POJOKSATU.id - Kabar besar datang untuk seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Indonesia.
Polemik panjang mengenai apakah PPPK harus mengundurkan diri bila mengambil tugas belajar akhirnya dijawab langsung oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Selama ini, banyak PPPK terutama yang masih muda dan ingin melanjutkan pendidikan S2 atau S3 ragu untuk mengambil beasiswa karena takut kehilangan status kepegawaiannya.
Baca Juga: Banjir Eretan Memuncak, Dedi Mulyadi Gertak Pemkab: Selesaikan atau Saya Ambil Alih!
Bahkan sejumlah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di berbagai wilayah sempat kebingungan menentukan kebijakan.
Namun kini, semuanya menjadi jelas. PPPK ternyata boleh menjalani tugas belajar dan tidak wajib mengundurkan diri.
Bahkan, kontrak kerjanya tetap dapat diperpanjang selama syarat beasiswa terpenuhi.
Baca Juga: Media Sosial Heboh! Aktivis Kendeng Diadukan ke Polisi, Diduga Halangi Tambang, Warga Tak Terima!
BKN Perjelas Aturan, PPPK Boleh Tugas Belajar Tanpa Kehilangan Status
Dalam penegasan terbarunya, BKN menjelaskan bahwa PPPK memiliki hak yang sama untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan.
Hal ini juga berlaku apabila PPPK sudah mendapatkan beasiswa sebelum atau setelah masa pengangkatan.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrullah, yang sekaligus membantah anggapan bahwa PPPK otomatis kehilangan posisi saat mengambil studi lanjut.
Baca Juga: Fakta Mengerikan Terbongkar! Kayu Banjir Sumatra Ternyata Dipotong Rapi, Siapa Mafia di Baliknya?
“PPPK bisa tugas belajar. Kontrak kerjanya pun diperpanjang,” ujar Prof. Zudan dikutip dari JPNN, 3 Desember 2025.
Pernyataan ini menutup polemik sekaligus menegaskan bahwa peningkatan pendidikan bukan ancaman bagi status PPPK.
Polemik Bermula dari Kebingungan BKD, Boleh atau Tidak?
Sebelum keluarnya penegasan dari BKN, sejumlah instansi kepegawaian daerah sempat mempertanyakan apakah PPPK boleh menjalani tugas belajar.
Mengingat status “kontrak” mereka berbeda dengan PNS yang memiliki aturan baku terkait studi lanjut.
Hal-hal yang sering dipertanyakan BKD dan PPPK antara lain:
Baca Juga: Warga Heboh! Kayu Banjir Longsor dari Tapsel dan Sibolga Terbawa Hingga ke Pesisir Nias Selatan
1. Apakah PPPK harus berhenti bekerja jika menjalani kuliah penuh waktu?
2. Apakah kontrak PPPK otomatis batal bila mengambil beasiswa?
3. Apakah masa kontrak bisa diperpanjang setelah tugas belajar selesai?
Keraguan-keraguan ini akhirnya dijawab dengan lugas oleh BKN.
Selama tugas belajar dilakukan sesuai ketentuan dan mendapat persetujuan, PPPK tetap boleh melanjutkan studi tanpa takut kehilangan kontrak kerja.
Baca Juga: Gaji PNS Lombok Tengah Ditunda! Ribuan ASN Panik, Ini Penyebab Aslinya
Kontrak Tetap Jalan, Peluang Peningkatan Kompetensi Terbuka Lebar
Penegasan BKN membuka peluang besar bagi PPPK untuk:
1. Melanjutkan pendidikan S2 atau S3,
2. Mengambil pelatihan kompetensi profesional,
3. Mengakses beasiswa dalam maupun luar negeri,
4. Meningkatkan karier sesuai jalur profesi.
Kebijakan ini juga selaras dengan orientasi pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM ASN.
Baik PNS maupun PPPK agar lebih kompetitif di masa depan.
Artinya, PPPK yang sebelumnya ragu untuk mengambil beasiswa kini bisa melangkah dengan lebih percaya diri.
Baca Juga: Mirwan MS: Rekam Jejak, Profil, dan Kontroversi Umrah Saat Aceh Selatan Dilanda Banjir
BKN, Selama Syarat Beasiswa Terpenuhi, PPPK Tetap Bisa Bekerja
BKN menegaskan bahwa untuk menjalankan tugas belajar, PPPK tinggal memastikan:
1. Beasiswa sudah diterima atau telah memenuhi syarat administrasi,
2. Ada persetujuan dari instansi tempat PPPK bekerja,
3. Tidak ada benturan antara tugas belajar dan kebutuhan pelayanan publik,
4. PPPK tetap mengikuti ketentuan pembaruan kontrak pasca-studi.
Selama prinsip-prinsip ini dijalankan, status PPPK akan tetap aman dan tidak akan dihentikan hanya karena mengambil pendidikan lanjut.
Respons PPPK, Kabar Ini Melegakan
Di media sosial, kebijakan ini disambut hangat oleh PPPK dari berbagai daerah.
Banyak dari mereka yang selama bertahun-tahun menunda keinginan melanjutkan pendidikan kini melihat peluang baru.
Baca Juga: Rosan Roeslani Minta Pajak BUMN Dihapus Ditolak Purbaya, Sudah Untung, Masa Mau Bebas Pajak?
Beberapa PPPK bahkan mengaku telah mempersiapkan diri untuk mendaftar beasiswa dalam negeri dan luar negeri setelah adanya kejelasan dari BKN.
Kabar ini juga dipandang sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap peningkatan kapasitas ASN secara menyeluruh.
Tugas Belajar Bukan Ancaman, Tapi Hak PPPK
Dari penjelasan resmi BKN, dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. PPPK boleh menjalani tugas belajar tanpa harus mengundurkan diri.
2. Kontrak PPPK dapat diperpanjang bila aturan beasiswa sudah terpenuhi.
3. Kebijakan ini memberikan landasan hukum dan kepastian bagi PPPK yang ingin menempuh pendidikan tinggi.
4. BKN menutup polemik yang telah lama membingungkan BKD maupun PPPK.
Baca Juga: Gagal PPPK Paruh Waktu! Ribuan Honorer Diisukan Akan Dialihkan Jadi Outsourcing
Kabar ini menjadi angin segar bagi PPPK di seluruh Indonesia, karena peningkatan pendidikan justru didorong, bukan dihalangi.***
