POJOKSATU.id — Sejumlah akademisi UGM menggelar Diskusi Pojok Bulaksumur bertajuk “Antara Hak Bersuara dan Stabilitas Bangsa: Menelaah Demonstrasi Indonesia Terkini” di Selasar Tengah Gedung Pusat UGM, Kamis (4/9).
Forum ini menyoroti maraknya aksi mahasiswa dan masyarakat sipil dalam beberapa pekan terakhir.
Gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil dalam beberapa pekan terakhir dipandang bukan sekadar reaksi spontan, melainkan lahir dari tekanan sosial-ekonomi yang menumpuk sejak pandemi.
Baca Juga: Lebih dari 206 Ribu Guru Agama Ikuti PPG 2025, Kemenag Percepat Sertifikasi
sejumlah akademisi menyoroti berbagai faktor yang memicu aksi, mulai dari represifnya aparat hingga jarak antara rakyat dan elite politik.
Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM, Munjid, menilai tindakan aparat yang berlebihan justru memperbesar kemarahan publik.
Ia mengingatkan bahwa problem utama terletak pada kondisi sosial-ekonomi yang semakin berat, bukan sekadar isu tunggal.
“Tindakan represif hanya akan menambah amarah publik, karena kemarahan masyarakat saat ini dipicu kondisi sosial ekonomi yang makin berat,” ujarnya.
Baca Juga: Google Photos Hadirkan Veo 3, Begini Cara Ubah Foto Jadi Klip Video Sinematik
Munjid juga menyoroti jauhnya jarak antara aspirasi publik dan parlemen, yang diperparah oleh partai politik yang gagal bertransformasi pascareformasi 1998.
Menurutnya, tanpa tekanan publik, kebijakan politik cenderung hanya melayani kepentingan elite semata.
“Kalau kekuasaan tidak dipaksa dan dikontrol secara efektif, ia hanya akan bekerja untuk dirinya sendiri, bukan untuk rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, dosen Ilmu Politik FISIPOL UGM, menilai pola demonstrasi saat ini berbeda dibanding satu dekade lalu.
Baca Juga: Efektif dan Tanpa Bebani Guru Murid! Direktur KSKK Jelaskan Tata Kelola Madrasah Modern
Ia menyebut peran influencer di media sosial kini lebih dominan dibanding organisasi mahasiswa.
Meski begitu, ia melihat arah tuntutan masyarakat makin jelas, meski respons pemerintah belum substansial.
“Aksi damai di Yogyakarta Senin lalu menunjukkan masyarakat bisa kritis dengan cara bermartabat. Ini bisa jadi role model bagi bangsa,” kata Alfath.
Ia juga menyoroti gagalnya reformasi kepolisian yang membuat institusi ini rentan dipolitisasi.
Baca Juga: Efektif dan Tanpa Bebani Guru Murid! Direktur KSKK Jelaskan Tata Kelola Madrasah Modern
Paradoks antara hidup sederhana masyarakat dan fasilitas pejabat, lanjutnya, memperlebar jurang ketidakpercayaan publik.
“Negara telah gagal melindungi masyarakat, sehingga kemarahan publik muncul sebagai akumulasi kekecewaan atas kebijakan yang regresif,” ujarnya.
Dari sisi psikologis, Guru Besar Fakultas Psikologi UGM Prof. Dr. Faturochman menilai partisipasi mahasiswa dan Gen Z dalam aksi lahir dari kekecewaan mendalam, bukan sekadar ikut-ikutan.
Ia menegaskan bahwa generasi muda justru punya sensitivitas tinggi terhadap isu keadilan sosial.
“Ketika orang kecewa dan tidak ada tanda-tanda perubahan, maka kesesakan itu akan melahirkan perlawanan. Ini reaksi yang wajar dalam kehidupan sosial,” tuturnya.
Faturochman menambahkan, relasi antara pemimpin dan rakyat harus dibangun atas dasar penghormatan, bukan empati sesaat.
“Yang lebih mendasar dari empati adalah rasa hormat. Rakyat ini punya potensi besar, dan ketika tidak dihormati, maka kepercayaan akan hilang,” tegasnya.
Di akhir diskusi, para narasumber sepakat bahwa demonstrasi yang terjadi tidak boleh dipandang sebagai ancaman, melainkan cerminan kegelisahan publik yang harus dijawab serius oleh negara.
Baca Juga: Karangan Bunga Duka Cita dari Hercules untuk Korban Pembunuhan Sekeluarga di Indramayu
Respons instan dianggap tidak cukup, sebab akar persoalan ada pada struktur politik dan institusi yang belum sepenuhnya menjalankan mandat rakyat.
Baca dan kirim komentar untuk artikel lainnya melalui apps kami:
Versi Android
Versi iOS
Channel Whatsapp
Fanpage Edugov
Mereka menekankan pentingnya reformasi menyeluruh, mulai dari kepolisian, partai politik, hingga pembukaan ruang partisipasi rakyat yang lebih luas. ***
