POJOKSATU.id - Ribuan PPPK di seluruh Indonesia mulai memasuki masa akhir kontrak kerja.
Meski telah menjalani masa tugas selama dua atau tiga tahun, perpanjangan kontrak tidak terjadi otomatis.
Pemerintah daerah dan instansi pusat telah menetapkan sejumlah dokumen wajib yang harus dipenuhi agar kontrak bisa diperpanjang.
Baca Juga: Heboh Rupiah Digital, Uang Modern yang Lagi Dites BI, Tapi Apakah Beneran Bisa Ganti Uang Fisik?
Jika satu saja dokumen tidak lengkap, PPPK berpotensi dinyatakan gugur pada tahap verifikasi.
Persyaratan dokumen ini bukan sekadar formalitas.
Instansi memperketat proses perpanjangan kontrak karena menyangkut integritas, kinerja, dan kebutuhan formasi.
Forum PPPK di berbagai daerah juga menegaskan bahwa dokumen adalah kunci kelulusan perpanjangan.
“Alhamdulillah akhirnya kontrak kami diperpanjang. Kami diminta menyiapkan enam dokumen,” ujar Susiyanto, Ketua Forum PPPK Jember, dikutip dari JPNN.com, 26 November 2025.
Pernyataan tersebut memperjelas bahwa dokumen menjadi syarat mutlak.
Banyak PPPK yang gagal lanjut hanya karena dokumen tidak lengkap atau terlambat diserahkan.
Baca Juga: Sudah Dinyatakan Lolos PPPK? Jangan Senang Dulu, 8 Faktor Ini Bisa Batalkan Kelulusan Anda!
Berikut 6 dokumen yang harus disiapka demi kelanjutan kontrak PPPK.
1. SKP Dua Tahun Terakhir
SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) merupakan indikator kontribusi dan kinerja PPPK selama bertugas.
Dua tahun SKP terakhir menjadi dokumen wajib.
Beberapa daerah bahkan melakukan evaluasi mendalam terhadap nilai SKP sebelum memutuskan perpanjangan kontrak.
Nilai SKP rendah atau tidak tersedia berpotensi membuat PPPK tidak memenuhi syarat.
Baca Juga: Gus Ipul Instruksikan PT Pos Benahi Tata Kelola Penyaluran BLTS
2. Surat Permohonan Perpanjangan Kontrak Bermeterai
Ini adalah dokumen formal yang menunjukkan bahwa PPPK benar-benar mengajukan permohonan perpanjangan. Surat permohonan harus:
- Ditandatangani PPPK
- Bermeterai
- Ditujukan kepada BKPSDM atau instansi pembina
- Jika surat permohonan tidak diserahkan, proses administrasi tidak dapat diproses.
Baca Juga: Sudah Diangkat, Bolehkah PPPK Paruh Waktu Pindah Instansi? Ini Aturan dan Jawabannya!
3. Salinan Kontrak dan SK Pengangkatan PPPK
Instansi membutuhkan bukti otentik bahwa PPPK benar-benar telah bekerja dan selesai menunaikan masa kontrak sebelumnya.
Dokumen yang harus dilampirkan meliputi:
- Salinan kontrak kerja awal
- SK penetapan PPPK dari instansi
- Dokumen pendukung lainnya sesuai jabatan
Ketidaklengkapan arsip ini sering menjadi penyebab gagal verifikasi.
4. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani
Banyak daerah mewajibkan PPPK melampirkan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah. Dokumen ini harus:
- Terbit dari dokter pemerintah / RSUD
- Masih berlaku
- Menyatakan kemampuan melaksanakan tugas
- PPPK yang tidak menyerahkan dokumen ini dianggap belum memenuhi ketentuan standar kesehatan kerja.
Baca Juga: 57 ASN Pensiun Sekaligus! Bupati Grobogan Gerak Cepat Lantik 4 Pejabat Baru
5. SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)
Sejumlah instansi mensyaratkan SKCK terbaru sebagai bukti bahwa PPPK tidak memiliki catatan kriminal. SKCK wajib:
- Berlaku pada tahun pendaftaran
- Asli atau legalisir
- Tidak melewati batas tanggal yang ditetapkan
- Dokumen ini ditujukan untuk menjamin integritas pegawai yang diperpanjang.
Baca Juga: Kisah Kelam dari Desa Garoga Batangtoru, 140 Rumah Lenyap Seketika Diterjang Tsunami Banjir Bandang
6. Surat Keterangan Kebutuhan Pegawai (ABK)
Dokumen ini dikeluarkan oleh unit kerja untuk memastikan bahwa PPPK yang bersangkutan masih dibutuhkan.
Analisis Beban Kerja (ABK) menjadi dasar utama apakah pegawai masih relevan ditempatkan pada posisi tersebut.
Jika unit kerja menyatakan tidak membutuhkan, kontrak PPPK dapat tidak diperpanjang meskipun dokumen lain lengkap.
Apa Risiko Jika Dokumen Tidak Lengkap?
Kontrak PPPK bisa batal diperpanjang jika:
- Ada satu dokumen yang tidak terpenuhi
- Dokumen terlambat diserahkan
- Format atau isi dokumen tidak sesuai ketentuan
- Nilai SKP tidak memenuhi standar
- SKCK atau surat sehat melewati masa berlaku
Proses verifikasi dokumen dilakukan sangat ketat, dan beberapa daerah sudah menegaskan bahwa tidak ada toleransi keterlambatan.
Instansi sudah memberi peringatan bahwa siapa pun yang tidak lengkap dokumennya akan dinyatakan gugur otomatis.
Baca Juga: Gempar di Tubuh PBNU, Ketua Umum Dicopot, Tim Pencari Fakta Dibentuk
- PPPK di seluruh Indonesia dianjurkan:
- memulai persiapan dokumen jauh sebelum batas waktu,
- mengecek kelengkapan administrasi dengan cermat, dan
- mengikuti seluruh instruksi dari BKPSDM dan instansi pembina.
Dengan persiapan yang tepat, PPPK dapat memperbesar peluang kontrak diperpanjang tanpa hambatan.***
