POJOKSATU.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purubaya Yudhi Sadewa, memastikan realisasi kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mulai berlaku efektif per 1 Oktober 2025.
Kepastian ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Dalam paparannya, Purubaya menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema penempatan dana di sejumlah bank milik negara guna memperkuat likuiditas sistem keuangan.
Dana tersebut akan didistribusikan antara lain ke Bank Mandiri Rp55 triliun, BRI Rp55 triliun, BNI Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.
“Dengan injeksi dana ini, bank tidak punya alasan untuk menahan likuiditas. Justru mereka harus lebih proaktif mencari proyek yang produktif untuk membiayai sektor riil,” ujar Purubaya, dikutip Kamis (2/10/2025).
Dorong Kredit, Turunkan Bunga
Purubaya menegaskan tambahan likuiditas akan mendorong perbankan menurunkan suku bunga simpanan.
Baca Juga: 5 Destinasi Wisata Hits di Tangsel yang Bikin Liburan Makin Seru
Ketika bunga bank turun, masyarakat akan terdorong meningkatkan konsumsi, sementara pelaku usaha akan lebih berani mengambil kredit.
“Kalau pengalaman 2021, begitu dana pemerintah masuk ke sistem, hanya butuh waktu sekitar satu bulan untuk melihat peningkatan penyaluran kredit,” jelasnya.
Meski demikian, Menkeu mengakui bahwa perbankan masih berhati-hati menyalurkan kredit di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
Pemerintah, kata dia, akan tetap memantau efektivitas kebijakan ini, meskipun belum ada regulasi khusus yang mengikat penggunaan dana tersebut.
Baca Juga: Aksi Arogan Konvoi Nmax Hadang Bus di Tikungan Ciwidey, Kini Kena Batunya
“Kami menghimbau agar bank tidak hanya menaruh dana di instrumen aman, tetapi menyalurkannya ke sektor produktif. Kalau tidak, akan ada biaya yang mereka tanggung,” kata Purubaya.
Menkeu optimistis tambahan likuiditas ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa menimbulkan inflasi berlebih. Menurutnya, inflasi baru akan meningkat signifikan apabila pertumbuhan ekonomi telah menembus 6,5 persen.
“Ini prinsip dasar kebijakan moneter. Selama ekonomi belum terlalu panas, injeksi dana justru akan mempercepat perputaran sektor riil,” tegasnya.
Kebijakan ini menunjukkan strategi pemerintah yang tidak hanya fokus pada belanja negara, tetapi juga mendorong fungsi intermediasi perbankan.
Baca dan kirim komentar untuk artikel lainnya melalui apps kami:
Versi Android
Versi iOS
Channel Whatsapp
Fanpage Edugov
Namun, tantangannya adalah apakah perbankan berani mengambil risiko menyalurkan kredit ke sektor-sektor produktif, bukan sekadar menempatkan dana di instrumen aman. ***
