POJOKSATU.id - Masalah pendidikan di Indonesia kini menjadi sorotan, terutama terkait kebijakan zonasi yang awalnya diharapkan dapat menciptakan pemerataan pendidikan.
Kebijakan zonasi dirancang untuk memastikan setiap siswa mendapatkan akses pendidikan yang layak, tanpa memandang lokasi tempat tinggal.
Namun, di lapangan, kebijakan ini justru memperlihatkan banyak kelemahan dan ketimpangan.
Apa yang sebenarnya terjadi dengan kebijakan zonasi ini, dan mengapa upaya pemerataan justru membuka tantangan baru dalam pendidikan kita?
Salah satu contoh nyata terjadi di Malang, Jawa Timur.
Dari sepuluh SMA negeri yang ada, delapan diantaranya terkonsentrasi di satu kecamatan.
Sementara dua kecamatan lainnya bahkan tidak memiliki sekolah negeri tingkat SMA.
Dikutip Pojoksatu.id dari Youtube Ferry Irwandi, situasi ini membuat siswa dari daerah pinggiran sulit mendapatkan akses ke sekolah negeri yang layak.
Alih-alih meningkatkan akses pendidikan, kebijakan zonasi malah mempersulit pilihan sekolah bagi mereka yang tinggal jauh dari pusat kota.
Baca Juga: Fakta di Balik Viral Peternak Boyolali Buang Ratusan Ton Susu Sapi, Husin Shibab Disebut Sombong
Banyak yang mempertanyakan efektivitas kebijakan zonasi, terutama karena Indonesia belum memiliki infrastruktur pendidikan yang merata.
Tidak semua sekolah, terutama di daerah, memiliki fasilitas yang memadai seperti laboratorium atau peralatan olahraga yang lengkap.
Sebagai perbandingan, negara-negara seperti Finlandia berhasil menerapkan kebijakan serupa karena didukung oleh pemerataan fasilitas pendidikan yang baik di setiap wilayah dan kualitas sekolah yang setara di seluruh negeri.
Selain infrastruktur, kualitas tenaga pengajar di Indonesia juga masih menjadi tantangan besar.
Di beberapa daerah, ditemukan fakta bahwa kemampuan dasar siswa, seperti membaca dan berhitung, masih rendah bahkan di tingkat SMP dan SMA.
Salah satu faktor penyebabnya adalah minimnya tenaga pengajar yang kompeten, serta kebijakan pendidikan yang seolah mengabaikan kompetensi dasar siswa sebelum mereka naik ke jenjang berikutnya.
Di sisi lain, kebijakan zonasi dianggap membatasi pilihan siswa untuk melanjutkan sekolah.
Banyak siswa yang terpaksa masuk ke sekolah terdekat, meskipun fasilitas dan kualitas pengajaran di sekolah tersebut belum optimal.
Baca Juga: Warga Jakarta WASPADA Banjir Kiriman! Katulampa Siaga 3, Debit Air Tertinggi Sejak Kemarau
Akibatnya, zonasi justru menciptakan disparitas dalam kualitas pendidikan dengan sekolah-sekolah favorit yang terletak di pusat kota lebih mudah diakses oleh siswa yang tinggal di dekatnya.
Sementara yang jauh harus puas dengan pilihan yang terbatas.
Kebijakan zonasi ini dinilai tidak realistis untuk diterapkan di Indonesia tanpa adanya perbaikan mendasar terlebih dahulu.
Bila ingin kebijakan ini berhasil seperti di negara maju, pemerintah harus membenahi kualitas dan fasilitas pendidikan secara merata di seluruh wilayah.
Mulai dari tenaga pengajar hingga sarana-prasarana sekolah.
Sayangnya, kondisi saat ini masih jauh dari memadai, sehingga zonasi malah membuka celah bagi permasalahan baru.
Pada akhirnya, jika pemerintah ingin melanjutkan kebijakan zonasi, perbaikan signifikan pada sistem pendidikan harus menjadi prioritas utama.
Pemerintah perlu meningkatkan kualitas dan fasilitas pendidikan di seluruh daerah, serta memastikan bahwa tenaga pengajar di seluruh wilayah memiliki kompetensi yang baik.***
Untuk mendapatkan artikel menarik dengan lebih cepat dan mudah bisa download aplikasi Pojoksatu.id untuk Android dan iOS dengan link di bawah ini:
