POJOKSATU.id - Di tengah berbagai perubahan regulasi Tunjangan Profesi Guru TPG yang semakin ketat banyak pendidik merasa terjepit antara tuntutan administrasi dan realita yang mereka hadapi di sekolah.
Pemerintah terus memperbarui kebijakan demi mempercepat pencairan termasuk wacana TPG bulanan mulai 2026 validasi Info GTK lebih awal dan pengaturan data yang harus rapi sejak awal semester.
Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa guru sering kali terhimpit oleh aturan yang tidak selalu sejalan dengan kondisi sekolah fasilitas dan kemampuan administrasi.
Baca Juga: Pemko Kemensos Gencarkan Distribusi Pangan di Sibolga, Pastikan Warga Tak Kehabisan
Akibatnya TPG yang seharusnya menjadi hak dan motivasi kerja justru berubah menjadi taruhan penghasilan yang bisa hilang karena kesalahan teknis apa pun.
Guru harus berjalan di garis tipis antara memenuhi regulasi yang terus berubah sambil tetap menjalankan tugas mengajar yang semakin kompleks.
Situasi ini membuat banyak pendidik merasa bahwa beban administrasi semakin berat dari tahun ke tahun.
Baca Juga: Reformasi TPG Digembar-gemborkan! Tapi Apakah Masalah Lama Guru Sudah Benar-Benar Diatasi?
Bahkan beberapa guru mengatakan bahwa ketakutan terbesar mereka bukan lagi menghadapi murid tetapi menghadapi Info GTK.
Realita ini cermin menjadi bahwa sistem TPG memasuki fase yang semakin rumit bagi guru.
Regulasi Semakin Ketat Namun Kondisi Lapangan Tidak Mengikuti
Berbagai aturan baru seperti larangan mengubah rombel di tengah sinkronisasi kewajiban semester sebelum akhir Januari dan validasi yang diajukan ke awal Februari membuat sistem semakin ketat.
Baca Juga: Dari Gudang Kemensos ke Sibolga, Logistik Darurat untuk Korban Banjir 2025
Guru menuntut menjaga beban kerja stabil tanpa perubahan apa pun padahal dinamika sekolah sering tidak dapat diprediksi.
Ada siswa pindah rombel penuh jadwal mengajar berubah karena kekurangan guru hingga pengugasan yang terpaksa diatur ulang karena kebutuhan mendesak.
Semua situasi ini sangat manusiawi tetapi sistem administrasi tidak memberi ruang untuk kenyamanan tersebut.
Guru merasa harus mengorbankan keluwesan pembelajaran demi menjaga stabilitas data agar TPG tidak diblokir.
Tekanan ini semakin besar karena satu kesalahan data bisa membuat SKTP tidak berlaku selama satu periode.
Baca Juga: Reformasi Besar TPG 2026 Validasi Dipercepat! Data Wajib Rapi Guru Harus Siap
Guru pun merasa berada di dalam pusaran aturan ideal yang tidak cocok dengan kenyataan lapangan.
Akibatnya muncul kekecewaan karena tuntutan administrasi lebih dominan daripada logika kebutuhan sekolah.
Administrasi yang Sensitif Membuat Guru Mudah Terjebak Masalah
TPG sangat bergantung pada keakuratan data Dapodik dan Info GTK yang dikenal sangat sensitif dan mudah error.
Baca Juga: Subulussalam Terima 2700 Paket Bantuan dari Kemensos, Atasi Krisis Pangan Pasca Banjir
Perubahan kecil yang tidak dilaporkan atau kesalahan teknis kecil dapat membuat jam mengajar hilang terbaca atau beban kerja yang dinilai tidak memenuhi syarat.
Guru yang telah mengajar dengan baik tetap bisa kehilangan TPG hanya karena jaringan internet lemah atau operator terlambat memperbaiki data.
Keadaan ini membuat guru lebih waswas terhadap sistem administrasi dibandingkan terhadap proses pembelajaran.
Baca Juga: Apakah TPG Masih Efektif Meningkatkan Mutu Guru? Ini Temuan dan Pro-Kontranya!
Banyak guru bahkan mengatakan mereka lebih takut salah masukan daripada salah mengajar karena konsekuensinya langsung mempengaruhi pendapatan.
Ketika administrasi menjadi penentu utama, izin kualitas mengajar perlahan terpinggirkan.
Guru merasa seperti yang dinilai bukan dari kualitas pembelajaran tetapi dari kerapian data.
Situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara tujuan regulasi dan realita teknis lapangan.
Ketimpangan Daerah Membuat TPG Tidak Pernah Adil Sepenuhnya
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kondisi administrasi sekolah tidak seragam di seluruh Indonesia.
Sekolah di kota memiliki operator lengkap perangkat komputer yang baik dan jaringan internet stabil.
Baca Juga: PPG Didesain untuk Meningkatkan Mutu! Tapi Apakah Semua Guru Siap Mengikuti Standarnya?
Sebaliknya sekolah di daerah 3T hanya memiliki satu operator yang merangkap banyak tugas dengan akses internet terbatas.
Ketika regulasi diperketat tanpa mempertimbangkan ketimpangan ini guru di wilayah terpencil menjadi pihak yang paling rentan kehilangan hak TPG.
Dalam skema bulanan nanti ketertinggalan data satu minggu saja dapat membuat pencairan bulan itu gagal.
Baca Juga: Prabowo Tiba Terlambat di Aceh? Banjir Sudah Menghancurkan, Baru Hari Ini Ditinjau
Hal ini menjadi bentuk ketidakadilan yang membuat guru merasa tidak diperlakukan setara.
Peraturan nasional seolah menuntut semua sekolah bergerak dengan kecepatan yang sama padahal kondisi mereka sangat berbeda.
Ketimpangan ini harus menjadi perhatian serius jika pemerintah ingin reformasi berjalan efektif.
Guru Terpaksa Memprioritaskan Administrasi daripada Inovasi Mengajar
Semakin ketatnya regulasi membuat guru harus memberi prioritas lebih besar pada administrasi daripada kreativitas mengajar.
Banyak guru mengaku lebih sering menghabiskan waktu memastikan jadwal tidak berubah menyiapkan bukti fisik pembelajaran dan memeriksa Info GTK setiap hari.
Ironisnya TPG yang dianggap sebagai profesi yang dihargai justru membuat guru terjebak dalam rutinitas administratif yang melelahkan.
Guru merasa tidak bisa bebas berinovasi karena takut perubahan kecil berdampak pada validasi.
Ketika penghasilan bergantung pada stabilitas data guru tidak punya pilihan selain mematuhi seluruh prosedur meski mengurangi ruang kreativitas.
Hal ini menciptakan situasi di mana administrasi lebih dominan daripada kualitas pengajaran.
Jika kondisi ini terus berlanjut, profesionalitas guru dapat dipengaruhi oleh tuntutan sistem.
Guru pun berharap adanya keseimbangan antara tuntutan administrasi dan ruang kreativitas dalam mengajar.
Baca Juga: Hujan Deras Mengguyur Beberapa Jam, Aek Doras Meluap, Kota Sibolga Kembali Banjir
Pada akhirnya guru benar-benar berada di tengah tekanan antara regulasi ketat dan realita sekolah yang tidak stabil.
Mereka ingin mengikuti aturan agar TPG cair namun dinamika sekolah sering tidak memberi ruang bagi stabilitas data yang dituntut sistem.
Reformasi TPG 2026 bisa menjadi peluang besar tetapi hanya jika pemerintah juga menyelesaikan akar permasalahan lama seperti ketimpangan daerah lemahnya dukungan operator dan dinamika sekolah yang sulit diprediksi.
Baca Juga: Dari Gudang Kemensos ke Sibolga, Logistik Darurat untuk Korban Banjir 2025
Tanpa penyelesaian mendasar, guru akan terus merasa bahwa TPG bukan lagi kepastian tetapi pendapatan taruhan.
Sistem seharusnya mendukung guru bukan menjelaskannya dalam kerumitan administratif.
Guru membutuhkan kepastian nyata bukan sekadar janji reformasi.
Oleh karena itu pembenahannya harus dilakukan dari struktur dasar agar TPG benar-benar menjadi hak yang terjamin.
Jika tidak skema baru hanya akan memperluas masalah lama dalam bentuk yang lebih rumit.***
