POJOKSATU.id - Keputusan penundaan pengangkatan PPPK 2024 dan CPNS 2024 sampai 1 maret 2026 adalah keputusan final.
Keputusan penundaan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 2024 itu dihasilkan melalui kesepakatan bersama.
Yakni Komisi II DPR RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatus Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dan Bdan Kepegawaian Negara (BKN).
Keputusan yang sangat tidak populer itu merupakan kesimpulan Rapat Kerja di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Maret 2025 lalu.
Baca Juga: CPNS 2024 Harus Tunggu Oktober 2025, PPPK Maret 2026. Ini Solusi dari Pemerintah
Tentu saja keputusan ini bak memanen reaksi keras dari calon aparatur sipil negara hasil seleksi CASN 2024.
Terutama adalah kalangan honorer atau non ASN yang sudah sangat menunggu diangkat sebagai ASN PPPK.
Apalagi untuk sampai pada titik tersebut, mereka telah melalui pengabdian hingga bertahun-tahun sebagai honorer.
Wajar saja kemudian keputusan penundaan pengangkatan PPPK 2024 itu mendapat protes keras.
Baca Juga: Ini Tujuannya, Menpan-RB Sebut Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 Diundur Bukan Bentuk Penundaan
Menanggapi berbagai reaksi keras honorer, MenPANRB Rini Widyantini akhirnya melontarkan pernyataan terbaru.
"Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati," ucap Rini pada Jumat 7 Februari 2025, dikutip Pojoksatu.id dari Humas KemenPANRB.
Dari pernyataan Menteri Rini itu pula akhirnya terungkap sejumlah alasan kenapa keputusan pahit itu harus diambil.
Bahwa dalam upaya penuntasan honorer, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memang benar-benar tidak sejalan.
Jika diistilahkan, pemerintah pusah jalan kemana, pemerintah daerah jalan kemana.
Padahal penuntasan honorer ini jelas-jelas membutuhkan kerja bareng antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Terungkap setidaknya ada 3 pangkal masalah yang diungkap Menteri RIni sebagai pemicu keputusan yang sangat tidak diinginkan honorer.
Pertama, bahwa dibutuhkan penyelerasan lebih lanjut terkait data tentang formasi, jabatan dan penempatan CASN.
Kedua, Rini menyatakan bahwa sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan CASN.
Ketiga, adalah terkait penetapan TMT atau Terhitung Mulai Tanggal.
Diungkap Menteri Rini, bahwa soal TMT, ternyata masing-masing instansi pemerintah memiliki tanggal sendiri-sendiri.
Atas kondisi yang amburadul dan tidak sejalan itulah maka KemenPANRB dan BKN ingin melakukan penataan.
Baca Juga: NIP CPNS PPPK 2024 Ditunda: Bukan Tanpa Alasan, Ini Penjelasan Positif dari Admin Instansi!
Sehingga bisa dipastikan bahwa pengangkatan CASN 2024 bisa dilakukan serentak.
Untuk pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 2024 dilakukan pada 1 Maret 2026.
Hal ini berlaku untuk PPPK Tahap 1 maupuan Tahap 2.
Sementara pegangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil 2024 dilakukan pada 1 Oktober 2025.
Saat ini, BKN tengah menyiapkan roadmap pengangkatan serentak CASN 2024.
Roadmap itulah yang kemudian jadi pedoman bagi instansi pemerintah dan seluruh peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus.
Termasuk juga bagi peserta yang saat ini masih mengikuti proses seleksi (Tahap 2).
Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang memastikan bahwa anggaran belanja pegawai tidak termasuk dalam anggaran yang mengalami efisiensi.
KemenPANRB meyakini, anggaran bagi pegawai non ASN terdata database BKN, selama proses pengadaan PPPK 2024 juga telah disediakan oleh instansi masing-masing sebagaimana imbauan Mendagri dan Menteri PANRB.
Baca Juga: NIP CPNS PPPK 2024 Ditunda: Bukan Tanpa Alasan, Ini Penjelasan Positif dari Admin Instansi!
Menteri Rini memastikan, penyesuaian jadwal pengangkatan ASN dilakukan setelah melewati berbagai pertimbangan, baik dari sisi pemerintah maupun DPR RI.
Menteri Rini memastikan, sebelumnya telah mengimbau instansi pemerintah untuk menyiapkan anggaran bagi pegawai non ASN terdata database BKN selama proses pengadaan PPPK 2024.
Geruduk Jakarta
Sementara, keputusan penundaan penangkatan CASN 2024 dipastikan akan dibalas dengan aksi turun ke jalan.
Berdasarkan data seleksi CASN 2024, jumlah CPNS dan PPPK 2024 berjumlah lebih dari satu juta orang.
Maka pada calon ASN itu memastikan aksi geruduk Jakarta.
Aksi demo nasional CPNS dan PPPK itu rencananya akan dilakukan pada 10 Maret 2024.
Mereka akan berkumpul tepat di belakang gedung DPR RI.
Nantinya seluruh massa aksi akan mengenakan pakaian celana hitam dan kemeja putih.
Itu adalah seragam yang diwajibkan mereka kenakan saat mengikuti ujian seleksi CASN 2024.
Selain menyasar DPR RI, massa aksi CASN geruduk Jakarta rencananya juga akan menggelar aksi di KemenPAN RB dan Istana Negara.
Untuk mendapatkan artikel menarik dengan lebih cepat dan mudah bisa download aplikasi Pojoksatu.id untuk Android dan iOS dengan link di bawah ini:
Apakah aksi penundaan pengangkatan PPPK 2024 dan CPNS 2024 akan digembosi seperti aksi honorer R2 dan R3 beberapa waktu lalu?
