POJOKSATU.id - Honorer R2 dan R3 dipastikan akan memenuhi Jakarta pada 3 Februari 2025 mendatang menggelar demo nasional besar-besaran.
Demo yang dipastikan akan diikuti oleh puluhan ribu massa ini melibatkan berbagai kalangan honorer.
Mulai dari guru honorer dan honorer tenaga kependidikan, tenaga kesehatan (nakes) sampai tenaga teknis.
Seperti teknis administrasi, penyuluh pertanian, Satpol PP, dan lainnya.
Aksi demo honorer R2 dan R3 tersebut terkait dengan hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2024.
Demo honorer berstatus R2 dan R3 tersebut akan menjadi demo terbesar dari serangkaian aksi demo honorer yang sudah digelar.
Sebelumnya, honorer telah menggelar aksi demo di berbagai wilayah, di seluruh Indonesia.
Hal itu dipastikan koordinator demo nasional honorer R2 dan R3, H Nasrullah Mukhtar.
Nasrullah menegaskan bahwa aksi demo nanti bukanlah aksi-aksian.
Apalagi demo bertajuk Aksi 23 itu dipastikan akan diikuti honorer dari seluruh provinsi di Indonesia.
"Demo 3 Februari oleh minimal 30 ribu guru honorer berstatus R2 dan R3 seleksi PPPK 2024 tahap 1, karena formasi di daerah-daerah sangat sedikit," Pojoksatu.id mengutip dari JPNN, Minggu 19 Januari 2024.
"Namanya demo nasional ya berarti besar-besaran," sambung Nasrullah.
Kata Nasrullah, jumlah massa Aksi 23 tersebut juga dipastikan masih akan bertambah dari honorer selain guru honorer.
"Sedangkan dari nakes, penyuluh, teknis administrasi, Satpol PP, dan lainnya minimal 10 ribu orang akan ikut," beber dia.
Demo ini dilakukan untuk menuntut kejelasan nasib dan status kepegawaian honorer atau non-ASN.
Terlebih honorer berstatus R2 dan R3 adalah mereka yang telah mengabdi bertahun-tahun.
Baca Juga: Operator Sekolah Harus Tahu! Cara Sinkronisasi Data Aplikasi Dapodik Versi 2025 b
Maka sudah sepantasnya mereka mendapatkan pengakuan dan penghargaan diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK Penuh Waktu.
Massa aksi demo honorer menuntut Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Keputusan Presiden atau Keppres.
Dimana Keppres tersebut berisi tentang pengangkatan honorer R2 dan R3 menjadi PPPK Penuh Waktu.
"Kami meminta agar segera diterbitkan Keppres yang mengatur pengangkatan kami yang terdaftar di database BKN menjadi PPPK full time, demi kejelasan status dan kepastian pekerjaan kami," tegasnya.
Baca Juga: UPDATE JADWAL Penerbitan NRG Bagi Peserta PPG Piloting 1, 2 dan 3, Awas Jangan Salah Tanggal!
Aksi demo honorer juga menuntut agar pemerintah mengangkat seluruh honorer di database BKN terlebih dahulu.
"Kami menuntut agar pengangkatan honorer yang terdaftar di database BKN diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan dengan rekrutmen CPNS baru." tegas dia.
"Kami adalah tenaga non-ASN yang sudah mengabdi dan layak mendapat pengakuan lebih," sambungnya.
Karena itu, ia mengajar seluruh honorer R3 dan R3 hasil seleksi PPPK 2024 di seluruh Indonesia berbondong-bondong ke Jakarta.
"Mari wujudkan harapan dan perjuangan bersama. Ayo honorer se-Indonesia, bersatu untuk keadilan, bersama menuntut hak R2 dan R3 PPPK 2024," ucap Nasrullah.
6 Tuntutan Aksi Demo Honorer R2 dan R3
Dalam aksi 3 Februari 2025 mendatang, setidaknya ada 6 tuntutan yang akan disampaikan.
