POJOKSATU.id - Ketika sejumlah daerah di Indonesia dipenuhi aksi demonstrasi para tenaga honorer dan calon PPPK yang menuntut kejelasan status, suasana berbeda terlihat di Kabupaten Pasaman Barat.
Aliansi R2–R3 Pasaman Barat memilih tidak bergabung dalam gelombang aksi tersebut.
Mereka justru menempuh jalur diplomasi, audiensi, dan doa sebagai bentuk perjuangan yang dianggap lebih elegan dan efektif.
Baca Juga: Wagub Erwan: Stunting Masalah Serius, Semua Pihak Harus Bergerak
Keputusan ini sontak menjadi sorotan karena jarang terjadi dalam dinamika gerakan honorer yang selama ini identik dengan aksi turun ke jalan.
Di tengah tensi tinggi isu PPPK nasional, pendekatan damai ala Pasaman Barat membuka sudut pandang baru tentang bagaimana aspirasi dapat disampaikan tanpa konfrontasi.
Aliansi R2–R3 Pasbar meyakini bahwa perjuangan tidak selalu harus melalui pengeras suara.
Baca Juga: Ini Dia 3 Faktor Penentu Gaji PNS Bisa Naik atau Tidak, Begini Penjelasan Resminya
Bagi mereka, diplomasi adalah jalan tengah yang menjaga profesionalisme sembari tetap menuntut keadilan hak.
Pilih Diplomasi dan Doa, Bukan Demo
Ketua Aliansi R2–R3 Pasaman Barat, Hariyono, menegaskan bahwa strategi perjuangan mereka bukan karena lemahnya semangat.
Tetapi karena jalur diplomasi sejauh ini mendapat respons positif dari pemangku kebijakan daerah.
“Kami terus berkoordinasi dengan jalan diplomasi karena sebelumnya beberapa kali audiensi sudah dilakukan dan diterima serta direspon baik oleh pimpinan daerah."
"Kami menunggu hasil sembari berdo’a demi masa depan PPPK,” ujar Hariyono dikutip FigurNews, 12 November 2025.
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa aliansi ini memilih pendekatan yang terukur dan tertata.
Bagi mereka, perjuangan tidak hanya soal suara yang keras, tetapi juga kesabaran dan langkah-langkah yang menghormati proses birokrasi.
Audiensi dengan DPRD dan Pemerintah Daerah Berjalan Positif
Aliansi R2–R3 Pasaman Barat sebelumnya telah melakukan beberapa kali audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, DPRD.
Baca Juga: Terungkap, AKBP Basuki Sering ke Kampus Untag Semarang Jemput Korban Dwinanda Linchia Levi
Hingga mempersiapkan jalur komunikasi ke tingkat provinsi.
Dalam berbagai pertemuan tersebut, mereka menyampaikan aspirasi utama.
Yakni kejelasan status PPPK penuh waktu, penyelarasan formasi, dan peninjauan ulang kebijakan penerimaan yang dinilai masih menyisakan ketidakadilan bagi honorer lama.
Pimpinan daerah merespons aspirasi tersebut secara terbuka dan menyatakan komitmen untuk meneruskan hasil pembahasan ke pihak provinsi dan pusat.
Baca Juga: Resmi Diterima Purbaya! Surat Menpan RB Bahas Kenaikan Gaji PNS 2026, Ini Penjelasannya
Respons positif inilah yang membuat aliansi semakin mantap untuk tidak memilih jalan demonstrasi.
Menjaga Citra Honorer, Menolak Konflik Jalanan
Keputusan tidak berdemonstrasi juga didasari keinginan menjaga marwah tenaga honorer.
Aliansi R2–R3 ingin menunjukkan bahwa perjuangan tetap bisa dilakukan tanpa mengganggu layanan publik dan tanpa menghadirkan ketegangan di jalanan.
Pendekatan ini disambut baik oleh sebagian masyarakat setempat yang menilai bahwa langkah diplomasi lebih mencerminkan integritas para tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi bertahun-tahun.
Namun, langkah ini bukan tanpa konsekuensi. Sebagian pihak menilai bahwa aksi turun ke jalan lebih efektif dalam menarik perhatian publik.
Meski begitu, aliansi tetap yakin bahwa hasil audiensi dan jalur resmi akan membawa solusi yang lebih pasti dan terhormat.
Harapan Terbesar, Kejelasan Nasib PPPK
Walaupun tidak memilih aksi demonstrasi, keinginan aliansi tetap sama.
Yakni memperoleh kepastian masa depan, mulai dari status, remunerasi, hingga penempatan formasi.
Mereka berharap pemerintah pusat segera mengatur kebijakan yang lebih adil.
Baca Juga: Grogi Level Dewa! Mobil Ujian SIM di Malang Terguling Gara-Gara Salah Injak Pedal
Terutama bagi tenaga honorer R2 dan R3 yang sudah mengabdi bertahun-tahun tetapi belum mendapatkan kepastian.
Sikap tenang dan terukur Aliansi R2–R3 Pasbar kini menjadi contoh bagaimana perjuangan dapat disuarakan tanpa harus mengorbankan ketertiban publik.
Langkah ini sekaligus membuka jalan untuk model advokasi baru yang lebih diplomatis dan bermartabat.***
