POJOKSATU.id - Seleksi PPG Daljab Kemenag Batch 4 kembali menuai kritik setelah banyak guru mengaku gagal tanpa penjelasan apa pun.
Keluhan ini terutama datang dari guru mapel umum yang merasa proses seleksi tidak memberikan gambaran yang adil.
Mereka melihat mayoritas kelulusan justru didominasi oleh mapel agama, sementara mapel umum hanya menjadi pelengkap administrasi.
Ketidakjelasan ini membuat guru sulit memahami apa yang harus diperbaiki untuk pendaftaran berikutnya.
Baca Juga: Viral! Belajar Mobil di Jalan Umum, Satu Nyawa Melayang, Praktik Berbahaya yang Masih Dibiarkan
Situasi ini kembali memunculkan desakan agar Kemenag menjelaskan alasan ketidaklulusan secara terbuka.
Guru Mengaku Tidak Tahu Sama Sekali Mengapa Mereka Tidak Lulus PPG Batch 4
Banyak guru menyampaikan bahwa hasil PPG hanya menyatakan “Tidak Lulus” tanpa informasi tambahan.
Mereka tidak dapat mengetahui apakah penyebabnya adalah linieritas, kesalahan data, masa kerja, atau faktor lain yang diprioritaskan sistem.
Baca Juga: Hanya 8 dari 1060 BUMN yang Setor 95 Persen Dividen, Siapa Saja Para Raksasa Itu?
Guru merasa tidak diberi kesempatan memperbaiki berkas karena tidak ada petunjuk yang jelas.
Situasi ini membuat mereka berada dalam ketidakpastian yang melelahkan.
Tuntutan terhadap Kemenag untuk memberikan penjelasan lebih detail pun semakin menguat.
Guru Mapel Umum Merasa Di-php Karena Persentase Kelulusan Didominasi Mapel Agama
Guru mapel umum merasa pendaftaran PPG hanya formalitas karena hasilnya tidak mencerminkan pemerataan kesempatan.
Mereka melihat kelulusan untuk mapel agama jauh lebih tinggi dibandingkan mapel umum.
Kondisi ini menimbulkan dugaan bahwa kuota untuk mapel umum sebenarnya sangat kecil sejak awal.
Para guru merasa usaha mereka tidak dihargai karena ketimpangan terlihat begitu jelas.
Mereka mendesak agar Kemenag menjelaskan dasar pembagian kuota agar tidak menimbulkan spekulasi.
Tuntutan Transparansi Semakin Kuat Karena Banyak Guru Baru Lulus Sementara Guru Senior Gagal
Banyak guru senior yang telah mengabdi bertahun-tahun merasa heran ketika melihat daftar kelulusan lebih banyak diisi guru baru.
Baca Juga: Satu Triliun
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang kriteria seleksi dan prioritas kelulusan.
Guru ingin mengetahui apakah sistem benar-benar mempertimbangkan masa kerja atau tidak.
Ketidakjelasan ini membuat banyak guru merasa seleksi tidak konsisten dengan prinsip keadilan.
Tuntutan publikasi kriteria kelulusan menjadi semakin mendesak.
Ketidakjelasan Hasil Seleksi Membuat Guru Tidak Bisa Memperbaiki Data untuk Pendaftaran Selanjutnya
Karena tidak ada penjelasan penyebab ketidaklulusan, guru kesulitan melakukan evaluasi terhadap dokumen mereka.
Mereka memeriksa riwayat mengajar, linieritas, TMT, dan jam mengajar, tetapi tetap tidak menemukan petunjuk.
Guru merasa berjalan dalam kegelapan tanpa arahan yang jelas dari sistem.
Ketiadaan umpan balik membuat mereka tidak mengetahui langkah yang tepat untuk perbaikan.
Baca Juga: Hari Anak Sedunia, Fakta Mengejutkan, 1 dari 9 Anak Indonesia Masih Hidup Miskin
Kondisi ini justru memperbesar potensi kegagalan pada gelombang berikutnya.
Guru Meminta Kemenag Memperbaiki Sistem Penilaian dan Menyampaikan Faktor Kelulusan Secara Terbuka
Guru mendesak agar Kemenag menyediakan laporan hasil seleksi yang mencantumkan faktor penilaian secara rinci.
Mereka berharap minimal ada kategori penolakan seperti linieritas, prioritas daerah, atau kesalahan data.
Baca Juga: AKBP Basuki Sudah Tua, Bantah Punya Hubungan Asmara dengan Dosen Dwinanda Linchia Levi yang Tewas
Guru juga meminta sistem memberikan notifikasi otomatis jika ada berkas yang tidak memenuhi syarat.
Transparansi dianggap bukan hanya hak peserta, tetapi tanggung jawab penyelenggara untuk memastikan proses berjalan adil.
Dengan sistem yang lebih terbuka, guru setidaknya dapat mempersiapkan diri dengan arah yang jelas.
PPG Daljab Batch 4 telah memunculkan banyak pertanyaan serius mengenai transparansi dan keadilan seleksi.
Guru merasa gagal tanpa penjelasan membuat mereka tidak dapat memperbaiki data untuk gelombang berikutnya.
Ketimpangan kuota antar mapel dan ketidakkonsistenan kelulusan antara guru senior dan guru baru semakin mempertebal kritik.
Desakan transparansi kini menjadi suara kolektif dari guru seluruh Indonesia.
Jika Kemenag membuka faktor penilaian secara jelas, kepercayaan terhadap proses seleksi dapat kembali tumbuh.***
