POJOKSATU.ID — Tidak semua Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memiliki rekening bank atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Namun kabar baiknya, pemerintah memastikan bahwa bantuan sosial tetap dapat dicairkan tanpa hambatan melalui PT Pos Indonesia.
Terutama bagi penerima yang terkendala administrasi perbankan.
Mekanisme ini disiapkan agar tidak ada satu pun penerima yang berhak tetapi terhalang proses penyaluran.
Baca Juga: Pemecatan Dua Guru Masamba Dinilai Sah Secara Hukum, Presiden Turun Tangan Beri Rehabilitasi
Kebijakan pencairan bansos melalui PT Pos Indonesia bukan hal baru.
Namun pada 2025 mekanisme ini kembali diperkuat karena masih ditemukan KPM yang belum memiliki akses ke layanan perbankan.
Selain itu, terdapat wilayah tertentu terutama daerah pedesaan, terpencil, hingga kawasan yang infrastruktur digitalnya terbatas yang lebih mudah dijangkau melalui layanan kantor pos.
Pemerintah telah berupaya memperluas akses layanan keuangan melalui program KKS (Kartu Keluarga Sejahtera).
Baca Juga: Partai Demokrat Cirebon Bangun Kantor Permanen, Sekjen PD Apresiasi Kepemimpinan dr. Ratnawati
Yang bekerja sama dengan bank-bank penyalur Himbara, seperti BNI, BRI, Mandiri, dan BTN. Namun kenyataannya, masih ada sejumlah KPM yang:
1. Belum memiliki dokumen administrasi lengkap, seperti e-KTP atau KK terbaru.
2. Tinggal di daerah yang jauh dari kantor bank, sehingga sulit melakukan pembukaan rekening.
3. Tidak lolos verifikasi biometrik saat pembuatan rekening KKS karena kesalahan data kependudukan.
4. Belum mengikuti penjadwalan aktivasi KKS, sehingga status rekening masih pasif.
5. KKS lama rusak atau hilang, dan proses penggantian membutuhkan waktu.
Dalam kondisi seperti ini, pemerintah memberi jalur alternatif agar bantuan tetap cair yakni melalui PT Pos Indonesia.
Bansos melalui PT Pos biasanya disalurkan untuk penerima yang tidak memiliki rekening aktif, atau yang terdaftar untuk pencairan tunai, terutama untuk kategori:
Penerima BPNT non-tunai yang dialihkan ke tunai sementara.
Penerima PKH yang belum memiliki KKS aktif.
Penerima bansos reguler yang gagal salur melalui bank.
KPM yang membutuhkan verifikasi ulang data kependudukan.
Mekanisme pencairannya pun sangat sederhana dan tidak memerlukan rekening bank.
1. Pemberitahuan Melalui Pemerintah Desa atau Pendamping Sosial
Biasanya, pemerintah desa/kelurahan menerima daftar KPM yang pencairannya dialihkan ke PT Pos.
Informasi ini kemudian diumumkan di balai desa, grup RT, atau disampaikan langsung oleh pendamping PKH.
2. Jadwal Pencairan Ditentukan oleh PT Pos
PT Pos Indonesia kemudian menetapkan jadwal pencairan berdasarkan wilayah.
Baca Juga: Mau Jadi Ahli AI Masa Depan? Kenali Serunya Konsentrasi Artificial Intelligence di Universitas Ciputra Surabaya
Ada wilayah yang menggunakan sistem antrean di kantor pos, ada pula yang menggunakan Pos Giro Mobile dengan jadwal kunjungan ke kecamatan atau desa tertentu.
Ini mempermudah KPM yang tinggal jauh dari kota.
3. Verifikasi Identitas KPM
Saat tiba di kantor pos atau titik pencairan, KPM wajib menunjukkan e-KTP asli, Kartu Keluarga, Surat undangan pencairan (jika ada), Nomor registrasi bansos.
Petugas akan melakukan verifikasi identitas sebelum menyerahkan bantuan tunai.
4. Pencairan Ditunaikan Tunai di Loket Pos
Setelah lolos verifikasi, bantuan diberikan tunai langsung ke tangan KPM.
Petugas juga akan meminta tanda tangan atau sidik jari sebagai bukti penerimaan.
5. Tidak Ada Potongan Biaya
Sesuai ketentuan, KPM tidak boleh dikenakan biaya apa pun.
