POJOKSATU.ID – Pemerintah daerah kini semakin memperbaiki tata kelola bantuan sosial (bansos) via sistem digital.
Salah satu inovasinya adalah dengan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI).
Menjelang akhir tahun 2025, SIPD kembali menjadi sorotan karena dipakai untuk mengelola usulan hibah dan bansos dengan harapan penyaluran menjadi lebih transparan, terstruktur, dan tepat sasaran.
Berikut penjelasan mendetail tentang SIPD dan apa maknanya bagi keluarga penerima manfaat (KPM) di Indonesia.
Baca Juga: Penerima PBI BPJS Kesehatan 2025! Begini Cara Cek NIK Kamu Terdaftar atau Tidak
SIPD-RI adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh pemerintah pusat untuk mendigitalisasi tata kelola pemerintahan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaporan keuangan, hingga evaluasi.
Dalam konteks bansos dan hibah, SIPD-RI memungkinkan usulan bantuan dilakukan secara daring (online) alih-alih manual.
Mulai dari pendaftaran akun, pengisian formulir usulan, upload dokumen, sampai monitoring status pengajuan semua dapat dilakukan melalui SIPD.
Dengan sistem ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa anggaran untuk bansos dan hibah sudah melewati proses terencana dan terdokumentasi, sesuai regulasi.
Baca Juga: Tuntas Tangani Rumah Bah Ojak, Bupati Karawang Luangkan Waktu Jajan Gorengan Bareng Anak-anak
Kenapa SIPD Penting untuk Bansos Desember 2025
Transparansi akuntabilitas proses manual pengajuan bantuan sudah dihentikan di sejumlah daerah, digantikan oleh input resmi melalui SIPD.
Hal ini meminimalisir praktik tidak jelas dan memastikan bansos sampai ke yang benar-benar membutuhkan.
Pendataan terpusat terstruktur semua usulan hibah/bansos harus tercatat di SIPD, termasuk data penerima, dokumen pendukung, dan rencana anggaran.
Dengan begitu, distribusi bisa lebih tepat sasaran dan sesuai rencana.
Kemudahan pengajuan monitoring masyarakat, lembaga sosial, atau organisasi bisa mengajukan bantuan melalui SIPD kapan saja tanpa datang ke kantor serta memantau status usulan secara daring.
Sinkronisasi dengan APBD/Perencanaan daerah bantuan sosial yang disetujui melalui SIPD akan dibudgetkan dalam APBD atau DPA perangkat daerah terkait sehingga status keuangan dan pelaksanaan bisa dipertanggungjawabkan.
Melalui mekanisme ini, diharapkan penyaluran bansos pada Desember 2025.
Biasanya periode pencairan besar untuk program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan BLT Kesra menjadi lebih tepat sasaran dan efisien.
Siapa yang Bisa Mengajukan lewat SIPD?
Pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) melalui perangkat daerah atau Bappeda.
Lembaga, organisasi masyarakat, ormas, kelompok sosial, atau institusi yang ingin mengajukan hibah/bansos sesuai kebutuhan masyarakat.
Dalam beberapa daerah, usulan bansos untuk perorangan (warga) juga bisa diusulkan melalui lembaga atau kepala desa yang memanfaatkan SIPD.
Baca Juga: Cair Menjelang Tahun Baru! Ini Daftar Bansos Spesial Libur Pergantian Tahun untuk KPM
Namun penyaluran ke individu tetap mengikuti verifikasi data penerima.
Adanya SIPD ini sangat berdampak bagi KPM.
Bansos hibah lebih terarah warga berhak berharap bahwa bantuan pemerintah baik PKH, BPNT, BLT Kesra, maupun hibah lokal lebih tepat sasaran, karena pendataan verifikasi dilakukan lewat sistem.
Transparansi publik meningkat data usulan, penerima, dan penyaluran dicatat secara elektronik, memudahkan pengawasan publik.
Peluang akses bantuan lebih adil organisasi lokal atau tokoh masyarakat bisa membantu warga kurang terjangkau mengajukan bantuan, sehingga memperluas jangkauan.***
