahaman dan mempersempit ruang kritik terhadap program bantuan.
BSU 2026 berpotensi kembali menjadi instrumen strategis pemerintah dalam menjaga daya beli pekerja dan konsumsi domestik.
Namun, tanpa perbaikan mendasar pada aspek administrasi dan validasi data, risiko keterlambatan dan ketidaktepatan sasaran akan terus berulang.
Dengan demikian, keberhasilan BSU ke depan tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran atau jumlah penerima, tetapi juga oleh kesiapan sistem data dan tata kelola.
Di sinilah tantangan sekaligus ujian bagi Kemnaker dan pemerintah secara keseluruhan memastikan bantuan negara benar-benar hadir tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna bagi para pekerja.***
