POJOKSATU.ID - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menerbitkan kebijakan terkait rombongan belajar (Rombel).
Pada tahun ajaran baru 2025/2026, Rombel untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi 50 orang per kelas.
Jumlah tersebut relatif banyak, dan menimbulkan pertanyaan untuk efektivitas dalam proses belajar mengajar antara guru dan murid dalam kelas.
Baca Juga: Kejagung Belum Ada Tetapkan Tersangka Laptop Chromebook Berbiaya Hampir Rp 10 Triliun
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) ikut mengkritisi kebijakan itu.
Sekjen FSGI Fahriza Marta Tanjung memandang kebijakan tersebut dapat mempengaruhi kualitas belajar mengajar.
"Jelas sangat memengaruhi kualitas pembelajaran. Bagaimana mungkin seorang guru bisa melaksanakan pembelajaran dan penilaian dengan baik jika siswa yang dihadapi sampai 50 orang dalam 1 kelas," kata Fahriza, dikutip Pojoksatu.id Selasa (15/7/2025).
Baca Juga: Partai Besutan Prabowo Ultimatum Kemendagri dan KPU di Lima Wilayah, Ini Masalahnya
Lebih lanjut Fahriza memberikan contoh salah satu guru PKN dengan jam mengajarnya 2 jam pelajaran (JP) per kelas karena untuk memenuhi syarat minimal JP maka harus mengajar 12 kelas. Sehingga diperoleh syarat minimal 24 JP.
"Jika siswa 36 per kelas maka ia akan berhadapan dengan 432 siswa dalam 1 minggu. Tapi kalau siswa 50 per kelas maka ia akan berhadapan dengan 600 siswa dalam 1 minggu," ujar Fahriza.
Oleh karena itu, Fahriza meragukan efektivitas kebijakan tersebut.
Fahriza khawatir dampaknya malah membuat proses belajar mengajar menjadi sia-sia.
"Bagaimana mau membelajarkan siswa dengan baik? Padahal sesuai dengan kurikulum sekarang, guru harus mengenali karakter siswa secara individu, membelajarkan dan memberikan penilaian juga orang per orang. Kalau sudah seperti ini posisi guru sangat memprihatinkan," tambah Fahriza.
Sementara itu, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat Iu Rusliana mengatakan sekolah-sekolah yang dikelola majelis pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan non formal Muhammadiyah terdampak akibat kebijakan tersebut.
Rusliana menyebutkan beberapa sekolah hingga sekolah favorit jumlah siswa yang mendaftar berkurang.
Baca Juga: Kuasa Hukum Roy Suryo Sesalkan Laporan Jokowi Soal Pencemaran Nama Baik Naik Tahap Penyidikan
"Secara umum bisa dikatakan kami sangat terdampak kebijakan tersebut di beberapa sekolah," ucap Rusliana, Senin (14/7/2025).
Dicontohkan Rusliana, sekolah Muhammadiyah di Sukabumi dan Depok serta Garut terdampak.
Salah satu sekolah SMK di Garut meluluskan 206 siswa sedangkan yang mendaftar 153 orang.
Sementara itu sekolah favorit SMK Muhammadiyah 1 Cikampek meluluskan 789 orang sedangkan yang mendaftar berkurang menjadi 642 orang. Namun begitu, salah satu sekolah di Cirebon stabil.
Baca Juga: Roy Suryo Sebut Ijazah Jokowi Beda Jauh dengan Ijazah Asli Alumni UGM Wisuda Tahun 1985
Rusliana menyebut keberadaan siswa-siswa tersebut sangat membantu sekolah. Sebab biaya studi para siswa berkontribusi terhadap operasional sekolah
"Kami berharap pemerintah kalau mau ngambil kebijakan dikaji dulu mendalam. Bukan apa-apa, karena kami swasta berjuang dari awal dari puluhan tahun lalu dari sejak Indonesia merdeka bahkan Muhammadiyah sebelum itu," ungkap Iu Rusliana.
Rusliana berharap pemerintah menghargai perjuangan sekolah-sekolah swasta yang sudah membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan yang tidak ter-cover oleh pemerintah sendiri.
Rusliana memahami alasan pemerintah menambah kuota rombel untuk meningkatkan angka partisipasi kasar.
Namun, ia mengingatkan bagaimana kualitas pembelajaran di kelas apabila jumlah siswa mencapai 50 orang.
Rusliana pun meminta agar Gubernur Jawa Barat banyak bertanya kepada pakar pendidikan apalagi di Jawa Barat banyak kampus terkemuka yang dapat memberikan pandangan terkait itu.
Baca Juga: Hasto Kristiyanto Tak Perintahkan Harun Masiku Agar Menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan
"Jangan ugal-ugalan mengambil kebijakan, hargai perjuangan (sekolah) swasta yang selama ini melakukan upaya proses pendidikan yang itu tidak bisa ter-cover oleh negara," kata dia.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku siap dihujat, dikritik dan digugat bahkan menderita demi masa depan pendidikan anak bangsa Jawa Barat ke depan.
Dedi jugamenyebutkan memimpin bukan jalan yang mudah dan pasti menderita.
Baca Juga: Belum Jelas Apa Isi Suara Mendesah di Speaker Gelora Bung Karno, Tapi Pengelola Sudah Minta Maaf
"Pemimpin itu harus siap menerima hujatan, kritikan, tuntutan bahkan gugatan. Saya memetik pelajaran berharga dari para pendiri bangsa yang mengingatkan bahwa memimpin itu menderita," ucap Dedi beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan akan menyelamatkan pendidikan anak-anak Jawa Barat dan lainnya. Dedi Mulyadi mengaku siap dan rela untuk dihujat oleh masyarakat atau warganet.
Ia menyebut hujatan dan kritikan tersebut muncul saat dirinya mengambil kebijakan menambah murid dalam satu kelas menjadi 50 orang untuk mengurangi angka putus sekolah.
Baca Juga: Kriminolog Haniva Sebut Jika Arah Lakban Mulai dari Mulut, Arya Daru Kemungkinan Dibunuh
Dedi menyebut kebijakan tersebut bersifat tentatif dan apabila di wilayah tertentu khususnya terpencil kekurangan sekolah.
Dengan begitu, ia mengatakan anak-anak di sekitar sekolah dengan radius jauh bisa mendaftar ke sekolah tersebut.
Sedangkan dengan daerah yang banyak sekolah maka tidak perlu menambah murid.
Dedi mencontohkan apabila kuota di salah satu SMA negeri sebanyak 480 siswa. Sedangkan yang mendaftar 500 orang maka ke 20 siswa dapat dimasukkan ke sekolah.
"Banyak orang yang menggoreng narasi penambahan jumlah murid maka banyak yang salah persepsi," kata dia.
Dedi menjanjikan tiga tahun ke depan Jawa Barat nol persen anak putus sekolah.
Baca Juga: Ramai Atlet PON Aceh-Sumut 2024 Belum Terima Bonus, Menpora: Itu Tanggungjawab Pemda
Terkait sekolah swasta yang terdampak kebijakan tersebut, Dedi menyebut akan mengumpulkan sekolah swasta membahas soal kekurangan murid. ***