Berikut 6 tuntutan aksi demo honorer R2 dan R3:
1. Segera sahkan RPP Manajemen ASN turunan UU 20 Tahun 2023 tentang ASN dan mengakomodasi honorer database BKN (R2, R3) dalam sistem PPPK penuh waktu.
Baca Juga: Lakukan Kesalahan saat Pengisian DRH Bisa Batalkan Kelulusan CPNS? Begini Ternyata Aturannya!
Menuntut agar dalam RPP tersebut honorer berstatus R2 dan R3 dapat diangkat sebagai PPPK full time, bukan hanya paruh waktu.
2. Terbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Pengangkatan tenaga non-ASN database BKN ke PPPK full time.
3. Menolak rekrutmen CPNS 2025 sebelum pengangkatan non-ASN database BKN (R2, R3) sebagai PPPK full time.
4. Segera revisi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengatur tidak boleh melewati 30% belanja pegawai.
Honorer meminta agar dilakukan revisi yang memberikan ruang lebih besar bagi pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS atau PPPK.
5. Tenaga non-ASN database BKN (R2, R3) menolak diangkat sebagai PPPK paruh waktu dan meminta agar status honorer dinaikkan menjadi PPPK penuh waktu.
Honorer menuntut status pekerjaan yang lebih pasti dan pengakuan layak atas pengabdiannya.
6. Pengangkatan non-ASN database BKN (R2, R3) wajib berdasarkan masa kerja.
Honorer menuntut agar pengangkatan sebagai PPPK full time didasarkan pada masa kerja yang panjang dan kontribusi nyata di berbagai sektor.
Guru tak Bisa Diangkat PPPK Paruh Waktu!
Sementara, aksi demo penolakan pengangkatan PPPK Paruh Waktu juga banyak disuarakan guru dan tenaga kependidikan (tendik) di seluruh Indonesia.
Hal ini menjadi bukti kegagalan pemerintah untuk mengangkat dan memberikan kesejahteraan kepada honorer.
Apalagi, guru dan tendik tersebut juga sudah lama mengajar dan mengabdi di instansi pusat dan instansi daerah.
Baca Juga: Salah Upload Pemberkasan CPNS dan PPPK, Jangan Panik! Simak Langkah Berikut
Dengan pengabdian panjang tersebut, mereka layak diberikan hak seperti di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Dimana saat itu, pemerintahan era SBY mengangkat lebih dari 1 juta honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Seharusnya itu menjadi contoh pemerintah sekarang ini," ucap Ketua ASN PPPK Guru 2022 Provinsi Riau, Eko Wibowo alias Ekowi.
Ketua DPW Aliansi Honorer Nasional (AHN) ini mendesak Presiden Prabowo Subianto turun langsung untuk menyelesaikan permasalahan honorer yang tak kunjung tuntas ini.
Baca Juga: MIRIS! BEREDAR BERITA PALSU Terkait PPG Bagi Guru Tertentu Disampaikan Laman ppgkemendikdasmen!
Salah satu yang disorot Ekowi adalah bahwa guru honorer dan tendik sudah melaksanakan anjuran pemerintah.
Yakni dengan mengikuti seleksi PPPK 2024 Tahap 1.
Ironisnya, mereka malah tidak mendapatkan formasi sehingga dipaksa menerima diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.
"Guru tidak bisa dipekerjakan sebagai PPPK paruh waktu. Mereka harus diangkat penuh waktu," tegas dia.
Karena itu, ketika mereka menuntut keadilan, adalah sebuah hal yang lumrah.
Dia juga menilai, kebijakan yang diambil pemerintah ini tidak berpihak non-ASN database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Kami menunggu gebrakan Presiden Prabowo dalam menyelenggarakan masalah honorer tahun ini," ucap ketua Tenaga Kependidikan Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (Tendik SNWI) ini.
Untuk mendapatkan artikel menarik dengan lebih cepat dan mudah bisa download aplikasi Pojoksatu.id untuk Android dan iOS dengan link di bawah ini:
Itulah informasi panggilan demo nasional besar-besaran honorer R2 dan R3 di Jakarta pada 3 Februari 2025, terdiri dari guru nakes dan tenaga teknis.***
