POJOKSATU.ID - Program Sekolah Rakyat (SR), inisiatif pendidikan berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, mendapatkan dukungan kuat dari berbagai pemerintah daerah di Indonesia.

Komitmen ini terungkap dalam pertemuan para kepala daerah atau perwakilan mereka di Jakarta pada Selasa (22/4/2025).

Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, menyatakan kesiapan daerahnya dengan menyiapkan alternatif lahan hingga 7 hektare, dekat dengan kantong kemiskinan ekstrem.

Ia menekankan relevansi SR bagi Bangkalan yang memiliki tingkat kemiskinan dan IPM rendah, serta siap mendukung dari sisi SDM guru ASN dan P3K agar proses belajar dapat segera dimulai.

Baca Juga: Abdul Mu'ti Serukan Pembangunan Lingkungan Inklusif, Dimulai dari Sekolah Negeri Maupun Swasta

Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menyampaikan ketersediaan lahan hampir 8 ribu meter persegi dengan bangunan siap renovasi.

Pemkot Malang juga tengah mempersiapkan seleksi siswa dan rekrutmen pengajar bekerja sama dengan Kemensos, menunjukkan perhatian serius terhadap akses pendidikan layak bagi anak kurang mampu.

Di Sulawesi Barat, Sekda Polewali Mandar, Ahmad Saifuddin, menawarkan lahan 6,5 hektare yang dirancang untuk menampung hingga 1.000 siswa SD hingga SMA.

Model boarding school dinilai cocok untuk siswa dari keluarga tidak mampu di pelosok, dengan harapan pembangunan segera terwujud untuk mengatasi putus sekolah dan meningkatkan kualitas SDM.

Baca Juga: SKTP Sudah Terbit 2 Minggu Lalu Tapi Tunjangan Belum Cair? Kabar Baik, Pencairan Dimulai Minggu Ini!

Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Imam Maskur, menyebutkan dua lokasi SR disiapkan di Salatiga (5,2 hektare) dan Demak (29 hektare).

Ia menegaskan bahwa seluruh kebutuhan siswa akan ditanggung negara, membantu meringankan beban ekonomi keluarga miskin.

Kabupaten Siak, Riau, melalui Kepala Dinas Sosial Wan Idris, menyiapkan lahan 7,5 hektare. SR diharapkan menjadi jembatan masa depan bagi anak-anak yang terkendala ekonomi.

Para kepala daerah sepakat bahwa Sekolah Rakyat adalah program strategis untuk pemerataan pendidikan.

Mereka siap mendukung dari sisi lahan, sarana, hingga tenaga pendidik, dengan harapan program ini segera berjalan dan berdampak positif dalam mengurangi kemiskinan struktural di Indonesia.***