POJOKSATU.id – Istilah Sekolah Rakyat belakangan ini kembali meluas dan jadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Asta Cita keempat ini berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya masyarakat miskin.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa anak orang miskin tidak boleh miskin lagi.
"Kita sekolahkan, dan nanti mereka akan mengangkat keluarganya," ucap Prabowo.
Baca Juga: Cara Mudah Login dan Cetak Kartu Sulingjar 2025 untuk Guru dan Kepala Sekolah
Kalimat yang sederhana, tapi mengandung janji besar: memutus rantai kemiskinan antar generasi lewat pendidikan.
Namun, di balik gegap-gempita politik hari ini, Sekolah Rakyat bukanlah istilah baru.
Ia punya sejarah panjang, lahir sebagai perlawanan terhadap sistem pendidikan yang kaku dan elitis.
Di masa lalu, gagasan Ki Hajar Dewantara lewat Taman Siswa, atau perguruan rakyat yang muncul di berbagai kota, menjadi alternatif bagi mereka yang terpinggirkan.
Baca Juga: Momentum 20 Tahun Himpaudi, Perjuangan Guru PAUD Nonformal Belum Usai
Filosofinya jelas: pendidikan bukan komoditas, melainkan hak setiap orang. Pendidikan harus memerdekakan batin, bukan sekadar mengisi kepala dengan informasi.
Dalam dunia teori, kita bisa menemukan jejak Paulo Freire. Lewat Pedagogy of the Oppressed, ia menyebut pendidikan sejati adalah proses membangkitkan kesadaran kritis.
Murid tidak boleh diperlakukan sebagai wadah kosong yang diisi pengetahuan, melainkan sebagai manusia yang diajak berdialog.
Dalam tradisi sekolah rakyat, guru dan murid berdiri di posisi setara, sama-sama belajar, sama-sama mencari cara menghadapi realitas sosial.
Pendidikan, dengan begitu, bukan sekadar jalan menuju pekerjaan, tapi juga alat pembebasan.
Kembali ke Indonesia hari ini, kemunculan Sekolah Rakyat versi negara tentu punya alasan. Ketimpangan pendidikan formal masih jadi masalah kronis.
Oktober tahun lalu, publik digegerkan berita tiga murid SD di Banten yang dikeluarkan dari sekolah karena menunggak biaya. Mereka berprestasi, tapi tetap terhalang biaya.
Beberapa bulan kemudian, kasus serupa muncul di Medan: seorang murid kelas 4 SD dilarang ikut pelajaran karena menunggak bayaran tiga bulan.
Baca Juga: Bunda Wajib Tahu, Ini Dia 10 Tips Mudah Stimulasi Bicara Anak yang Bisa Diterapkan di Rumah
Kisah-kisah seperti ini menegaskan bahwa pendidikan formal, betapapun modern kurikulumnya, masih sering gagal menyentuh akar persoalan rakyat kecil.
Sekolah Rakyat di bawah Prabowo–Gibran dimaksudkan untuk menjawab itu.
Negara menjanjikan pendidikan gratis dengan fasilitas lengkap: asrama, makan, pakaian seragam, hingga kebutuhan dasar lain ditanggung sepenuhnya.
Target utamanya jelas: anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, terutama mereka yang tercatat dalam desil 1 dan 2 menurut Badan Pusat Statistik, yaitu 20 persen lapisan terbawah penduduk.
Baca Juga: Anak Sering Emosi? Awas Harus Waspada ADHD, Begini Cara Efektif Menanganinya di Rumah
Dengan begitu, sekolah ini bukan hanya ruang belajar, tapi juga jaring pengaman sosial.
Namun, program sebesar ini tidak bisa dilepaskan dari tantangan.
Transparansi dalam seleksi siswa, efektivitas guru, tata kelola anggaran, sampai pengadaan fasilitas harus dijaga agar tidak berubah jadi lahan penyimpangan.
Banyak yang khawatir duplikasi anggaran dengan sekolah negeri, atau bahkan nepotisme dalam penentuan siswa. Semua itu bisa merusak kepercayaan publik.
Di sisi lain, ada juga dimensi ideologis yang tak bisa diabaikan. Sekolah Rakyat di masa lalu lahir dari komunitas akar rumput, bukan dari birokrasi.
Ia menjadi ruang alternatif, tempat warga membangun solidaritas, berbagi pengalaman, dan merumuskan strategi bertahan hidup.
Kini, ketika istilah itu diadopsi negara, tantangannya adalah menjaga agar semangat itu tidak hilang.
Bahwa pendidikan tetap berpihak pada manusia, bukan sekadar proyek pembangunan.
Meski begitu, ada harapan. Jika dikelola dengan jujur dan berpijak pada nilai-nilai pembebasan, Sekolah Rakyat bisa menjadi jembatan: menghubungkan warisan gerakan rakyat dengan komitmen negara.
Baca Juga: Menyongsong Sekolah Rakyat: Tahap 1C Dikebut Rampung September 2025
Ia bisa jadi ruang di mana anak-anak dari keluarga miskin menemukan kesempatan yang setara, dan sekaligus mengingatkan bahwa pendidikan sejati bukan hanya soal ijazah, melainkan keberanian untuk membebaskan diri dari ketidakadilan.
Pada akhirnya, Sekolah Rakyat akan dinilai bukan dari seberapa megah bangunannya, melainkan dari seberapa besar ia mengubah hidup para muridnya.
Jika itu tercapai, maka program ini bukan hanya janji politik, melainkan tonggak sejarah baru.
Di luar itu semua, Sekolah Rakyat juga bisa dibaca sebagai eksperimen politik pendidikan yang menarik.
Baca Juga: Beda Sri Mulyani dan Purbaya Yudhi Sadewa Versi Ekonom Senior Yanuar, Monetaris vs Keynesian
Ia menempatkan rakyat miskin sebagai pusat perhatian, bukan sekadar angka statistik yang ditampilkan dalam laporan tahunan kementerian.
Jika ia berjalan konsisten, generasi baru dari kalangan miskin ekstrem berpeluang tumbuh dengan rasa percaya diri yang lebih kuat, bukan hanya karena disekolahkan, melainkan karena merasa diakui keberadaannya.
Maka, lebih dari sekadar kebijakan teknis, Sekolah Rakyat adalah soal bagaimana negara menebus janji konstitusionalnya.
Baca dan kirim komentar untuk artikel lainnya melalui apps kami:
Channel Whatsapp Pojoksatu.id serta Fanpage Edugov
Semoga artikel ini bisa memberikan penjelasan singkat tentang Sekolah Rakyat yang jadi salah satu program prioritas Pemerintahan Prabowo-Gibran.***
