POJOKSATU.id - Pendaftaran PPPK 2024 dipastikan sudah semakin dekat. Ini ditandai dengan pertemuan dua orang penting dari dua kementerian yang menangani seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Dua orang tersebut adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim.
Menteri Anas dan Menteri Nadiem bertemu di Jakarta, pada Senin 15 Juli 2024.
Pertemuan tersebut secara khusus membahas transformasi manajemen tenaga pendidik di Indonesia yang terus diakselerasi.
Selain itu juga dilakukan konsolidasi terkait tata kelola pengembangan karier guru dan dosen.
Dalam pertemuan tersebut diulas isu-isu strategis terkait tata kelola sumber daya manusia (SDM) Dosen dan Guru.
"Hari ini dengan Pak Nadiem membahas manajemen talenta tenaga pendidik, salah satunya terkait kesejahteraan jabatan fungsional guru dan dosen melalui pengembangan dan penguatan karier," ungkap Mneteri Anas, dikutip Pojoksatu,id dari laman resmi.
Menteri Anas mengungkap bahwa srah kebijakan pengadaan CASN tahun 2024 salah satunya fokus pada pada pemenuhan kebutuhan tenaga guru.
Baca Juga: Aturan Terbaru Seragam PPPK Dihapus? Apakah Seragam Baru Sama seperti PNS?
Terkait hal tersebut, KemenPAN RB juga telah menyerahkan izin formasi sebanyak 40.541 calon aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kemendikbudristek.
Rinciannya, sebanyak 15.462 formasi CPNS 2024 dan 25.079 formasi PPPK 2024.
"Kita sudah membicarakan bagaimana pemenuhan ASN guru dan dosen. Kita juga bahas terkait karier guru dan dosen agar kedepannya jauh lebih menjanjikan, jelas, dan tidak rumit,” jelasnya.
Dijelaskan MenPAN RB Abdullah Azwar Anas, saat ini mayoritas ASN masih berada di pulau-pulau besar, khususnya di Pulau Jawa.
Hal itu jika dilihat berdasarakan sebaran ASN.
Atas pertimbangan tersebut, pemerintah menginisiasi bagi ASN yang mendedikasikan diri di daerah 3T akan mendapatkan percepatan karier dan apresiasi lebih.
Dia menyebut, kedua kementerian sama-sama mencari titik temu agar dosen dan guru di seluruh wilayah Tanah Air akan mendapat situasi yang lebih baik.
"Kariernya lebih bagus dan peningkatan kinerjanya makin optimal," papar dia.
Menurut Anas, peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia harus didukung peningkatan kualitas serta jaminan kesejahteraan bagi para tenaga pendidik.
Sementara, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan, pihaknya mengulas berbagai masukan terkait pengelolaan guru dan dosen di Indonesia, termasuk jaminan karier dan kesejahteraan.
"Kami ingin melakukan akselerasi untuk memastikan karier dosen dan guru jauh lebih fleksibel sehingga kedepan karier mereka bisa terakselerasi." pungkas Nadiem.
Seperti diketahui, kalangan honoer tenaga pendidik atau guru dan pengajar tengah dirundung kekhawatiran.
Hal ini terkait dengan tidak jelasnya kapan pendaftaran PPPK 2024.
Ditambah dengan bayang-bayang minimnya usulan formasi PPPK 2024 dari pemerintah daerah.
Hal inilah yangn mendasari asumsi bahwa tidak semua honorer bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Di sisi lain, pemerintah daerah beralasan bahwa usulan formasi PPPK 2024 didasari pada kekuatan keuangan daerah.
Pemda khawatir jika tidak mampu membayar beban tunjangan PPPK daerah, maka keuangan daerah akan kolaps.***
