POJOKSATU.id - Di tengah tekanan anggaran dan penurunan proyeksi APBD 2026, Pemerintah Provinsi Jambi memberikan kabar baik bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pemprov memastikan bahwa Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) ASN tahun 2026 akan tetap utuh tanpa pemotongan, meskipun ruang fiskal daerah semakin terbatas.
Keputusan ini menjadi penegasan penting di saat berbagai daerah tengah berupaya menyeimbangkan beban belanja pegawai dengan penurunan pendapatan.
Baca Juga: Kesempatan Kedua! Cara Aktifkan Ulang Rekening Bansos Terblokir Judi Online
Terlebih, beberapa provinsi memangkas alokasi tunjangan demi menyesuaikan APBD yang ketat.
Namun Jambi mengambil sikap berbeda: hak ASN tetap dipertahankan, sekalipun anggaran terbatas menjadi tantangan utama tahun depan.
Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, yang menegaskan bahwa keputusan mempertahankan besaran TPP telah dibahas bersama Badan Anggaran DPRD.
Baca Juga: Apa Itu DTSEN dan Desil? Begini Cara Pemerintah Menentukan Penerima Bansos
“Sudah kita diskusikan dengan Banggar, tidak ada pemotongan terkait dengan TPP,” ujar Sudirman, dikutip dari Antara News, 14 Oktober 2025.
TPP ASN Jambi 2026 Tetap Utuh, Apa Dasar Keputusannya?
Terdapat beberapa faktor yang membuat Pemprov Jambi tetap berani mempertahankan TPP ASN secara penuh di tahun anggaran 2026.
1. Arahan Kemendagri, Tidak Boleh Ada Pemotongan
Kementerian Dalam Negeri secara tegas meminta seluruh pemerintah daerah untuk tidak melakukan pemotongan tunjangan ASN.
Baca Juga: BRI Percepat Pertumbuhan Inklusif, Salurkan KUR Rp147,2 Triliun ke 3,2 Juta Pelaku UMKM
Selama masih berada dalam batas kewajaran dan kemampuan fiskal daerah.
Arahan inilah yang menjadi dasar utama kebijakan Pemprov Jambi.
2. Hasil Perhitungan KPK, TPP Masih Kisaran 70% dari Ambang Maksimal
TPP ASN Jambi saat ini baru berada pada sekitar 70 persen dari batas maksimal yang direkomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dengan angka tersebut, besarannya dinilai tidak membebani APBD dan masih berada dalam batas kewajaran tunjangan berbasis kinerja.
Baca Juga: Top Up Pulsa IM3 dan 3 via BRImo, Berpeluang Dapat iPhone 17 Pro hingga Paket Umrah
3. Komitmen Menjaga Semangat Kerja ASN
Pemprov percaya bahwa menjaga TPP tetap utuh dapat mendorong kinerja ASN.
Terutama pada 2026 ketika pemerintah daerah menargetkan peningkatan layanan publik berbasis digital dan reformasi birokrasi.
APBD 2026 Sempat Jadi Kekhawatiran, Tapi Pemprov Jambi Yakinkan ASN
Sebelumnya, DPRD Jambi menyoroti proyeksi APBD 2026 yang turun cukup signifikan akibat penyesuaian belanja dan berkurangnya transfer pusat.
Baca Juga: TPG TW 3 Belum Cair? Coba Cek 5 Hal Ini Sebelum Panik
Kondisi ini sempat memunculkan kekhawatiran bahwa TPP ASN akan mengalami penyesuaian atau bahkan pemangkasan seperti beberapa daerah lain.
Namun Pemprov Jambi memastikan bahwa struktur anggaran sudah disesuaikan, dan TPP masuk dalam prioritas utama.
Dengan manajemen fiskal yang ketat, Pemprov menyatakan bahwa kebutuhan belanja pegawai termasuk TPP yang tetap bisa dipenuhi tanpa mengorbankan program strategis lainnya.
DPRD Mendukung TPP Utuh Demi Stabilitas Layanan Publik
Badan Anggaran DPRD Jambi menyatakan dukungan penuh atas langkah mempertahankan TPP.
Menurut mereka, menjaga tunjangan ASN tetap utuh akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik.
Dalam banyak kasus, pemotongan tunjangan dapat memengaruhi stabilitas dan motivasi aparatur di lapangan.
Karena itu, DPRD meminta Pemprov melakukan optimalisasi pendapatan daerah agar tekanan APBD tidak mengganggu kinerja ASN di tahun mendatang.
Baca Juga: Persiapan Wajib untuk Kuliah di Luar Negeri, Jangan Sampai Ada yang Terlewat!
Apa Implikasi Kebijakan Ini bagi ASN Jambi?
Keputusan mempertahankan TPP memiliki sejumlah dampak positif bagi ASN:
1. Hak ASN tetap terlindungi, tanpa adanya pengurangan nominal.
2. Kepastian anggaran 2026 lebih jelas, sehingga ASN dapat merencanakan kebutuhan finansial dengan tenang.
3. Dorongan peningkatan kinerja, karena TPP di Jambi menggunakan pendekatan berbasis capaian kerja dan disiplin pegawai.
Baca Juga: Guru Besar UMY Ungkap Proyek Whoosh Sangat Tertutup, Potensi Dugaan Korupsi di Skema Pembiayaan
4. Stabilitas layanan publik terjaga, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan administrasi.
Komitmen Pemprov Jambi untuk mempertahankan TPP ASN 2026 menjadi langkah strategis di tengah tekanan fiskal.
Meskipun anggaran terbatas, pemerintah daerah menegaskan tidak akan mengorbankan hak ASN sebagai pilar pelayanan publik.
Dengan demikian, 2026 diharapkan menjadi tahun yang stabil bagi ASN Jambi, sekaligus momentum untuk meningkatkan kualitas birokrasi di daerah.***
