POJOKSATU.ID - Pemerintah Kota Bandung menyatakan kesiapannya untuk mendukung inisiatif Kementerian Sosial dalam membangun Sekolah Rakyat.

Meskipun demikian, keterbatasan lahan menjadi kendala utama yang dihadapi oleh Kota Bandung dalam merealisasikan program tersebut.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan bahwa pihaknya diminta untuk menyediakan lahan seluas 5 hektar bagi pembangunan Sekolah Rakyat.

Namun, dengan kondisi geografis wilayah perkotaan yang padat, Bandung hanya mampu menyediakan lahan maksimal seluas 2 hektar.

Baca Juga: Sekolah Garuda, Reguler, dan Sekolah Rakyat Adil atau Pemisahan? Wacana Sekolah 3 Kasta Prabowo Bikin Heboh!

Menyikapi keterbatasan lahan ini, solusi yang dipertimbangkan adalah membangun Sekolah Rakyat dengan konsep gedung bertingkat.

Wali Kota Bandung menyatakan bahwa meskipun luas lahan yang tersedia tidak memenuhi permintaan awal, pihaknya akan terus berdiskusi dengan Kementerian Sosial untuk mencari solusi terbaik.

Sekolah Rakyat ini direncanakan akan mengusung konsep "satu atap", di mana seluruh fasilitas pendidikan akan terintegrasi dalam satu kompleks.

Sekolah ini secara khusus diperuntukkan bagi keluarga penerima bantuan sosial yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Baca Juga: Pemda Kompak Dukung Sekolah Rakyat, Siap Sediakan Lahan Bahkan Tenaga Pengajar

Wali Kota Bandung menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial, sementara Pemerintah Kota Bandung hanya bertugas menyediakan lahan.

Pemilahan warga yang berhak menerima manfaat dari program ini akan dilakukan oleh Kementerian Sosial berdasarkan data resmi DTKS dan PKH.

Bandung sendiri diklaim memiliki catatan yang baik dalam pembaruan data DTKS.

Lebih lanjut, Muhammad Farhan menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat berbeda dengan program Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) yang telah ada.

Ia menjelaskan bahwa RMP lebih fokus pada membantu siswa yang terkendala biaya di sekolah swasta, misalnya untuk menebus ijazah.

Sementara itu, Sekolah Rakyat merupakan program yang berbeda dan ditujukan khusus bagi keluarga penerima bantuan sosial.

Dengan adanya dukungan dari Pemerintah Kota Bandung, meskipun terkendala masalah lahan, diharapkan program Sekolah Rakyat ini dapat segera terwujud dan memberikan manfaat bagi keluarga penerima bantuan sosial di Kota Bandung.

Konsep "satu atap" diharapkan dapat memudahkan akses pendidikan dan memberikan layanan yang terintegrasi bagi para siswa.***