POJOKSATU.id - Kekecewaan mendalam dirasakan para pendidik di seluruh Indonesia.
Forum Komunikasi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menilai bahwa janji pemerintah menyejahterakan guru hanyalah omon-omon belaka.
Sudah bertahun-tahun guru PPPK menunggu realisasi janji kenaikan tunjangan dan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG), namun hingga kini hasilnya nihil.
Banyak dari mereka akhirnya harus bertahan hidup dengan gaji pas-pasan, bahkan terpaksa berutang hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Baca Juga: Bupati Lobar Bongkar Mafia Honorer, Pemkab Buka Jalur Pengaduan Lewat WhatsApp
Forum Guru PPPK Nilai Pemerintah Ingkar Janji
Pernyataan keras ini disampaikan langsung oleh Forum Komunikasi Guru PPPK Kabupaten Jember pada Sabtu 8 November 2025, melalui siaran pers yang dikutip dari JPNN.com.
Mohamad Sanur, mengkritik ketidaksesuaian antara janji dan realisasi TPG dari pemerintah.
Janji penyaluran TPG bulanan sebagai wujud apresiasi dan peningkatan kesejahteraan dinilainya hanya omong kosong.
Ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak lebih dari isapan jempol belaka.
Pernyataan ini dikutip dari Pengurus Forum Komunikasi Guru PPPK Jember, pada Sabtu (8/11/2025).
Menurut Sanur, para guru sudah berkali-kali menyuarakan keluhan ke dinas dan kementerian terkait.
Baca Juga: Contoh Soal Literasi PPG Calon Guru 2025 Lengkap dengan Pembahasan dan Cara Menjawabnya
Namun tidak ada kejelasan mengenai waktu pencairan maupun regulasi pasti terkait kenaikan tunjangan tersebut.
Ia menyebut bahwa kesejahteraan guru hanya dijadikan bahan retorika politik, padahal para pendidik di lapangan setiap hari bekerja membentuk generasi bangsa tanpa jaminan ekonomi yang layak.
TPG Jadi Harapan Utama Guru PPPK
Forum guru menegaskan bahwa tunjangan profesi merupakan satu-satunya napas finansial bagi ribuan guru PPPK dan honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun.
Sebagian besar guru PPPK memiliki gaji pokok yang tidak sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab mereka.
Akibatnya, TPG menjadi tumpuan ekonomi keluarga.
Baca Juga: Cek Sekarang! In Rincian Gaji Pokok PNS dan PPPK 2025 Lengkap dengan Tunjangan Terbarunya
Namun, dengan realisasi yang terus tertunda, kondisi keuangan banyak guru kian terpuruk.
Disebutkan, sejumlah guru PPPK bahkan terpaksa mengambil pinjaman daring (pinjol) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Akibat dari belum cairnya TPG selama berbulan-bulan.
Ungkapan Kekecewaan di Media Sosial
Kekecewaan para guru PPPK juga ramai di media sosial.
Baca Juga: Lolos UKPPPG Guru Tertentu? Ini Tahapan Selanjutnya yang Harus Anda Siapkan
Melalui unggahan akun komunitas guru di Instagram @forum_guru_pppk pada 8 November 2025, disampaikan pesan sindiran kepada pemerintah:
“Selamat kepada seluruh peserta PPPK yang menerima SK! Namun janji kesejahteraan bagi guru honorer dan PPPK belum juga tuntas. Kami menuntut realisasi, bukan hanya kata.”
Unggahan tersebut ramai dibagikan warganet, terutama para guru yang merasa senasib.
Baca Juga: 7 Tempat Wisata Murah di Surabaya Cocok Buat Healing Cepat di Tengah Kota! No 4 Kamu Wajib Datang
Banyak komentar bernada getir, menyebut bahwa “menjadi guru di Indonesia adalah pengabdian yang tak dijamin kesejahteraan.”
Janji Pemerintah yang Masih di Udara
Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah berulang kali menyampaikan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru PPPK.
Terutama melalui kebijakan TPG bulanan, kenaikan tunjangan kinerja, dan percepatan SK PPPK.
Namun, kenyataannya di lapangan berbeda jauh.
Masih banyak daerah yang belum memiliki anggaran cukup untuk membayar tunjangan tersebut, sementara proses birokrasi di pusat juga berjalan lambat.
Baca Juga: Guru Madrasah Lulus Seleksi PPPK, Tapi Belum Diangkat, DPR Soroti Ketimpangan Dana Pendidikan
Forum guru meminta agar Kementerian Pendidikan, Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian PAN-RB turun tangan langsung mengatasi persoalan ini, bukan hanya saling melempar tanggung jawab.
Pemerintah Diminta Buka Data TPG
Selain menyoroti lambatnya realisasi tunjangan, Forum Guru PPPK juga meminta transparansi data penerima TPG.
Mereka menduga ada ketidakteraturan dalam pendataan yang menyebabkan keterlambatan penyaluran di sejumlah daerah.
Ia berharap pemerintah benar-benar menepati janji kesejahteraan yang telah diucapkan berkali-kali dalam berbagai kesempatan.
Bukan sekadar menjadikannya slogan menjelang tahun politik.
Keluhan Forum Guru PPPK menjadi sinyal keras bahwa reformasi pendidikan tidak akan berjalan tanpa keadilan bagi pendidik.
Guru adalah ujung tombak pembentukan generasi, namun jika kesejahteraannya diabaikan, kualitas pendidikan pun terancam stagnan.
Baca Juga: Prabowo: Pemimpin Sejati Harus Pahami Arah Perjuangan Bangsa
Kini publik menunggu langkah konkret pemerintah pusat untuk membuktikan bahwa janji kesejahteraan bukan hanya omon-omon, melainkan komitmen nyata bagi masa depan pendidikan Indonesia.***
