POJOKSATU.id - Kabar tentang adanya guru siluman di data pokok pendidikan (dapodik) tengah heboh di dunia Pendidikan Tanah Air akhir-akhir ini.

Banyak yang mengeluhkan adanya guru yang tidak pernah mengajar di satuan Pendidikan namun Namanya terdaftar dalam dapodik.

Karena seperti diketahui bahwa dapodik ini sangat penting bagi guru-guru di Tanah Air.

Guru honorer yang ingin mendaftar PPPK minimal Namanya harus sudah terdaftar di dapodik minimal dua tahun berturut-turut atau 4 semester.

Baca Juga: Bukan Data dari PPG Piloting 3! Ini Kata Penguji Soal Adanya Kabar Kelulusan 96 Persen di Sejumlah LPTK

Tak hanya itu saja, guru yang ingin terjaring PPG Guru Tertentu salah satu syaratnya juga harus masuk atau terdata dalam dapodik.

Karena alasan-alasan itulah akhirnya banyak yang menyebut adanya guru siluman di dapodik.

Hal seperti ini tentu meresahkan banyak guru, terutama guru yang sudah mengabdi bertahun-tahun dan Namanya belum juga terdata dalam dapodik.

Kabar terkait dengan guru siluman di dapodik ini ternyata sudah terdengar oleh Dirjen GTK, Nunuk Suryani.

Baca Juga: CIRI-CIRI HONORER 100 PERSEN LULLUS PPPK 2024, Pelamar PPPK Tahap 2 Bisa Pakai Strategi Ini, Awas FORMASI KOSONG

Nunuk Suryani pun akhirnya angkat bicara dan memberikan klarifikasi terkait dengan kabar tersebut.

Dijelaskan oleh Nunuk Suryani bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memiliki data Riwayat seluruh guru di Tanah Air.

Oleh karena itu, Nunuk menyebutkan bahwa kecil kemungkinan adanya guru siluman di dapodik.

Ia juga memastikan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi di dunia Pendidikan Indonesia.

Baca Juga: 5 Poin Penting PPG Guru Tertentu 2024 yang Disampaikan Oleh Bu Nunuk Suryani, Jangan Sampai Salah Informasi!

"Kemendikdasmen punya data Riwayat guru tersebut, jadi misalnya kalua adik-adik khawatir orang yang semua tidak pernah ada tiba-tiba dimasukkan untuk dianggap dua tahun itu juga tidak akan terjadi," ujar Nunuk Suryani dalam acara NGopi.

"Pada saat kita menghitung kebutuhan guru itu jumlahnya 419 ribu, by non by addres guru itu sudah ada, jadi kalua tiba-tiba muncul meskipun ada kemungkinan pemerintah daerah membuat sptjm padahal dia baru belum pernah ada tapi diada-adakan, tapi kita punya data pengalaman mengajar mereka," imbuhnya.

Lebih lanjut, terkait dengan penentuan formasi PPPK memang ada di tangan Pemerintah Daerah (Pemda).

Baca Juga: Akhirnya Dibocorkan Bu Nunuk Suryani Jadwal Pembukaan PPG Prajabatan 2025

Begitu pun juga dengan data-data peserta PPPK juga menjadi tanggung jawab pemda.

Oleh karena itu, Nunuk Suryani meyakini bahwa tidak akan ada pihak yang berani mempermainkan data terutama data guru di Dapodik.

Karena semua data yang masuk harus bisa dipertanggungjawabkan.

"Penentuan informasi ada di Pemda begitu kebenaran data, di situ tidak hanya satu pihak, selama ini juga ada pihak lain yang juga mengurus pki itu juga tanggung jawab mutlak, PPPK itu juga tanggungjawab mutlak dia dua belah pihak saling mengkonfrontasi data yang dimiliki oleh guru," paparnya.

"Tentu ini daerah juga tidak akan main-main karena proses validasi data, karena data-data ini harus dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya.

***