POJOKSATU.ID – Berapa Estimasi Penghematan Anggaran Tahunan dari Digitalisasi Bansos?
Digitalisasi bantuan sosial (bansos) bukan hanya soal kemudahan layanan dan transparansi tetapi juga soal besar-besaran efisiensi anggaran negara.
Pemerintah Indonesia melalui berbagai pemangku kebijakan menyatakan bahwa transformasi sistem penyaluran bansos dengan teknologi digital memiliki potensi penghematan anggaran yang sangat signifikan setiap tahunnya.
Potensi Hemat Rp14 Triliun per Tahun dari Program PKH Digital
Salah satu estimasi konservatif datang dari Menteri Sosial yang menyebut digitalisasi penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), salah satu program bantuan sosial terbesar di Indonesia.
Baca Juga: Tak Perlu Tunggu SNBP, ITB Sediakan 27 International Undergraduate Program 2026
PKH memiliki potensi menghemat anggaran hingga sekitar Rp14 triliun per tahun apabila diterapkan skala nasional.
Angka ini muncul lewat uji coba digitalisasi bansos di Banyuwangi yang diharapkan bisa memberikan data lebih akurat, mengurangi salah sasaran, serta menekan biaya administrasi dan operasional yang selama ini menyerap anggaran besar di sistem manual.
Lebih jauh, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Panjaitan, pernah menyampaikan estimasi dampak luas dari digitalisasi penyaluran bansos melalui infrastruktur digital pemerintah.
Menurutnya, apabila semua sistem bansos dan layanan sosial berbasis digital terintegrasi dan terotomasi secara menyeluruh, potensi penghematan anggaran negara bisa mencapai antara Rp350 triliun sampai Rp400 triliun.
Baca Juga: Apa Itu BP BUMN? Ini Tugas dan Fungsi Pengganti Kementerian BUMN
Estimasi ini mencakup efisiensi dari berbagai sisi:
Penghapusan duplikasi data dan salah sasaran, sehingga bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak.
Reduksi biaya operasional dan administrasi manual yang selama ini menyedot anggaran.
Peningkatan penggunaan data tunggal dan interoperabilitas antar sistem pemerintah untuk mengurangi pemborosan.
Selain itu, terdapat pula perhitungan lain yang menyebut bahwa pembangunan dan pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI) termasuk sistem digital untuk bansos bisa menghasilkan penghematan sekitar Rp17 triliun setiap tahun dalam biaya penyaluran dan administrasi bantuan.
Estimasi ini menggambarkan bahwa selain manfaat langsung pada masyarakat, transformasi digital di sektor sosial memberikan nilai ekonomi besar bagi pengelolaan anggaran negara.
Penghematan yang diproyeksikan berasal dari beberapa faktor kunci:
1. Reduksi Kesalahan Data Duplikasi, Data tunggal penerima manfaat meningkatkan akurasi, mengurangi bantuan yang salah sasaran.
2. Proses Otomasi Digitalisasi, Mengurangi transaksi manual, dokumen fisik, dan verifikasi berlapis sehingga menekan biaya administrasi.
3. Transparansi Akuntabilitas, Alur digital memungkinkan pengawasan real-time yang mengurangi risiko kebocoran dana.
Meski potensi penghematan besar, ada tantangan dalam implementasinya seperti kebutuhan infrastruktur digital yang merata di seluruh wilayah, literasi digital masyarakat terutama di daerah terpencil, serta kesiapan petugas pendamping sosial untuk mendukung transisi teknologi.
Pemerintah saat ini terus melakukan pendampingan dan pelatihan, serta memperluas jaringan digital di berbagai daerah untuk memastikan bahwa manfaat digitalisasi bansos tidak hanya dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat saja.***