PT Pos tidak memotong nominal bantuan, dan tidak ada biaya administrasi tambahan karena seluruh biaya operasional ditanggung pemerintah.
Keunggulan Pencairan Bansos Melalui PT Pos Indonesia
1. Mudah Dijangkau untuk Wilayah Non-Perbankan
Banyak desa masih belum memiliki kantor bank.
Namun kantor pos jauh lebih tersebar, sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat pedesaan, kepulauan, dan wilayah terisolasi.
2. Aman dan Terverifikasi
PT Pos menerapkan verifikasi berlapis untuk memastikan identitas penerima sesuai daftar data bansos.
Hal ini mencegah terjadinya salah sasaran.
3. Tanpa Syarat Rekening
KPM tidak perlu membuat rekening bank yang memakan waktu dan dokumen tambahan.
Baca Juga: Rahasia Lolos UKPPPG Tahap 3 dan 4? Banyak yang Gagal Karena Abaikan Hal Sepele Ini!
Penerima cukup menunjukkan identitas.
4. Tersedia Layanan Jemput Bola
Di banyak wilayah, PT Pos menyediakan layanan Pos Mobile, di mana petugas datang langsung ke desa untuk menyalurkan bantuan secara terjadwal.
5. Prosesnya Cepat dan Transparan
Banyak KPM melaporkan bahwa pencairan di kantor pos rata-rata hanya membutuhkan waktu beberapa menit setelah nomor antrean dipanggil.
Ada beberapa faktor mengapa bantuan diarahkan ke PT Pos, di antaranya:
1. Rekening KKS tidak aktif atau dorman.
2. Nama pemilik rekening berbeda dengan data Dukcapil, sehingga transaksi gagal.
3. KPM tidak datang saat jadwal aktivasi rekening.
4. KKS fisik hilang atau rusak.
5. Kesalahan data NIK/KK di sistem, sehingga bank tidak bisa memproses.
6. Bank belum menyalurkan karena keterbatasan akses wilayah.
7. KPM baru masuk dalam daftar penerima sehingga belum memiliki rekening.
Baca Juga: Uang Duka Wafat hingga Santunan Pemakaman, Ini Rincian Hak Ahli Waris PNS Menurut Taspen!
Dalam kondisi ini, PT Pos menjadi solusi sementara hingga KPM menyelesaikan administrasi data.
KPM yang ingin kembali menggunakan rekening KKS atau rekening bank Himbara dapat melakukan langkah berikut:
1. Perbarui data kependudukan di Dukcapil (jika ada kesalahan nama, tanggal lahir, atau NIK).
2. Hubungi pendamping PKH atau operator SIKS-NG untuk melakukan pemutakhiran data.
3. Datang ke bank penyalur (BNI, BRI, Mandiri, BTN) untuk aktivasi atau pembaruan KKS.
4. Pastikan nomor HP aktif untuk menerima SMS pemberitahuan penyaluran.
Setelah data dinyatakan valid, penyaluran dapat kembali dilakukan melalui rekening KKS.
Tips Agar Pencairan Melalui PT Pos Lancar Tanpa Kendala
Bawa e-KTP asli dan jangan hanya fotokopi.
Datang sesuai jadwal yang ditentukan untuk menghindari antrean panjang.
Jika sedang sakit, bisa menunjuk anggota keluarga satu KK untuk mengambil bantuan dengan membawa dokumen lengkap.
Baca Juga: Pemecatan Dua Guru Masamba Dinilai Sah Secara Hukum, Presiden Turun Tangan Beri Rehabilitasi
Simpan struk penerimaan bansos sebagai bukti.
Pastikan nomor rumah sesuai data karena PT Pos terkadang melakukan pendataan ulang.
Bagi KPM yang belum punya rekening, belum memiliki KKS, atau memiliki rekening yang bermasalah.
Pemerintah menjamin bahwa pencairan bansos tetap dapat dilakukan melalui PT Pos Indonesia.
Mekanisme ini disiapkan agar tidak ada penerima yang dirugikan hanya karena kendala teknis perbankan.
Penyaluran melalui PT Pos dinilai aman, cepat, dan menjangkau daerah yang sulit diakses.
Selama KPM membawa identitas resmi dan terdaftar dalam data penerima, bantuan dipastikan tetap cair tanpa potongan biaya apa pun.
Dengan adanya jalur pencairan alternatif ini, pemerintah berharap bantuan sosial dapat tersalurkan secara lebih merata, tepat sasaran, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.***
