POJOKSATU.ID - Universal Health Coverage atau UHC semakin sering terdengar dalam pembahasan kesehatan di Indonesia.
Terutama sejak Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencakup hampir seluruh penduduk.
Apa sebenarnya UHC? Apa tujuan utamanya? Dan mengapa konsep ini menjadi pilar penting dalam pembangunan kesehatan modern?
Universal Health Coverage (UHC) adalah konsep sistem kesehatan yang memastikan seluruh orang.
Tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun domisili, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa kesulitan finansial.
Dalam istilah sederhana UHC berarti semua orang dapat berobat tanpa takut tidak mampu membayar.
Konsep ini direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai standar global untuk negara yang ingin membangun sistem kesehatan kokoh dan berkelanjutan.
UHC tidak hanya soal kartu BPJS atau kepesertaan jaminan kesehatan semata.
Tetapi memastikan bahwa layanan kesehatan tersedia, mudah diakses, terjangkau, berkualitas, dan tidak membuat masyarakat jatuh miskin karena biaya berobat.
Untuk memahami UHC, WHO menggunakan tiga pilar yang menjadi fondasi sistem:
a. Akses Pelayanan Kesehatan
Masyarakat harus dapat mengakses layanan kesehatan kapan saja dibutuhkan.
Baik layanan dasar (puskesmas, klinik), layanan rujukan, hingga layanan gawat darurat.
Akses juga mencakup, ketersediaan fasilitas, tenaga medis yang cukup, jarak tempuh yang wajar, dan layanan di kawasan terpencil.
b. Perlindungan Finansial
Layanan kesehatan tidak boleh membuat warga mengalami kesulitan finansial.
Artinya, masyarakat tidak perlu menjual aset atau berutang demi mendapatkan perawatan.
Baca Juga: Uang Duka Wafat hingga Santunan Pemakaman, Ini Rincian Hak Ahli Waris PNS Menurut Taspen!
Di Indonesia, perlindungan ini diberikan melalui BPJS Kesehatan, yang menanggung sebagian besar biaya layanan.
c. Pemerataan dan Keadilan
UHC menuntut kesetaraan. Semua orang kaya, miskin, kota, desa harus memperoleh hak yang sama.
Tidak boleh ada wilayah yang tertinggal atau pelayanan hanya bagus di kota besar.
Banyak orang mengira UHC sama dengan program asuransi kesehatan nasional.
Baca Juga: Pelaku Pembunuhan Mahasiswa Hukum UMA Medan Bonio Raja Gadja Ditangkap, Diduga Teman Korban Sendiri
Padahal, UHC jauh lebih luas. UHC Fokus pada akses, mutu, pembiayaan, pemerataan
Menuntut fasilitas, tenaga, dan mutu kemudian seluruh penduduk harus mendapat perlindungan kesehatan
UHC mengatur seluruh sistem kesehatan negara, maka denga itu UHC dikatakan sebagai tujuan kemakmuran negara.
Mengapa UHC Penting bagi Indonesia?
a. Beban Penyakit yang Semakin Tinggi
Indonesia menghadapi kenaikan penyakit kronis seperti, hipertensi, diabetes, jantung, dan stroke.
Penyakit-penyakit ini membutuhkan layanan jangka panjang dan biaya besar.
Tanpa UHC, jutaan keluarga bisa mengalami beban finansial berat.
b. Memastikan Setiap Orang Dapat Layanan Terbaik
Tanpa UHC, warga kurang mampu berisiko tidak mendapatkan layanan medis penting seperti operasi darurat, persalinan, imunisasi, dan pengobatan penyakit kronis.
UHC memastikan tidak ada warga yang terpinggirkan karena keterbatasan biaya.
c. Meningkatkan Produktivitas Nasional
Masyarakat yang sehat akan lebih produktif, berdaya saing, dan berkontribusi pada ekonomi negara.
Kesehatan bukan hanya kebutuhan individu, tetapi investasi nasional.
Indonesia telah mencatat langkah besar melalui BPJS Kesehatan.
Hampir semua penduduk telah menjadi peserta. Namun, UHC bukan hanya angka kepesertaan.
Ada tiga tantangan penting pada BPJS Kesehatan:
a. Peserta Nonaktif
Jutaan peserta BPJS berstatus terdaftar tetapi tidak aktif, biasanya karena tunggakan iuran.
Status ini membuat mereka tidak bisa menggunakan layanan saat butuh, sehingga secara prinsip belum memenuhi UHC.
b. Mutu Pelayanan Tidak Merata
Ada daerah dengan fasilitas sangat lengkap, tetapi ada pula daerah 3T yang kekurangan dokter, perawat, hingga obat-obatan.
c. Kesiapan Fasilitas Kesehatan
UHC mensyaratkan fasilitas yang mampu melayani beban kesehatan populasi.
Indonesia masih perlu memperkuat puskesmas, rumah sakit daerah, sistem rujukan, dan layanan primer.
Untuk memenuhi UHC, sebuah negara harus mengatur beberapa komponen:
1. Pembiayaan Berkelanjutan
BPJS Kesehatan menggunakan prinsip gotong-royong yang sehat membantu yang sakit, yang mampu membantu yang kurang mampu.
Ini menjadi fondasi perlindungan jangka panjang.
2. Distribusi Layanan Primer
Negara harus memperkuat layanan dasar seperti puskesmas, klinik pratama, dan pos pelayanan kesehatan.
Karena mayoritas masalah kesehatan dapat diselesaikan di layanan primer, bukan rumah sakit.
3. Standarisasi Mutu Layanan
Termasuk standar obat, standar pemeriksaan, standar rawat inap, dan kompetensi tenaga medis.
Mutu layanan tidak boleh bergantung pada kelas sosial.
4. Perlindungan Kelompok Rentan
UHC memastikan kelompok rentan seperti lansia, masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan masyarakat di daerah terpencil tetap mendapat akses layanan terbaik.
Baca Juga: Heboh! Warga Temukan Bayi yang Hampir Membeku di Tempat Sampah Cipayung
Secara kepesertaan, Indonesia sudah sangat tinggi.
Namun secara definisi WHO, UHC tidak hanya mengukur jumlah peserta, tetapi tiga aspek besar berupa akses, mutu, dan perlindungan finansial komprehensif.
Beberapa indikator sudah baik, tetapi masih ada peserta nonaktif, ketimpangan daerah, keterbatasan fasilitas, dan beban finansial kesehatan yang terus meningkat.
Dengan kata lain, Indonesia sudah mendekati, tetapi masih perlu memperkuat sistem agar UHC benar-benar universal.
Baca Juga: Jangan Salah! Tidak Semua Keluarga PNS Bisa Terima Pensiun. Ini Syarat Ahli Waris yang Diakui Negara
Ke depan, Indonesia perlu fokus pada penguatan puskesmas dan layanan primer, pemerataan tenaga medis, transformasi digital (telemedis, rekam medis elektronik).
Dilanjutkan dengan meningkatkan kualitas layanan KRIS dan stabilitas keuangan BPJS Kesehatan.
Jika konsisten, Indonesia berpeluang besar menjadi negara dengan sistem kesehatan modern yang kokoh dan inklusif.***
