POJOKSATU.ID — Sebuah video yang memperlihatkan kondisi rumah hampir runtuh milik seorang janda dengan lima anak di Desa Jatiwangi, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, menjadi perbincangan nasional.
Rumah bilik bambu itu tampak rapuh, dinding menganga, serta atap rawan ambruk.
Namun video tersebut tidak hanya mengundang simpati, melainkan juga memicu kemarahan aparat setempat, termasuk RT dan RW yang merasa desa mereka dipermalukan.
Mereka menegur warga yang memviralkan kondisi rumah tersebut.
Baca Juga: Kado Hari Guru Nasional 2025! 2.471 Formasi PPPK Resmi Dibuka untuk Guru Non-ASN di Kota Tangerang
Sang perekam video bahkan disebut mendapat tekanan karena dianggap membesarkan aib lingkungan.
Di tengah polemik itu, mantan Bupati Purwakarta dan tokoh publik Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akhirnya buka suara.
Dalam pernyataannya, Dedi menegaskan bahwa tindakan warga memviralkan rumah yang nyaris roboh tersebut adalah bentuk kontrol sosial yang sah dan harus diapresiasi.
Menurut Dedi, masyarakat justru membantu pemerintah daerah dengan mengungkap kondisi warga yang tidak tersentuh bantuan sosial atau program rumah tidak layak huni (rutilahu).
Baca Juga: Heboh! Drama Ijazah Jokowi Terus Bergulir, Lembaga Negara Kembali Dipertanyakan
Tanpa suara publik, kasus seperti ini sering luput dari perhatian.
Tidak apa-apa diviralkan. Itu bentuk kontrol warga. Harusnya diberi apresiasi, bukan malah disalahkan.
Dedi menilai reaksi keras aparat desa hanya memperkeruh keadaan.
Alih-alih marah, menurutnya perangkat desa perlu introspeksi dan melihat apakah warga yang kesusahan benar-benar sudah mendapat hak bantuan sebagaimana mestinya.
Kasus ini menjadi ramai karena sang janda yang tinggal bersama lima anaknya tidak tercatat sebagai penerima bansos.
Padahal kondisi fisiknya jelas masuk kategori rentan.
Rumah yang ditempati hanya terbuat dari bilik bambu tua, dengan lantai tanah dan tiang yang sudah tidak kokoh.
Mirisnya, justru setelah videonya viral, pihak RT dan RW disebut mengamuk kepada perekam dan keluarga lain yang membantu menyebarkan video tersebut.
Baca Juga: Momentum Hari Guru Nasional 2025, Pemkot Tangerang Beri Insentif Guru Tembus 1,3 Juta
Sikap ini mengundang reaksi keras dari warganet yang menilai perangkat desa tidak menjalankan fungsi pelayanan publik sebagaimana mestinya.
Tidak berhenti pada komentar, Dedi langsung menginstruksikan timnya untuk turun ke lapangan.
Ia akan mengirim tim pendataan dan bantuan untuk melihat langsung kondisi keluarga tersebut.
Dilaporkan bahwa timnya akan:
Mendata detail kondisi rumah dan tingkat kerusakan
Mengidentifikasi kebutuhan mendesak keluarga
Menyusun estimasi biaya renovasi atau perbaikan
Melakukan koordinasi dengan pihak desa dan kecamatan
Dedi memastikan bahwa penanganan harus segera dilakukan, tanpa menunggu proses panjang atau tarik-menarik administrasi yang bertele-tele.
"Kita kirim tim. Kita bantu selesaikan. Warga tidak boleh dibiarkan tinggal di tempat yang membahayakan keselamatan," kata Dedi.
Pernyataan Dedi Mulyadi disambut positif warganet yang selama ini berpihak pada perekam video.
Banyak yang menilai bahwa media sosial, meski sering dikritik, telah menjadi alat penting untuk mengungkap ketimpangan dan mempercepat respons pemerintah.
Baca Juga: SK 108 PPPK Paruh Waktu Kota Blitar Dibagikan, Masa Kontrak 1 Tahun dan Penempatan Sesuai Kebutuhan
Dedi menegaskan bahwa aparat desa tidak boleh anti-kritik.
Menurutnya, setiap laporan warga baik melalui jalur resmi ataupun viral adalah sinyal bahwa ada persoalan yang perlu segera ditangani.
Kasus ini membuka diskusi lebih besar tentang:
Validitas data bansos
Ketepatan sasaran rumah tidak layak huni
Peran RT/RW sebagai ujung tombak pendataan warga
Pentingnya transparansi dalam distribusi bantuan
Banyak masyarakat berharap tindakan tegas dari Dedi Mulyadi bisa mengubah pola penanganan kasus serupa di daerah lain.
Baca Juga: Kuota 25 Ribu tapi Peminat Membludak, Ini Strategi Lolos Magang Nasional Batch 3
Kasus ini menjadi pengingat bahwa di balik video berdurasi 30 detik, ada realitas keras yang menuntut perhatian segera.***
