POJOKSATU.id - Perdebatan mengenai kualitas dan efektivitas Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan kembali mencuat.
Para guru mempertanyakan apakah sistem pelatihan saat ini benar-benar mencerminkan profesionalisme atau justru meninggalkan ketimpangan baru.
Salah satu isu terbesar adalah perbedaan durasi pelatihan antar kelompok peserta yang membuat hasil pembelajaran terasa tidak adil.
Baca Juga: Depok Bakal Secantik Jepang Lewat Penanaman Pohon Tabebuya di Sejumlah Titik Strategis
Beberapa guru mendapat waktu belajar panjang, sedangkan yang lain menerima jadwal yang jauh lebih singkat.
Situasi ini memunculkan pertanyaan apakah standar profesional bisa dicapai jika durasi pelatihan tidak seimbang.
Guru dengan waktu singkat merasa tidak sempat mendalami materi secara optimal.
Guru dengan durasi panjang justru merasa terbebani karena harus bekerja sambil mengikuti sesi padat.
Ketimpangan waktu pelatihan akhirnya memicu diskusi nasional mengenai perlunya evaluasi menyeluruh pada sistem PPG Daljab.
Isu ini makin kuat karena menyangkut mutu guru yang menjadi pilar utama pendidikan Indonesia.
Ketimpangan Durasi Pelatihan Muncul sebagai Sumber Ketidakadilan
Perbedaan durasi belajar pada PPG Daljab menjadi pemicu utama perdebatan di banyak kelompok guru.
Ada gelombang peserta yang mendapat pelatihan lebih dari dua bulan.
Ada pula yang hanya mendapat waktu beberapa minggu untuk menuntaskan semua tugas.
Beberapa peserta mengaku tidak memiliki cukup waktu untuk memahami materi, microteaching, dan uji kinerja secara komprehensif.
Ketimpangan ini menciptakan kesan bahwa standar kelulusan tidak diukur secara setara.
Guru merasa sistem ini seperti undian karena durasi pelatihan sangat bergantung pada gelombang yang mereka dapatkan.
Baca Juga: Bangun Ekosistem Solid, Pemkot Depok Tekankan Komunitas Kreatif tak Boleh Jalan Sendiri
Keadilan profesionalitas dipertaruhkan ketika beban pelatihan tidak seragam antar peserta.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar apakah kualitas lulusan benar-benar bisa dianggap sama.
Jika ketimpangan terus terjadi, legitimasi standar profesi guru bisa melemah.
Profesionalisme Dipertanyakan Ketika Standar Pelatihan Tidak Sama
Profesionalisme guru tidak hanya ditentukan oleh sertifikat, tetapi juga oleh proses pelatihan yang mereka jalani.
Baca Juga: Moonraker Indonesia Sport Club Kini Punya Peraturan Organisasi
Ketika durasi dan kedalaman pelatihan tidak seragam, publik wajar mempertanyakan apakah PPG benar-benar melahirkan guru profesional.
Guru yang mendapat pelatihan singkat mungkin tidak mendapatkan pengalaman reflektif yang cukup.
Sebaliknya guru yang menjalani pelatihan panjang harus membagi waktu antara sekolah dan tugas PPG sehingga beban mental meningkat.
Baca Juga: Distribusi Kacau! Kapal Bantuan Didatangi Seragam Bulan Bintang yang Minta Jatah
Standar kompetensi yang harus dicapai tetap sama bagi semua peserta meskipun prosesnya berbeda.
Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan yang membuat peserta merasa tidak diperlakukan adil.
Perbedaan metode dan waktu pelatihan bisa menghasilkan kualitas lulusan yang tidak konsisten.
Jika PPG bertujuan meningkatkan mutu pendidikan, maka keseragaman durasi pelatihan adalah keharusan.
Tanpa konsistensi, profesionalisme guru akan sulit dibangun secara menyeluruh.
Beban Tugas PPG Daljab Kerap Tidak Proporsional
Selain durasi, beban tugas sering kali menjadi keluhan utama peserta PPG Daljab.
Baca Juga: Pemkot Bandung Salurkan Rp2 Miliar untuk Korban Bencana Sumatera, Solidaritas Jabar Terus Mengalir
Peserta harus menyelesaikan RPP, modul ajar, video microteaching, refleksi, dan perangkat asesmen dalam waktu terbatas.
Guru yang tetap harus mengajar di sekolah merasa kesulitan mengatur waktu.
Banyak peserta akhirnya fokus mengejar penyelesaian tugas, bukan memahami materi secara mendalam.
Sebagian guru mengaku hanya mengerjakan tugas sebatas formalitas untuk mengejar kelulusan.
Baca Juga: Pemkot Bandung Salurkan Rp2 Miliar untuk Korban Bencana Sumatera, Solidaritas Jabar Terus Mengalir
Ketika proses belajar menjadi administrasi belaka, esensi PPG sebagai peningkatan kompetensi hilang.
Beban yang tidak proporsional ini membuat peserta merasa pelatihan lebih seperti tekanan tambahan daripada peningkatan profesionalisme.
Jika beban tugas tidak disesuaikan dengan waktu pelatihan, kualitas hasil belajar akan semakin menurun.
PPG dapat kehilangan peran utama sebagai penguat kompetensi guru.
Perlu Ada Evaluasi Sistemik demi Mutu Guru yang Lebih Baik
Melihat banyaknya masalah, evaluasi sistem PPG Daljab menjadi kebutuhan mendesak.
Pemerintah perlu menetapkan standar nasional yang seragam mengenai durasi minimal dan beban tugas maksimal.
Fleksibilitas jadwal juga harus diperhatikan agar guru tidak mengorbankan proses belajar di sekolah.
Pelatihan harus lebih menekankan praktik reflektif, pendampingan, dan pengalaman belajar bermakna.
Baca Juga: Masinton Akui Pemerintah Kocar-Kacir, 80 Persen Pegawai Jadi Korban, Warga Terlantar!
Administrasi yang terlalu berat harus dipangkas agar guru dapat fokus pada peningkatan kompetensi inti.
Pendekatan sistemik diperlukan agar seluruh peserta mendapatkan pengalaman belajar yang adil dan efektif.
Standar pelatihan yang setara akan memperkuat legitimasi sertifikasi guru.
Jika evaluasi dilakukan secara menyeluruh, PPG Daljab dapat menjadi instrumen yang benar-benar meningkatkan mutu profesional guru.
PPG Daljab hanya akan efektif jika memberikan pengalaman belajar yang adil, terstruktur, dan berkualitas.
Ketimpangan durasi pelatihan menjadi tanda bahwa sistem belum sepenuhnya siap menjamin kesetaraan profesional.
Guru membutuhkan pelatihan yang tidak hanya memenuhi administrasi sertifikasi, tetapi juga membangun kompetensi jangka panjang.
Tanpa evaluasi serius, perdebatan profesionalisme guru tidak akan pernah selesai.
Kualitas pendidikan sangat bergantung pada proses pembentukan guru profesional yang benar dan bermutu.
Ketika pelatihan tidak seragam, hasilnya tidak akan pernah konsisten.
Guru layak mendapatkan pelatihan yang setara demi pendidikan Indonesia yang lebih baik.***
