POJOKSATU.id - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti) menggerakkan kekuatan besar dunia kampus untuk bahu-membahu menangani bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Sebanyak 39 perguruan tinggi disatukan dalam sebuah konsolidasi nasional lewat program Pengabdian Kepada Masyarakat Tanggap Darurat Bencana.

Ini menjadi sebuah langkah yang digambarkan pejabat internal sebagai operasi terpadu paling luas tahun ini.

Baca Juga: Kejari dan Forkopimda Kabupaten Bogor Matangkan Strategi Jaga Kerukunan di Akhir Tahun

Kekuatan 39 Kampus Digabungkan
Dirjen Riset dan Pengembangan Kemendikti, Fauzan Adziman, menyebut program ini menjadi sarana penting agar perguruan tinggi dapat langsung turun ke lapangan dengan dukungan pendanaan maksimal.

Ia menjelaskan bahwa setiap kampus bisa mengajukan hingga lima proposal pengabdian masyarakat dengan plafon mencapai Rp500 juta, dan fleksibilitas anggaran hingga 85% disiapkan untuk menjawab kebutuhan dinamis di titik bencana.

"Program tanggap darurat bencana ini akan difokuskan pada delapan pilar utama, yaitu distribusi logistik, layanan kesehatan dan gizi, pendampingan psikososial, rehabilitasi sanitasi dan penyediaan air bersih, pendidikan darurat, pemulihan ekonomi, dukungan administrasi publik, serta mitigasi dan edukasi kebencanaan," papar Fauzan dalam keterangan resmi, Rabu (3/12/2025).

Baca Juga: Universitas Indonesia Raih Predikat Healthy University Rating 5-Stars Plus dari AUN-HPN

Dua Peran Kampus, Posko dan Pendukung
Secara struktur, 28 kampus bertindak sebagai perguruan tinggi posko, menjadi pusat komando lapangan di titik-titik strategis bencana.

Sementara itu, 11 kampus berfungsi sebagai pendukung yang menyiapkan tenaga ahli, teknologi relevan, hingga pendampingan intervensi teknis.

Posko kampus ini nantinya bakal menjangkau hingga daerah terpencil di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Baca Juga: Kabupaten Bogor Kuatkan Sinergi Antarwilayah Lewat Borderline Economic Summit 2025

Intervensi yang mereka bawa tidak main-main: teknologi filtrasi air, perangkat desalinasi, hingga sanitasi portabel telah disiapkan untuk mempercepat pemulihan fasilitas dasar masyarakat.

Dua Tahap Besar Penanganan Bencana
Program ini dirancang dalam dua fase. Tahap pertama, yakni tanggap darurat hingga 31 Desember 2025, berfokus pada logistik, kesehatan, air bersih, sanitasi, pendidikan darurat, dan pemulihan awal.

Sementara tahap kedua pada 2026 diarahkan untuk rehabilitasi jangka panjang, pemulihan ekonomi, sampai pengembangan inovasi teknologi untuk memperkuat ketangguhan masyarakat.

Baca Juga: Kepsek Nonregular Wajib Ikuti BCKS, Ketua PGRI Jelaskan Aturan Resminya

Hasil Asesmen, Banyak Kebutuhan Mendesak
Dari asesmen lapangan, Kemendikti menemukan sejumlah persoalan krusial seperti akses jalan terputus, jaringan komunikasi lumpuh, keterbatasan BBM, hingga hambatan distribusi logistik yang memaksa penggunaan jalur alternatif.

Situasi ini membuat koordinasi kampus menjadi salah satu tulang punggung percepatan respons.

Untuk mengakselerasi langkah, Kemendikti juga telah menggelar bimbingan teknis penyusunan proposal pada 1 Desember serta mempercepat penyempurnaan format proposal.

Baca Juga: Bagaimana Sistem Manajemen Risiko EORMC Melindungi Keamanan Aset Pengguna?

Bantuan logistik awal seperti teknologi air bersih portabel, sistem pelaporan berbasis visual, dan skema bantuan bagi mahasiswa terdampak turut digulirkan.

Dampak Terhadap Dunia Pendidikan Tinggi
Data Kemendikti per 2 Desember 2025 pukul 15.30 WIB menunjukkan 51 perguruan tinggi ikut terdampak bencana dengan total 3.094 dosen dan tenaga pendidik serta 14.282 mahasiswa terdampak. ***