POJOKSATU.id — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti isu gaji guru dan dosen yang dinilai masih rendah di Indonesia.
Dalam forum Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (7/8/2025), ia mempertanyakan apakah beban gaji guru dan dosen harus sepenuhnya ditanggung negara atau bisa melibatkan peran serta masyarakat.
“Banyak di media sosial mengatakan, menjadi guru atau dosen tidak dihargai karena gajinya tidak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara? Ataukah ada partisipasi dari masyarakat?” ujar Sri Mulyani.
Selanjutnya, Sri Mulyani menjelaskan anggaran pendidikan dalam APBN 2025 dibagi menjadi tiga klaster.
Baca Juga: Sri Mulyani Pastikan Anggaran Sekolah Rakyat 2026 Naik, Ini Penyebabnya
"Klaster pertama adalah anggaran yang dialokasikan untuk benefitnya adalah para murid sampai mahasiswa."
"Klaster kedua untuk guru dan dosen itu belanjanya mulai dari gaji sampai dengan tunjangan kinerja. Klaster ketiga untuk sarana prasarana," jelasnya.
Porsi dan Program Anggaran
Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan Rp724,3 triliun atau 20 persen dari APBN untuk sektor pendidikan.
Dari jumlah tersebut, Rp297,2 triliun dialokasikan untuk Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Rp347,1 triliun untuk Transfer ke Daerah (TKD) yang mayoritas digunakan untuk mendukung pendidikan dasar dan menengah, termasuk gaji guru.
Baca Juga: Berani Uji Ilmu? 10 Contoh Soal Akidah Akhlak Kelas 10 yang Bikin Kamu Mikir Keras
Beberapa program yang didanai antara lain KIP kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa, PIP untuk 20,4 juta siswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 9,1 juta siswa.
Bantuan Operasional PTN bagi 197 perguruan tinggi, beasiswa LPDP untuk 36 ribu penerima, digitalisasi pembelajaran, tunjangan profesi guru non-PNS untuk 477,7 ribu guru, sertifikasi 666,9 ribu guru, hingga pembangunan/rehabilitasi 22 ribu sekolah.
Selain itu, anggaran tersebut juga mencakup Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan Sekolah Unggulan, dan pembangunan Sekolah Rakyat.
Kolaborasi Masyarakat dan Tantangannya
Menurut Sri Mulyani, keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan guru dan dosen bukanlah konsep baru di dunia internasional.
Di sejumlah negara, sektor industri kerap bekerja sama dengan universitas untuk mendanai riset sekaligus memberikan insentif tambahan bagi dosen.
Pada tingkat sekolah, partisipasi komunitas dan orang tua murid juga menjadi sumber dukungan untuk menutup kekurangan biaya operasional maupun kesejahteraan tenaga pengajar.
Namun, ia mengakui penerapan konsep ini di Indonesia memiliki tantangan yang cukup besar.
Menurutnya, adanya perbedaan kemampuan ekonomi antarwilayah masih menjadi kendala utamanya.
Sekolah di perkotaan dengan orang tua yang mampu mungkin bisa menghimpun dana tambahan, sedangkan di daerah tertinggal hal ini sulit dilakukan.
Selain itu, ia menambahkan keterlibatan pihak swasta juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, seperti intervensi terhadap kurikulum demi kepentingan sponsor.***
Kirim komentar dan baca artikel Pojoksatu.id lainnya melalui aplikasi kami di bawah ini:
