POJOKSATU.id - Harapan ribuan calon PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Blitar untuk segera mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) kian mendekati kenyataan.

Pemerintah Kabupaten Blitar memastikan bahwa proses penetapan NIP kini telah mencapai tahap akhir.

Informasi ini disampaikan langsung oleh BKPSDM setempat.

Beliau mengungkapkan bahwa progres penetapan NIP kini berada pada angka 98 persen.

Baca Juga: Distribusi BBM di Bengkulu Dipastikan Aman, Pertamina Patra Niaga Sumbagsel Intensifkan Pengawasan

Menyisakan sedikit berkas yang masih membutuhkan verifikasi sebelum diserahkan kembali ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kabar positif ini sekaligus menjadi angin segar bagi para calon PPPK yang telah menantikan kepastian status kepegawaiannya sejak seleksi digelar beberapa bulan lalu.


Progres NIP Capai 98 Persen, Tinggal Menunggu Finalisasi

Menurut data resmi Pemkab Blitar, hampir semua berkas calon PPPK Paruh Waktu telah diverifikasi dan tinggal menunggu persetujuan resmi dari BKN.

Baca Juga: Berkas Bermasalah, Dua PPPK Paruh Waktu Banjarmasin Belum Bisa Dilantik, Sementara Ribuan Lainnya Lolos Administrasi

Ini berarti mayoritas calon PPPK sudah berada di tahap akhir menuju penerbitan SK.

Kepala BKPSDM Kabupaten Blitar, Achmad Budi Hartawan menyatakan,
“Progresnya sudah sekitar 98 persen. Kami masih menunggu 100 persen persetujuan NIP dari BKN."

"Kalau sudah selesai, kami siap memproses dan menyerahkan SK. Target kami, bulan ini tuntas,” tambahnya.

Baca Juga: Tangsel Sukses Raih Predikat Kota Berkinerja Baik dalam Program Percepatan Penurunan Stunting

Pernyataan itu disampaikannya dikutip dari Blitar Kawentar (Jawapos), Rabu (12 November 2025).

Pernyataan ini mempertegas posisi Blitar sebagai salah satu daerah dengan progres tercepat dalam pengangkatan PPPK Paruh Waktu.

Namun demikian, masih ada sejumlah kecil calon yang berkasnya belum memenuhi syarat administratif.


Masih Ada Calon Berstatus 'Batal Sementara'

Meski hampir semua berkas telah lengkap, Pemkab Blitar menyebut terdapat sekitar 20 calon PPPK Paruh Waktu yang statusnya masih “batal sementara”.

Baca Juga: Lewat Honda Bikers Day, Daya Group dan DAM Serahkan Mesin Air Minum untuk Yayasan Darul Azkia

Status ini diberikan karena ditemukan beberapa masalah seperti:

1. ketidaksesuaian nama di ijazah dengan KTP,

2. berkas pendukung belum lengkap,

3. dokumen pendidikan belum terverifikasi oleh lembaga terkait.

Kendala ini harus segera diperbaiki oleh calon PPPK agar tidak menghambat penerbitan NIP dan SK.

Baca Juga: ECOS Meluncurkan Pasar Penambangan Bitcoin yang Menurunkan Hambatan Masuk dan Menghadirkan Likuiditas Sejati ke Sektor Ini

BKPSDM menegaskan bahwa mereka telah memberikan pemberitahuan kepada para calon yang berkasnya bermasalah.

Namun, jika tidak dilakukan perbaikan tepat waktu, maka SK mereka akan tertunda atau bahkan berpotensi gagal diterbitkan.


Pemkab Blitar Beberkan Alur Pengesahan NIP

Dalam proses pengangkatan PPPK Paruh Waktu, penetapan NIP merupakan tahap krusial.

Baca Juga: Kapan PPPK Paruh Waktu 2025 Mulai Bekerja? Dan Kapan Gaji Mulai Cair? Ini Penjelasan Resmi dari BKN

Tanpa NIP yang disahkan BKN, calon PPPK tidak dapat menerima SK dan tidak dapat mulai bekerja sebagai ASN.

Prosesnya meliputi:

1. Verifikasi administratif oleh BKPSDM daerah.

2. Pengiriman berkas ke BKN untuk ditelaah ulang.

3. Penerbitan Pertek (Peraturan Teknis) oleh BKN sebagai dasar penetapan NIP.

4. Pengesahan NIP dan pengiriman kembali ke daerah.

5. Penerbitan SK dan TMT oleh instansi daerah.

Baca Juga: Sistem Rujukan BPJS Akan Diubah, Pasien Tak Lagi Dilempar-lempar ke Banyak RS

Dengan progres 98 persen, Blitar berada pada tahap empat, yaitu menunggu pengesahan penuh dari BKN untuk kemudian disampaikan ke BKPSDM.


Kemajuan Blitar Jadi Contoh Nasional

Dibandingkan banyak daerah lain yang masih berkutat pada verifikasi awal, Pemkab Blitar menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat pengangkatan PPPK Paruh Waktu.

Beberapa kabupaten lain melaporkan masih berada pada tahap 60–80 persen karena menghadapi kendala data atau keterlambatan perbaikan berkas.

Baca Juga: Jakarta Macet Total? Delapan Ruas Jalan Ditutup Demi Pengamanan Kunjungan Raja Yordania

Blitar dinilai berhasil menjaga ketepatan waktu proses administrasi, berkat koordinasi intensif dengan BKN dan penyisiran berkas secara berkala.

Kecepatan ini penting, karena semakin cepat NIP disahkan, semakin cepat pula:

1. SK diterbitkan,

2. PPPK bisa mulai bekerja,

3. gaji dan hak-hak kepegawaian dapat dicairkan.


Apa yang Harus Dilakukan Calon PPPK Selanjutnya?

BKPSDM Blitar mengimbau seluruh calon PPPK Paruh Waktu untuk:

1. Mengecek pemberitahuan resmi terkait status berkas,

Baca Juga: Keputusan Baru MenPAN RB, PPPK Paruh Waktu Dibatasi 7 Jabatan, Masa Kerja Setahun

2. Segera melengkapi dokumen yang kurang,

3. Memastikan tidak ada kesalahan nama, tanggal lahir, atau data pendidikan,

4. Menunggu info resmi jadwal penyerahan SK setelah NIP disahkan BKN.

Mereka yang berstatus “batal sementara” harus segera menyelesaikan perbaikan sebelum BKN menutup masa validasi tahap berikutnya.

Bagi ribuan calon yang menantikan kepastian, kabar ini menjadi tanda bahwa perjuangan panjang mereka akan segera terbayar.

Baca Juga: Benarkah PPPK Paruh Waktu Dapat Gaji Pensiun? Ini Penjelasan Regulasi Terbaru ASN 2025

Sementara bagi yang berkasnya masih bermasalah, waktu perbaikan harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar tidak tertinggal dari gelombang pelantikan.***